Ketika ayahnya wafat, tanggung jawab pengelolaan perusahaan beralih kepada ibunya. Namun pada masa itu, kondisi usaha cukup berat karena tarif angkutan laut terpuruk dan iklim usaha belum mendukung.
Dalam situasi inilah, Bambang Haryo diminta untuk ikut membantu mengembangkan perusahaan dan kemudian mulai dipercaya sebagai salah satu pimpinan DLU.
Sejak saat itu, Bambang Haryo membangun paradigma baru bahwa pemerintah sejatinya memiliki fungsi sebagai pelayan publik, bukan sekadar regulator, yang harus membantu pengusaha agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia pun menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah, terutama dengan Kementerian Perhubungan. Ia terus berjuang meyakinkan bahwa jika sektor swasta dapat berkembang, maka industri transportasi pun akan tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi rakyat. Pandangan tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perhubungan saat itu.
“Pemerintah sejatinya adalah pelayan publik yang harus membantu pengusaha agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Mendobrak Kebijakan
Perjuangan Bambang Haryo dalam memperjuangkan tarif pelayaran dimulai pada tahun 1996, saat usianya baru 33 tahun. Di usia muda itu, ia berani mendobrak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada keberlangsungan transportasi laut nasional.
Ia menegaskan, jika pemerintah ingin layanan transportasi laut berjalan baik, maka tarifnya harus dinaikkan. Ia mengusulkan kenaikan hingga 80% agar kapal-kapal swasta dapat terus beroperasi secara layak.
Usulan tersebut dibawa ke tingkat nasional dan memunculkan perdebatan panjang dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR dan Kementerian Perhubungan. Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan PT Kereta Api sama-sama menolak, namun ia tetap menyampaikan argumen hingga akhirnya Komisi IV menyetujui kenaikan tarif sebesar 80%.
Penerapan kebijakan kemudian menemui hambatan. Dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut muncul permintaan agar rute Madura tidak ikut dinaikkan, padahal sebagian besar kapalnya beroperasi di wilayah tersebut.
Ia menolak pengecualian itu dan turun langsung ke lapangan, bertemu DPRD, LSM, serta masyarakat untuk menjelaskan alasan di balikkebijakan tersebut. Sebelumnya, banyak pihak yang mencoba menjelaskan, tetapi ditolak bahkan diserang masyarakat Madura.
“Bahkan masyarakat Madura mengatakan, kapal milik Mas Bambang mau naik 200% pun tidak masalah,” ujarnya.
Menembus Kebuntuan
Ketika otonomi daerah mulai diterapkan, kewenangan untuk menetapkan tarif pelayaran berpindah ke tangan gubernur. Situasi menjadi semakin sulit. Dua kali ia mengajukan permintaan kenaikan tarif sebesar 30%, namun selalu ditolak.
Ia kemudian menyampaikan melalui media, bila tarif tidak juga dinaikkan, seluruh kapal feri perusahaannya akan berhenti beroperasi. Pernyataannya langsung memicu reaksi luas.
Wartawan dari berbagai media mendatanginya untuk memastikan kebenaran niat itu. Ia menegaskan tidak takut kepada siapa pun, kecuali Allah dan orang tua.
Pada saat yang sama, sejumlah pejabat tinggi pusat dan daerah dijadwalkan menyeberang ke Madura. Ia menjadikan momen tersebut sebagai pembuktian.
Ketika rombongan tersebut menyeberang menggunakan kapal miliknya, seluruh kapal tiba-tiba berhenti beroperasi. Akibatnya, dua menteri dan empat gubernur harus dievakuasi dengan helikopter.
“Ini kan sebenarnya juga sudah politik, bagaimana memengaruhi masyarakat dan pemerintah agar bersatu mendukung perubahan,” katanya.
Bangkit Mandiri
Kerja keras dan hubungan baik Bambang Haryo dengan pemerintah akhirnya membuahkan hasil. PT Dharma Lautan Utama (DLU) mulai bangkit dan meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Perhubungan, termasuk penghargaan tertinggi atas dedikasi dalam mendukung kebijakan transportasi laut nasional.
Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan kepada ibunya selaku Direktur Utama perusahaan, sementara penghargaan khusus diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Agum Gumelar.
Tepat pada hari ulang tahunnya, 16 Januari 2002, ia kembali menerima apresiasi sebagai operator teladan terbaik. Sejak memimpin perusahaan, Bambang Haryo mampu membawa DLU tumbuh pesat meski kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil.
Ia menjelaskan, perjuangan tersebut mirip dengan kegiatan politik, karena menuntut kemampuan memengaruhi kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.
Salah satu capaian pentingnya yaitu keberhasilan mengembangkan perusahaan tanpa menerima dana subsidi Public Service Obligation(PSO), yaitu subsidi kewajiban pelayanan publik yang umumnya diterima oleh perusahaan pelayaran milik negara seperti Pelni atau ASDP.
“Perusahaan swasta pun bisa tumbuh tanpa bergantung pada subsidi, asal manajemennya efisien dan tujuannya jelas untuk masyarakat,” ujarnya.
Pernah Ditawari Menteri
Hubungan baik dengan pemerintah berlanjut pada masa Hatta Rajasa menjabat Menteri Perhubungan. Meski sempat terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam, keduanya akhirnya saling menghormati dan menjalin hubungan baik.
Dari pengalaman itu, Bambang Haryo belajar bahwa komunikasi dan argumentasi yang kuat dapat memengaruhi kebijakan publik tanpa harus mengandalkan kekuatan modal.
Kemampuan berdialog dan membangun pengaruh demi kepentingan bersama menjadi bagian penting dari seni berpolitik. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia bahkan pernah ditawari posisi strategis di pemerintahan, seperti Menteri atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut, namun memilih menolak.
Fokus utamanya saat itu adalah menuntaskan tanggung jawab di perusahaan dan memastikan DLU tumbuh lebih kuat serta memberi manfaat bagi masyarakat. Ia meyakini pengusaha dan politisi memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Dalam dunia pelayaran, hal itu diwujudkan melalui upaya memperbaiki kebijakan tarif, pemberian insentif usaha, serta peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan.
“Keberhasilan perusahaan swasta akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas,” ujarnya.
Bisnis Berkembang Mulai Aktif di Politik
Memasuki tahun 2007, arah pengembangan perusahaan semakin luas. Bambang Haryo memperkuat lini bisnis dengan membangun galangan kapal, mengembangkan properti seperti mal dan hotel, serta merambah sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan berbagai bidang usaha lainnya.
Ia selalu menanamkan kepada keluarga prinsip bahwa bisnis harus memberi manfaat besar bagi publik. Baginya, feri memiliki fungsi penting sebagai bagian dari infrastruktur transportasi nasional.
Jika jalan raya menjadi sarana bagi kendaraan darat, maka feri berperan ganda, sebagai jembatan penghubung sekaligus alat angkut publik.
Menurutnya, menjalankan bisnis transportasi laut tidak mudah. Selain harus menjamin keselamatan penumpang dan barang, perusahaan juga menghadapi tantangan besar karena seluruh ketentuan operasional diatur pemerintah.
Mulai dari jadwal pelayaran, rute, hingga tarif semuanya ditentukan oleh negara. Tidak sedikit perusahaan besar yang akhirnya tumbang karena tekanan regulasi tersebut.
Meskipun demikian, perusahaannya tetap bertahan dan bahkan tumbuh menjadi salah satu operator terbaik. Sejumlah penghargaan diterima, baik dari lembaga internasional di Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol, maupun dari pemerintah pusat, kementerian, dan Museum Rekor Indonesia (MURI).
“Namun penghargaan tertinggi tetap datang dari rakyat, karena bagi kami, rakyat adalah nomor satu,” ujarnya.
Hijrah ke Politik
Sejak awal, Bambang Haryo sudah bertekad bahwa ketika berusia 50 tahun akan hijrah ke dunia politik. Pada tahun 2012, Basofi Sudirman, mantan Gubernur Jawa Timur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Jawa Timur, menginginkan Bambang Haryo menjadi Ketua Gerindra Jawa Timur.
“Saya kemudian diajak bertemu Pak Hashim dan dikenalkan sebagai calon ketua Gerindra Jawa Timur,” katanya.
Pertemuan yang seharusnya hanya berlangsung 30 menit ternyata berlanjut hingga 2 jam. Dalam pertemuan itu, Hashim Djojohadikusumo menginginkan agar Bambang Haryo bergabung dengan Partai Gerindra.
Ia menyatakan kesiapannya karena melihat figur Prabowo Subianto sebagai sosok luar biasa yang dibutuhkan Indonesia, dengan catatan tidak sebagai ketua tetapi sebagai wakil ketua.
Sejak saat itu ia resmi masuk dunia politik sebagai Wakil Ketua Gerindra Jawa Timur. Selanjutnya, ia diminta untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014.
Saat itu ia mengaku belum memahami apa itu pencalonan legislatif. Ia baru mengetahui bahwa nyaleg berarti mencalonkan diri sebagai anggota DPR, dan ada tiga tingkat yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten atau Kota. Setelah berdiskusi, disimpulkan bahwa ia paling cocok maju di DPR RI.
“Saat itu ada sekitar 35 orang yang mendaftar karena Partai Gerindra sedang naik daun dan Pak Prabowo mencalonkan sebagai presiden. Harus bersaing untuk mendapatkan 10 kuota,” katanya.
Anggota DPR RI
Setelah melalui proses seleksi, ia mendapat kabar dari partai bahwa namanya justru memperoleh peringkat tertinggi. Setelah itu, ia mulai turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan bertemu masyarakat.
Pada hari pencoblosan, ia justru sedang berada di luar negeri karena tidak tahu bahwa proses tersebut harus ditunggui. Beberapa hari kemudian, sekretarisnya menelpon dan memberi tahu namanya muncul di media sebagai calon anggota DPR RI yang terpilih.
Setelah kembali ke Indonesia, ia mengikuti pembekalan di Lemhanas. Dari sana, ia baru menyadari bahwa tugas anggota DPR RI terpusat di Jakarta, bukan di daerah pemilihan.
Awalnya sempat terpikir untuk mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman tinggal di Jakarta. Namun seorang teman mengingatkan bahwa menjadi anggota DPR adalah kesempatan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Akhirnya saya memutuskan untuk kembali bertugas di DPR RI dan tidak jadi mengundurkan diri,” ungkapnya.
Utamakan Rakyat
Pada Pemilu 2019, Bambang Haryo kembali maju sebagai calon anggota DPR RI. Saat itu ia tidak menggunakan saksi karena memang tidak mendapat dukungan saksi dari partai.
Perolehan suaranya justru meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, namun masih belum cukup untuk kembali ke parlemen. Pada tahun 2020, ia sempat mencalonkan sebagai Bupati Sidoarjo, tetapi kalah tipis hanya sekitar 1%.
Akhirnya, pada Pemilu 2024, ia berhasil meraih suara tertinggi di daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Ia bersyukur karena masyarakat kini banyak melihat sepak terjangnya.
Sejak awal, prinsip Bambang Haryo adalah menempatkan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia menanamkan nilai itu kepada seluruh karyawan agar melayani dengan sepenuh hati.
Saat berhadapan dengan konsumen, ia bahkan mengajarkan untuk duduk lebih rendah sebagai bentuk penghormatan. Semua karyawan dididik untuk menjadi pelayan masyarakat.
“Yang saya inginkan cuma satu, rakyat harus sejahtera. Saya sangat berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mewujudkan itu, dan saya akan membelanya mati-matian,” ujarnya.
Komisi Ekonomi Rakyat
Saat ini Bambang Haryo bertugas di Komisi VII DPR RI, komisi yang menangani bidang bidang strategis terkait ekonomi nasional. Komisi ini memiliki peran penting karena sekitar 90% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bersumber dari sektor-sektor yang menjadi lingkup kerjanya.
Dari total PDB Indonesia, 62% digerakkan oleh UMKM, bukti nyata bahwa ekonomi rakyat merupakan fondasi kekuatan bangsa. UMKMjuga menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional, jauh lebih besar dibandingkan industri besar.
Selain itu, ekonomi kreatif dan sektor pariwisata masing masing berkontribusi sekitar 6% terhadap PDB, sementara industri manufaktur memberikan sumbangan sekitar 20%.
Menurutnya, Komisi ini bukanlah komisi yang main main. Jika anggota Komisi VII mampu mendesak pemerintah membuat kebijakan yang benar benar berpihak pada masyarakat, dampaknya akan luar biasa.
Karena itu, anggaran untuk sektor ekonomi kreatif dan UMKM harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. UMKM yang jumlahnya besar wajib dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Semua kebijakan besar yang menyangkut ekonomi rakyat berakar dari Komisi VII.
“Komisi ini yang paling top menurut saya. Tapi kalau dari DPR ya “Komisi air mata”, enggak ada programnya,” ujarnya.
Ia berharap agar 10–20% pendapatan dari sektor tambang dan kelapa sawit dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia, misalnya untuk membiayai infrastruktur, bantuan sosial, atau tunjangan bagi pengangguran sebagaimana diterapkan di negara negara maju.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo hal itu bisa terwujud. Kami siap berkorban, harus menjadi pejuang politik yang benar benar memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ketika Memilih Program Studi Cari yang Tidak Menggambar
Ketika akan memilih jurusan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Bambang Haryo awalnya mencari bidang teknik yang tidak banyak berurusan dengan gambar teknis.
Menurutnya, hampir semua jurusan teknik berkaitan dengan gambar, seperti Teknik Sipil, Arsitektur, Elektro, Kimia, hingga Industri. Ia mengira Teknik Perkapalan akan lebih sederhana.
Namun setelah masuk, ia baru menyadari jurusan ini justru sangat erat dengan gambar rancangan berukuran besar. Kertas kerja yang digunakan bahkan berukuran A0, dua kali lebih besar dibandingkan milik mahasiswa Teknik Sipil.
Meskipun sempat kebingungan di awal, ia tetap bertahan dan berhasil menyelesaikan studinya. Dalam perjalanan kariernya, hal yang paling berpengaruh adalah kekuatan jaringan alumni.
Dunia perkapalan banyak diisi oleh lulusan ITS, sehingga hubungan antar alumni menjadi modal penting untuk memperluas peluang dan memperlancar berbagai urusan. Walaupun sebagian besar alumni yang dikenalnya masih berada di posisi menengah dan belum banyak yang menduduki jabatan puncak.
IP Rendah
Bambang Haryo pernah menjabat sebagai Ketua Alumni Teknik Perkapalan ITS. Dalam perannya itu, ia banyak mengkritisi sistem penilaian akademik yang menurutnya terlalu ketat.
Rata-rata indeks prestasi (IP) mahasiswa hanya sekitar 2,5, sedangkan syarat untuk menjadi pegawai negeri atau bekerja di BUMN minimal 2,75 hingga 3,0. Ia menilai kondisi ini dapat menghambat langkah para alumni untuk masuk ke dunia birokrasi maupun pemerintahan.
“Karena itu, saya mengajak para dosen untuk lebih memperhatikan masa depan mahasiswa agar lulusan Teknik Perkapalan memilikidaya saing yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menceritakan pengalamannya saat melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya. Menurutnya, suasana akademik di UWK jauh lebih mendukung mahasiswa untuk cepat lulus dan memperoleh nilai yang baik agar siap berkompetisi di berbagai bidang. Di sana, ia berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,92.
