Ada nama-nama populer seperti Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi. Dua posisi lain yang juga mengalami pergantian adalah Abdul Kadir Karding di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Dito Ariotedjo di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Perombakan ini mencakup posisi strategis seperti sektor keuangan dan politik/keamanan. Sektor keuangan tengah menghadapi tekanan dari pelemahan ekonomi global, defisit fiskal, dan meningkatnya beban pajak yang memicu keresahan masyarakat.
Di sisi lain, sektor politik dan keamanan juga terpengaruh oleh gelombang unjuk rasa dan kerusuhan massal yang terjadi di berbagai kota besar. Pada pengumuman reshuffle 8 September, disebutkan bahwa Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Joko Juliantono.
Kemudian, pada 17 September, Presiden mengumumkan dan melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan.
Erick Thohir juga dipindahkan dari Menteri BUMN untuk mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo. Pergeseran ini membuat posisi Menteri BUMN masih kosong dan menunggu pengisi definitif.
Dalam sistem presidensial, pergantian anggota kabinet adalah hal yang wajar. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti pembantunya, baik karena alasan kinerja, pertimbangan politik, maupun untuk menyegarkan dinamika pemerintahan.
Dalam praktik politik Indonesia, reshuffle sering digunakan untuk meningkatkan performa kementerian yang dianggap kurang optimal, sekaligus menjaga keseimbangan koalisi partai politik.
Bagi masyarakat, setiap reshuffle selalu membawa harapan baru, apakah perombakan ini benar-benar akan membawa perubahan positif atau hanya mengakomodasi kepentingan politik. Reshuffle 8 September 2025 muncul di tengah situasi yang tidak biasa.
Beberapa minggu sebelumnya, Indonesia diguncang demonstrasi besar yang berujung kerusuhan di berbagai kota. Protes ini lahir dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang melemah, harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam situasi ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengganti menteri yang dinilai gagal merespons keresahan rakyat. Reshuffle ini menjadi jawaban politik atas tekanan publik sekaligus upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Arah Perombakan
Presiden menyatakan bahwa arah reshuffle kali ini adalah pertama, meningkatkan kinerja ekonomi dengan menunjuk pemimpin baru di kementerian terkait keuangan.
Kedua, memperkuat rasa aman melalui koordinasi yang lebih baik di sektor politik dan keamanan. Ketiga, memberikan pesan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat dan siap bertindak cepat.
Pergantian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi perhatian publik. Posisi strategis ini bertanggung jawab atas koordinasi lembaga keamanan dan penegakan hukum.
Kritik terhadap pejabat sebelumnya mencakup kegagalan mengelola eskalasi protes yang berujung kerusuhan, lemahnya koordinasi antar aparat, hingga kesan tindakan represif tanpa strategi komunikasi politik yang efektif.
Secara politik, pergantian ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa Presiden ingin memperkuat kontrol atas stabilitas nasional. Figur baru diharapkan mampu menjembatani kepentingan aparat keamanan dengan sensitivitas politik,
sehingga penanganan krisis tidak hanya mengandalkan pendekatan kekerasan, tetapi juga negosiasi dan manajemen konflik yang lebih canggih.
Posisi Menteri Keuangan menjadi sorotan utama, mengingat kondisi fiskal negara yang sedang sulit. Penurunan penerimaan pajak, pelebaran defisit anggaran, dan gejolak nilai tukar rupiah menjadi alasan kuat Presiden mengganti pejabat lama.
Kritik terhadap menteri sebelumnya terutama pada lemahnya komunikasi publik dan kurang tanggap menghadapi krisis. Banyak yang menilai kebijakan fiskal terlalu konservatif, sehingga tidak cukup cepat merespons gejolak harga dan tekanan ekonomi rumah tangga.
Dengan pergantian ini, publik berharap adanya terobosan baru dalam kebijakan pajak, insentif investasi, serta pengelolaan utang yang lebih efektif. Namun, ada juga yang menilai pergantian ini sarat motif politik.
Posisi Menteri Keuangan sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan dan distribusi sumber daya, sehingga wajar jika tarik-menarik kepentingan partai politik ikut memengaruhi.
Isu Ekonomi
Pergantian Menteri Koperasi lebih berkaitan dengan isu ekonomi rakyat. Kritik terhadap pejabat sebelumnya adalah kurangnya dukungan untuk UMKM di tengah tekanan inflasi dan meningkatnya biaya produksi.
Program pembiayaan dinilai kurang tepat sasaran, sementara digitalisasi UMKM berjalan lambat. Dengan penggantian ini, Presiden ingin menegaskan komitmen terhadap ekonomi kerakyatan.
Menteri baru diharapkan lebih agresif mendorong akses permodalan, memperluas pasar UMKM, dan memberikan perlindungan nyata bagi pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Penggantian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait dengan isu pekerja migran yang sering terabaikan, meskipun jutaan warga Indonesia menggantungkan hidup di luar negeri.
Kritik utama kepada pejabat sebelumnya adalah lemahnya perlindungan hukum dan diplomasi saat pekerja migran menghadapi masalah, seperti gaji tidak dibayar hingga kekerasan di negara penempatan.
Pergantian ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperbaiki citra di mata keluarga pekerja migran yang merasa diabaikan. Tantangannya adalah bagaimana menteri baru memperkuat kerja sama diplomatik,
memperbaiki tata kelola penempatan, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata bagi pekerja migran. Sementara itu, pergantian di Kemenpora berkaitan erat dengan dinamika politik generasi muda.
Kritik terhadap menteri sebelumnya datang dari aktivis mahasiswa dan komunitas olahraga yang menilai kementerian ini gagal menghadirkan terobosan. Program kepemudaan dianggap tidak relevan dengan aspirasi generasi Z, sedangkan prestasi olahraga nasional masih stagnan.
Dengan mengganti figur lama, Presiden ingin menunjukkan bahwa suara anak muda tidak diabaikan. Menteri baru diharapkan dapat membangun kedekatan dengan generasi muda,
merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, dan menghidupkan kembali semangat olahraga nasional sebagai simbol kebanggaan bangsa.
Belum Final
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan kritik tajam terhadap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang menurutnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Dia menegaskan bahwa reshuffle kali ini harus membawa perubahan nyata, terutama di kementerian yang berhubungan langsung dengan jutaan pekerja migran Indonesia.
Harapan Cucun sejalan dengan kebutuhan publik, menginginkan wajah baru di P2MI yang membawa semangat segar agar fungsi kementerian menjadi lebih optimal. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran yang lebih serius, mencakup aspek hukum, sosial, dan kesejahteraan.
Selain itu, Cucun mendorong penguatan perjanjian kerja sama internasional untuk memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia lebih terjamin, sehingga kehadiran negara benar-benar terasa bagi mereka yang bekerja di luar negeri.
Dr. Tunjung Sulaksono, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), berpendapat bahwa langkah reshuffle ini merupakan strategi Presiden untuk meredam gejolak politik pasca demonstrasi besar dan gerakan 17+8.
Dia berharap para menteri baru mampu menunjukkan hasil nyata dalam 100 hari pertama, khususnya di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tunjung juga mengingatkan agar komunikasi publik menteri baru lebih hati-hati, supaya tidak menambah kontroversi yang bisa memperkeruh suasana politik.
Menurut Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR), reshuffle kali ini menyasar figur-figur yang telah lama menjadi perhatian publik. Ia melihat hal ini menunjukkan fokus Presiden pada isu ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.
Harapannya, menteri baru bisa membawa perubahan nyata, terutama dalam fiskal, pelayanan publik, dan integritas birokrasi, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya.
Ismail Rumadan, dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), menilai reshuffle ini sebagai langkah tepat sekaligus bukti bahwa Presiden mendengar aspirasi rakyat.
Ia mengatakan perombakan ini juga sebagai koreksi untuk menteri-menteri yang dinilai gagal. Ismail berharap menteri baru lebih amanah, bekerja serius, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah.
Fahrul Muzzaqqi, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), menyebut reshuffle ini sebagai respons terhadap keresahan masyarakat karena beberapa menteri sebelumnya dianggap kurang peka terhadap penderitaan rakyat.
Ia berharap menteri baru tidak hanya andal secara teknokratis, tetapi juga punya sensitivitas sosial tinggi agar program pemerintah lebih membumi dan menjangkau kebutuhan rakyat kecil.
Sementara itu, Prof. Siti Zuhro, peneliti senior BRIN, melihat reshuffle ini belum final. Menurutnya, Presiden kemungkinan akan terus mengevaluasi kinerja kabinet mengikuti dinamika politik yang cepat.
Ia menegaskan bahwa pemilihan menteri ke depan harus lebih matang dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan kecocokan karakter agar stabilitas kabinet terjaga dan kepercayaan publik tidak luntur.
Harapan Masyarakat
Bagi masyarakat luas, harapan mereka sederhana namun menyentuh inti persoalan sehari-hari. Salah satunya adalah agar beban pajak tidak lagi memberatkan rakyat, khususnya pekerja dan pelaku usaha kecil.
Keberatan atas kebijakan fiskal yang kurang sensitif menjadi sorotan tajam yang ingin segera dijawab oleh menteri yang baru. Publik menginginkan sistem perpajakan yang adil, proporsional, dan benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan publik.
Rakyat menantikan langkah nyata pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang layak dan berkesinambungan. Krisis global yang berdampak pada perekonomian nasional membuat jaminan penghidupan menjadi kebutuhan mendesak.
Kehadiran menteri-menteri baru diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, mengembangkan sektor-sektor padat karya, serta memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda maupun kelompok rentan.
Masyarakat juga mendambakan perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum dan birokrasi negara. Rasa keadilan sosial sering kali terkikis oleh praktik diskriminasi maupun tindakan sewenang-wenang.
Karena itu, reshuffle kali ini diharapkan melahirkan kabinet yang lebih segar, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, sebuah formasi yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan sekaligus menjaga martabat warga negara di hadapan hukum.
