Pertama, perlindungan dan jaminan sosial, yang diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Kedua, rehabilitasi sosial, yang berfokus pada perlindungan bagi kelompok rentan yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Kelompok ini meliputi lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan anak, korban perdagangan manusia, hingga mantan narapidana teroris. Rehabilitasi sosial ini dirumuskan dalam Program 12 PAS.
Ketiga, pemberdayaan sosial, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan terhadap bansos dan PKH dengan menciptakan Masyarakat yang Produktif. Banyak fakir miskin yang masih berada dalam usia produktif, sehingga mereka yang ingin bekerja diberikan akses lapangan pekerjaan, sementara yang ingin berusaha difasilitasi untuk membuka usaha.
“Jangan sampai masyarakat menjadi nyaman dan hidupnya terus-menerus menunggu bansos dari pemerintah,” katanya.
Data Tunggal
Presiden telah menegaskan, seluruh program pemerintah harus berbasis data yang akurat. Dalam hal ini, Kemensos diperintahkan untuk memastikan bansos tepat sasaran. Saat mengevaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ditemukan berbagai permasalahan, seperti inclusion error (penerima tidak berhak) dan exclusion error (penerima berhak tetapi tidak terdata).
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kemensos berkoordinasi dengan Bappenas, BPS, serta kementerian dan lembaga lain yang menangani data kemiskinan. Presiden kemudian memerintahkan agar Indonesia memiliki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai pelaksana, BPS melakukan pemadanan, validasi, dan rekonsiliasi data dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina, PLN, BKKBN, dan lainnya. Setelah proses ini, data diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dicocokkan dengan nama, alamat, dan NIK penerima.
Dengan terbitnya Inpres Nomor 4/2025, DTSEN menjadi satu-satunya acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menjalankan program sosial dan ekonomi. Tidak ada lagi data terpisah di setiap instansi, semua harus merujuk pada DTSEN.
Agus Jabo menegaskan, DTSEN akan menjadi dasar dalam penyaluran bansos, PKH, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Dengan kebijakan ini, ketepatan sasaran bantuan sosial akan semakin meningkat. Jika terjadi kendala dalam distribusi, data tetap dapat diperbarui karena bersifat dinamis. Masyarakat juga dapat mengajukan perbaikan melalui jalur administrasi atau aplikasi Cek Bansos. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke Kemensos dan BPS untuk pemutakhiran yang dilakukan setiap tiga bulan.
“Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini memiliki data tunggal sosial ekonomi yang harus menjadi panduan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program sosial ekonomi, termasuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Entaskan Kemiskinan
Kemensos saat ini berfokus pada pengentasan kemiskinan, baik kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan secara umum. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia meningkat dari 0,83 persen menjadi 1,13 persen dari total penduduk, atau sekitar 3 juta jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan secara keseluruhan menurun dari 9,03 persen menjadi 8,57 persen, atau sekitar 24 juta jiwa.
Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dientaskan sepenuhnya pada 2025, dengan batas maksimal hingga 2026 untuk menurunkan angka 3 juta jiwa tersebut. Sementara itu, angka kemiskinan secara keseluruhan ditargetkan turun menjadi 4,5-5 persen pada 2029, yang berarti dalam empat tahun ke depan harus terjadi penurunan sebesar 3-3,5 persen.
Dengan adanya DTSEN, BPS telah menetapkan indikator kemiskinan. Penduduk dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp400 ribu, sedangkan penduduk miskin memiliki pengeluaran di bawah Rp600 ribu. Berpedoman pada data ini, Kemensos menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama, sesuai arahan Presiden.
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Kemensos tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial melalui bansos dan PKH, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri. Salah satu strategi yang diterapkan adalah program graduasi penerima bansos, di mana masyarakat miskin dan miskin ekstrem didorong untuk keluar dari ketergantungan bantuan sosial.
Agus Jabo menjelaskan bahwa Kemensos telah menginstruksikan 33 ribu pendamping PKH untuk membantu proses graduasi ini. Setiap pendamping ditargetkan mengeluarkan 10 orang dari status miskin setiap tahun. Dengan demikian, dalam setahun setidaknya 330 ribu orang miskin dapat dientaskan.
Berbasis Desa
Kemensos juga menerapkan model pemberdayaan berbasis desa, dengan fokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Berdasarkan data DTSEN, sekitar 52 persen penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa, dengan mayoritas berpendidikan SD ke bawah. Sebagian besar dari mereka berdomisili di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Untuk menangani kemiskinan di desa, Kemensos berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian PPA. Selain itu, keterlibatan kampus, BUMN, BUMD, dan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan.
Saat ini, program pemberdayaan desa telah dimulai di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, misalnya, terdapat 923 desa yang menjadi target pemberdayaan, dengan 8 desa percontohan yang telah mulai menjalankan program ini.
“Model pemberdayaan ini akan dikembangkan lebih luas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” katanya.
Tambah Alokasi Dana
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Agus Jabo menegaskan program-program Kemensos tetap berjalan tanpa perubahan. Bahkan, Presiden telah menyampaikan jika diperlukan tambahan anggaran untuk bansos, PKH, atau program ATENSI, pemerintah akan menambah alokasi dana.
Secara kualitatif dan kuantitatif, bantuan sosial dan PKH saat ini belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, konsep bansos dan PKH perlu diubah menjadi program pemberdayaan agar pengentasan kemiskinan lebih konkret, memiliki indikator yang jelas, serta mencapai target yang ditetapkan Presiden.
Bantuan sosial sering dikritik karena dianggap tidak tepat sasaran. Namun, banyak pihak belum dapat membedakan antara bantuan sosial dan subsidi sosial. Secara nasional, subsidi sosial mencapai sekitar Rp500 triliun, sementara bansos yang dikelola Kemensos sebesar Rp75 triliun, yang semuanya diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk transfer tunai.
Kemensos mengakui masih ada kesalahan dalam penyaluran bantuan, baik dari sisi penerima yang seharusnya tidak mendapat bantuan maupun mereka yang berhak tetapi tidak terdata. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar data penerima bansos lebih akurat dan valid.
Saat ini, pendataan penerima bansos dilakukan secara berjenjang, mulai dari musyawarah desa, diteruskan ke Dinas Sosial kota/ kabupaten, mendapat persetujuan bupati atau wali kota, lalu masuk ke Kemensos. Namun, untuk mengatasi kesalahan data, Kemensos juga menyediakan jalur alternatif melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengusulkan penerima bantuan yang layak tetapi belum terdaftar serta menyanggah penerima yang sebenarnya tidak berhak.
Penyaluran Bansos Tanpa Intervensi Politik
Banyak kekhawatiran bantuan sosial membuat masyarakat semakin bergantung, kurang kreatif, dan tetap berada dalam kemiskinan. Agus Jabo menegaskan, bansos maupun bantuan untuk PKH harus diubah.
Negara tidak boleh terus-menerus berada dalam pola ini, dan masyarakat tidak boleh merasa nyaman dengan bantuan sosial tanpa upaya untuk mandiri.
Mindset harus diubah. Pemimpin negara perlu memiliki visi pemberdayaan bagi masyarakat miskin ekstrem dan penerima bansos. Dengan perubahan pola pikir, akan tercipta kemandirian, produktivitas, dan daya saing.
Proses ini mulai menunjukkan hasil. Di berbagai provinsi, banyak penerima bansos yang bersemangat menggraduasi diri melalui program pemberdayaan. Beberapa daerah telah melaksanakan “wisuda” bagi mereka yang berhasil lepas dari ketergantungan bansos dengan membangun unit usaha sendiri.
Di Sulawesi, seorang ibu penerima manfaat di Kabupaten Maros menyampaikan pesan inspiratif saat diwisuda. Ia menegaskan tidak ingin terus hidup dalam kemiskinan dan menggantungkan hidup pada pemerintah. Dengan kerja keras dan tekad, akhirnya berhasil menjadi mandiri. Kata-katanya sederhana namun penuh makna, “Memang tidak mudah, tapi pasti bisa.”
“Perubahan ini harus diperluas dengan mengubah mindset, pelatihan, dan dukungan modal usaha agar masyarakat mandiri dan berdaya,” ujar Agus Jabo.
Tanpa Intervensi
Bantuan sosial kerap dikaitkan dengan kepentingan politik, baik dalam pilpres, pilkada, maupun pemilu legislatif. Namun, penyaluran bansos oleh Kemensos telah diatur secara jelas. Program PKH dan Bansos didistribusikan empat kali dalam setahun, setiap tiga bulan sekali, dengan transfer langsung melalui bank Himbara atau PT Pos bagi wilayah terpencil.
Dengan mekanisme tersebut, sulit menggunakan jalur Kemensos untuk kepentingan politik. Sebagai ketua partai politik sekalipun, Agus Jabo melihat bahwa penyaluran Bansos telah sesuai aturan tanpa intervensi politik.
Semangat ke depan adalah pemberantasan kemiskinan. Berkali-kali Presiden menegaskan bahwa Indonesia kaya raya dengan anggaran penanggulangan kemiskinan yang besar, tetapi kemiskinan belum terselesaikan. Akar permasalahan telah ditemukan, mulai dari validasi data hingga konsep baru dalam pemberian bantuan. Tidak cukup hanya dengan transfer tunai, tetapi harus ada pemberdayaan agar penerima bansos menjadi mandiri.
Kemensos dan negara berupaya agar di tahun 2045, masyarakat Indonesia dapat lepas dari ketergantungan dan mencapai kemakmuran. Cita-cita bangsa adalah membangun masyarakat yang sejahtera, cukup pangan, sandang, dan papan.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang bahagia, di mana wong cilik bisa gemuyu, bisa tertawa dengan penuh kebahagiaan,” tambahnya.
