Pada tahun 2022, Kota Semarang berada di peringkat ke-7, kemudian naik ke peringkat ke-5 pada 2023. Selanjutnya, pada 2024, Kota Semarang berhasil menembus tiga besar dengan skor 6,356.
Pengumuman Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 dilakukan oleh SETARA Institute di Hotel Bidakara Jakarta. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina, dari Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP, Elfrida Herawati Siregar.
“Saya persembahkan penghargaan ini untuk seluruh warga Kota Semarang, khususnya pengurus FKUB yang luar biasa,” ujar Agustina (27/5/2025).
Agustina juga menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bukti konkret dari kekuatan gotong royong semua pihak Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial.
Penilaian dilakukan berdasarkan delapan indikator dalam empat variabel, mencakup regulasi pemerintah kota, dinamika sosial, tindakan nyata pemerintah, serta demografi sosio-keagamaan.
Sinergi
Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan masyarakat sipil dalam memajukan toleransi di tingkat lokal.
Salah satu penanda penting adalah terbitnya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Selain itu, Peraturan Wali Kota No. 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme juga menjadi terobosan penting dalam menjaga ruang hidup yang aman dan inklusif di Kota Semarang.
Keterlibatan masyarakat sipil juga diyakini menjadi fondasi kuat toleransi di Kota Semarang. Menurut Agustina, dialog lintas iman, gerakan interseksional seperti Eco Peace Indonesia yang menghubungkan isu toleransi dan pelestarian mangrove, hingga pemberdayaan FKUB menjadi contoh nyata kolaborasi.
Selain regulasi, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan hibah sebesar Rp 800 juta kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat kegiatan promotif toleransi.
Hingga tahun ini, FKUB telah menerbitkan 8 rekomendasi pendirian rumah ibadah, termasuk gereja, vihara, dan klenteng.
“Penghargaan ini adalah tantangan baru bagi kami. Mari kita berlomba untuk menjadikan Semarang kota toleransi terbaik tahun depan,” tambah Agustina.
Indikator IKT
Lembaga peneliti Setara Institute merilis capaian Indeks Kota Toleran (IKT) untuk seluruh kota di Indonesia sepanjang 2024. Dalam temuan ini, Setara Institute menggunakan delapan indikator penilaian yang menjadi acuan.
Adapun 8 (delapan) indikator tersebut yakni, pertama, Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya.
Indikator kedua, kebijakan pemerintah kota meliputi kebijakan promotif dan diskriminatif terkait isu toleransi. Indikator ketiga, Peristiwa intoleransi,
keempat, dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi. Indikator kelima, pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi,
keenam, tindakan nyata terkait isu toleransi, ketujuh, heterogenitas keagamaan penduduk dan indikator terakhir, inklusi sosial keagamaan.
“Pengembangan indikator penelitian dilakukan pada IKT 2024, tepatnya melalui pengembangan indikator ke-2 dari semula hanya mengukur ada atau tidaknya di suatu daerah kebijakan diskriminatif,
dikembangkan menjadi kebijakan pemerintah dengan sub-indikator kebijakan diskriminatif dan kebijakan promotif terhadap toleransi,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani saat peluncuran capaian IKT, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Pengembangan tersebut kata dia, untuk terus mengokohkan ekosistem toleransi di daerah melalui legitimasi produk hukum di daerah, serta bentuk komitmen kepemimpinan politik dan birokrasi dalam membangun kota yang toleran.
Terkait dengan IKT ini, Hasani menyatakan, pihaknya mendapatkan sambutan luar biasa dari para walikota di seluruh Indonesia.
Pasalnya kata dia, atas penyelenggaraan IKT yang digelar tiap tahun tersebut, banyak kota yang tersadarkan untuk sama-sama menjadi kota toleran dan bersahabat bagi seluruh perbedaan.
“Karena kemampuannya menggerakkan elemen-elemen masyarakat, birokrasi, termasuk juga memprovokasi walikota-walikota. Sehingga mereka kemudian bergerak, berbenah, terus menerus kami mencatat beberapa kota yang tidak pernah nyerah,” kata Ismail.
Lebih lanjut kata Ismail, beberapa kemajuan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia yakni proses perubahan dari kota intoleran menjadi ke kota tingkat tolerannya lebih baik.
“Saya kira komitmen kami apapun yg terjadi indeks kota toleran akan terus kita susun, kita kerjakan. Karena dia bukan lagi kebutuhan setara, tapi kebutuhan Republik,” kata dia.
Sumber : detik & Tribun
