Sejak awal masa jabatannya, menegaskan beberapa prioritas besar yang menjadi arah kebijakannya, peningkatan jumlah guru besar, penguatan akreditasi program studi, serta perluasan kolaborasi antarperguruan tinggi dan pemangku kepentingan eksternal.
Ia kerap menekankan dua kata kunci yang menjadi filosofi kerjanya, kalibrasi dan kolaborasi. Kalibrasi, menurutnya,adalah prosespenyesuaian internal kampus, baik kurikulum, sistem manajemen, maupun mekanisme asesmen, agar sejalan dengan kebutuhan zaman.
Sementara kolaborasi dimaknai sebagai kemitraan lintas lembaga, asosiasi profesi, industri, dan masyarakat yang akan memperkuat daya saing dan dampak eksternal perguruan tinggi.
Dalam tiga bulan terakhir, antara Agustus hingga Oktober 2025, berbagai kegiatan Prof. Matondang menunjukkan konsistensi arah kebijakan tersebut.
Pada 6 September 2025, ia menerima kunjungan dari Rektor Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND) Medan, Dr. Eva Sartika Dasopang, dikantor LLDIKTI Wilayah I.
Jumlah Dosen
Jumlah guru besar yang hanya 0,1 persen dari dosen yang ada, kata Matondang, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sumut.
Untuk memperbaiki situasi tersebut, ia menegaskan pentingnya kebijakan berbasis kinerja. Tunjangan kinerja (tukin) dosen, katanya, akan dihitung berdasarkan produktivitas akademik, meliputi publikasi ilmiah terindeks Scopus, penerbitan buku ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual seperti paten.
Dosen yang belum memenuhi indikator produktivitas hanya akan menerima 70 persen dari total tunjangan, sementara mereka yang aktif berkarya berhak atas 100 persen.
Dari berbagai aktivitas dan pernyataannya selama tiga bulan terakhir, tergambar jelas bagaimana Prof. Matondang berupaya menyeimbangkan antara kebijakan administratif dan substansi akademik.
Ia menghadapi berbagai persoalan nyata—mulai dari rendahnya jumlah guru besar, turunnya jumlah mahasiswa baru, hingga belum optimalnya produktivitas riset dan publikasi.
Namun, pendekatannya selalu berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak. Ia tidak hanya menuntut, tetapi juga menyiapkan kerangka dukungan melalui pelatihan, monitoring, dan pendampingan kelembagaan.
Pembinaan PTS
Per 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara menaungi 190 perguruan tinggi swasta (PTS). Jumlah tersebut menunjukkan dinamika yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir.
Jumlah ini menempatkan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan kepadatan perguruan tinggi tertinggi di luar Pulau Jawa. LLDIKTI Wilayah I memiliki mandat utama melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu, pengawasan, serta pembinaan PTS di wilayah Sumatera Utara.
Sejak beralih menjadi LLDIKTI, fungsinya tidak lagi terbatas pada urusan administratif, tetapi berkembang menjadi lembaga pembina mutu, penyedia data strategis, dan penggerak kolaborasi antarkampus.
Prof. Matondang mengungkap bahwa dari total 190 PTS di Sumut, mayoritas berbentuk universitas dan sekolah tinggi, diikuti oleh institut, politeknik, dan akademi.
Beberapa di antaranya sudah memiliki reputasi mapan dan menjadi rujukan masyarakat Sumatera Utara untuk melanjutkan studi.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Universitas Prima Indonesia (Unpri), dan Universitas HKBP Nommensen merupakan empat kampus dengan jumlah mahasiswa terbesar di wilayah ini.
Penurunan Mahasiswa Baru
Salah satu persoalan paling krusial di wilayah LLDIKTI Wilayah I adalah penurunan jumlah mahasiswa baru. Berdasarkanlaporan resmi 2024, jumlah mahasiswa baru PTS di Sumatera Utara mencapai sekitar 61 ribu orang dari total 316 ribu mahasiswa aktif.
Namun angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Prof. Saiful, salah satu penyebab utamanya adalah ekspansi penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang kini membuka dua gelombang jalur mandiri.
Selain itu, faktor ekonomi pascapandemi juga memengaruhi minat masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Beberapa calon mahasiswa memilih untuk bekerja lebih dahulu, atau menunda kuliah karena biaya hidup dan pendidikan yang meningkat.
Untuk menjawab tantangan ini, LLDIKTI Wilayah I bersama para rektor PTS berupaya melakukan transformasi digital dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB). Pada 2025, proses pendaftaran sudah sepenuhnya berbasis daring dan diperpanjang hingga 31 Oktober 2025, memberi kesempatan lebih luas bagi calon mahasiswa.
Prof. Matondang juga menegaskan pentingnya sinkronisasi data mahasiswa penerima KIP Kuliah, agar kebijakan afirmatif ini tepat sasaran dan membantu PTS menjangkau kelompok masyarakat dari latar ekonomi menengah ke bawah.
Jejak Karier
Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D. lahir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada 26 Juli 1968. Ia berasal dari keluarga sederhana di kawasan yang jauh dari hiruk pikuk kota besar.
Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menyebut dirinya sebagai “anak pinggiran yang harus jadi pemain global.”Ketertarikannya pada bahasa dan kebudayaan membuatnya memilih kuliah di IKIP Padang (kini Universitas Negeri Padang) danmeraih gelar Drs. dari Program Studi Bahasa Inggris.
Kecintaannya pada dunia sosial dan kemanusiaan membawanya menempuh studi S2 di University of Hawaiʻi at Mānoa, Amerika Serikat, dengan fokus pada kajian Asia dan Etnologi.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Fribourg, Swiss, dengan konsentrasi Antropologi. Dengan kombinasi pendidikan lokal dan internasional itu, ia tumbuh sebagai akademisi yang berpikir global tetapi berpijak kuat pada nilai-nilai lokal.
Ia dikenal luas memiliki keahlian di bidang antropologi sosial, pembangunan masyarakat, dan manajemen pendidikan tinggi. Pemahamannya yang mendalam tentang dinamika sosial inilah yang kemudian ia bawa ketika memimpin lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Utara.
