Sebelum menjadi Duta besar, Indroyono punya pengalaman Panjang di pemerintahan, pernah menjabat mulai dari Dirjen, Sekjen, Deputi, hingga Sesmenko.
Di bidang akademis, khususnya riset, pernah di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Meraih gelar doktor di Amerika Serikat.
Dalam organisasi internasional pernah menjabat Direktur di FAO, sebuah badan PBB, yang pada dasarnya juga berperan diplomasi internasional.
Di cabinet pernah dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pernah juga aktif di bidang bisnis.
“Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo, saya. Jadi total ada tujuh keputusan presiden. Kalau dikumpulkan, ini bisa masuk rekor MURI,” katanya.
Tugas Duta Besar
Menurut Indroyono, sebenarnya, tugas duta besar itu dapat diringkas dalam empat hal pokok. Pertama, seorang duta besar adalah representasi pribadi dari Presiden di negara penempatan.
Kedua, mewakili bangsa, negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ketiga, ia berperan memperkuat kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan dan keamanan, tentu dengan orientasi ke dalam (inward looking) demi kemajuan
Indonesia.
Keempat, yang justru paling penting, adalah melindungi warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat.
Keempat tugas itu menjadi landasan utama, dan tinggal dijabarkan lebih lanjut dalam program kerja kedutaan.
Selama dua tahun terakhir, meski tanpa duta besar, tim KBRI di Washington telah bekerja keras menjalankan fungsi diplomasi.
“Jadi pesan Presiden pada intinya adalah agar saya benar-benar memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di Amerika Serikat, khususnya terkait isu tarif,” katanya.
Presiden Aktif
Indroyono berpendapat, Presiden sebagai panglima atau komandan dalam diplomasi. Tugas menjabarkan dan menindaklanjuti.
Mislanya ketika 22 sampai 24 September, Presiden berpidato di Sidang Umum PBB di New York. Hal Istimewa karena untuk pertama kalinya Presiden Indonesia berpidato di forum tersebut setelah sepuluh tahun.
Presiden Prabowo mendapat giliran berbicara pada urutan ketiga, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai tuan rumah, dan Presiden Brasil.
Keaktifan presiden di forum internasional menegaskan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif, nonblok, dan itu tercermin dalam berbagai forum internasional.
Pertama, tampil kuat di kawasan sendiri, yaitu ASEAN. Solidaritas antaranggota ASEAN menjadi kunci, dan Indonesia selalu berperan aktif menjaga kebersamaan itu.
Kedua, Indonesia juga memiliki peran penting di kawasan Asia Pasifik, sebagai anggota APEC, forum negara negara di sekitar Samudra Pasifik yang kini menjadi salah satu kawasan paling dinamis dengan pertumbuhan ekonomi sangat pesat.
“Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang mampu merangkul berbagai pihak, maka sudah selayaknya Indonesia diperhitungkan secara serius di kancah internasional,” katanya.
Hubungan AS-Indonesia
Menurut Indroyono pada tahun 2023 Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani U.S.- Indonesia Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Amerika.
Dokumen ini menjadi payung besar yang mencakup seluruh bidang kerja sama. Saat ini baru ada satu sektor yang cukup aktif memanfaatkannya, yaitu kerja sama pertahanan dalam format 2+2 yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan mitra di pihak Amerika Serikat yaitu State Department dan Pentagon.
Kegiatannya sudah mencakup pendidikan, latihan bersama, dan lain-lain. Ruang lingkup kemitraan
strategis itu jauh lebih luas.
Misalnya, dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) maupun Industri kecil dan menengah (IKM).
Indonesia memiliki lebih dari 60 juta pelaku UKM, sementara di Amerika ada lembaga khusus bernama Small Business Administration (SBA) yang berfungsi mendukung sektor tersebut.
Merupakan peluang besar untuk menjalin kerja sama lintas negara dalam bidang UKM dan IKM ini, sebagaimana halnya selama ini kita sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di Amerika, seperti NASA, NOAA, USDA, maupun US-AID.
Selain UKM dan IKM, sektor investasi juga menjadi perhatian. Amerika biasanya menanamkan investasi besar di bidang pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi.
Saat ini, misalnya, ada rencana investasI dari ExxonMobil di lapangan Rokan, Sumatera. Mereka menjajaki eksplorasi shale oil atau minyak serpih, yang berbeda dari eksplorasi konvensional.
Dengan teknologi seismik multi-channel terbaru, cadangan minyak yang sebelumnya tidak terdeteksi kini bisa ditemukan kembali, seperti di Cepu.
Karena itulah perusahaan besar seperti Exxon tertarik, meski mereka juga menunggu kepastian insentif agar investasi yang berisiko tinggi ini tetap menarik secara finansial.
“Jika proyek ini berhasil, shale oil bisa menjadi sumber energi baru bagi Indonesia. Ini salah satu
contoh bagaimana kerja sama dengan Amerika dapat mendorong ekonomi sekaligus membuka teknologi baru bagi bangsa kita,” katanya.
Diaspora di AS
Menurut Indroyono, saat ini jumlah mahasiswa Indonesia di Amerika cukup signifikan, sekitar 8.000–9.000 orang yang sedang menempuh pendidikan S1, S2, hingga S3.
Angka ini memang besar, tetapi masih kalah jauh dibandingkan Vietnam yang mencapai lebih dari 22.000 mahasiswa.
Juga ada sekitar 80 diaspora Indonesia yang berkiprah sebagai profesor di berbagai universitas ternama, serta banyak yang bekerja di laboratorium riset maupun perusahaan besar seperti Boeing, IBM, Silicon Valley, hingga Bell Textron.
Ada peluang keterlibatan ahli Indonesia, baik di dalam negeri maupun diaspora kita di Amerika. Jika mereka dilibatkan dalam tahap desain dan studi teknis untuk investasi AS di Indonesia, makadampaknya akan sangat besar terhadap tahapan berikutnya, termasuk pengadaan.
Misalnya, untuk komponen seperti boiler atau turbin, jangan semuanya didatangkan dari luar negeri. Bisa bisa melibatkan BUMN seperti PT Barata atau PTDI yang sudah berpengalaman.
“Jadi, diaspora kita sebenarnya bisa memainkan peran penting dalam menjembatani kolaborasi teknologi semacam ini,” katanya.
