Setelah lulus, ia mulai mengabdi sebagai dosen di almamaternya, di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, sejak 1992, sebelum melanjutkan pendidikannya di Jerman.
Menurutnya, IPB memberikan dasar akademik yang kuat dan mempersiapkannya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Karier akademiknya di IPB berlanjut.
Ia pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang IPB, Direktur Ad-interim Direktorat Kerja Sama IPB, serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau, Halmahera Barat, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan Hindayana menjadi kebanggaan almamater atas kontribusinya dalam bidang kesehatan dan gizi masyarakat melalui kebijakan strategis di Badan Gizi Nasional, pengembangan program kesehatan ibu dan anak, serta penguatan gerakan diversifikasi pangan.
Atas kontribusi tersebut, ia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 25 Agustus 2025 di Istana Negara.
Dukungan Strategis IPB
Dadan Hindayana mengajak para alumni IPB untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya memiliki kedekatan dengan disiplin ilmu yang menjadi kekuatan kampus.
Baik dari sisi keilmuan maupun ekosistemnya, isu gizi dan pangan sangat relevan dengan lingkungan akademiknya. Suplai pangan sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sehingga IPB berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan sistem pendukungnya.
Sejak awal berdirinya Badan Gizi Nasional dan peluncuran program MBG, IPB telah menyatakan dukungan penuh. Bahkan telah dilakukan penandatanganan MoU antara IPB dan Badan Gizi Nasional di Science Techno Park IPB pada 31 Juli 2025.
Dalam kerangka penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana MBG, IPB secara aktif melatih ribuan calon pendamping lapangan. Setiap angkatan, IPB dipercaya mendidik hingga seribu peserta Sekolah Petugas Pendamping Intervensi (SPPI).
Para peserta mengikuti pelatihan di Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB, bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan), untuk disiapkan menjadi tenaga pendamping dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
“Mudah-mudahan teknologi ini bisa diadopsi oleh IPB, dan kami sangat berharap akan lahir produk produk olahan dari IPB yang bisadigunakan,” ujarnya.
Awal Mengenal Prabowo
Saat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau di Halmahera Barat, Dr. Ir. Dadan Hindayana mulai mengenal Prabowo Subianto yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pada tahun 2020, ia diminta oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bergabung sebagai tim pakar dalam program “food estate”.
“Jadi hampir setiap minggu saya ke Kementerian Pertahanan untuk menjalankan tugas sebagai tim pakar di sana,” tuturnya.
Pada tahun 2023, ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dan membentuk tim pakar untuk merumuskan substansi kampanye yang kemudian dituangkan dalam bentuk visi dan misi, Dadan Hindayana menjadi salah satu dari enam pakar yang terlibat langsung dalam penyusunan visi misi tersebut.
Sejak saat itu, intensitas pertemuan meningkat. Dalam seminggu, ia kerap berdiskusi tiga hingga empat kali, termasuk membahas proyek percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dijalankan secara nasional.
Dari proses tersebut, hasil uji coba yang dikembangkannya dinilai paling sesuai dengan gagasan mengenai ekosistem program itu. Ketika Prabowo terpilih sebagai presiden, Dadan Hindayana diminta untuk mempersiapkan diri memimpin lembaga baru, yaitu Badan Gizi Nasional.
“Jika Badan Gizi Nasional dibentuk setelah pelantikan presiden, pelaksanaan program di awal tahun tidak akan memungkinkan,” ujarnya.
Perancang Konsep
Sejak awal, Dadan Hindayana sudah dapat membayangkan seperti apa program Makan Bergizi (MBG) akan berjalan, karena memang iayang merancang konsepnya sejak awal.
Target sasaran juga telah dihitung sejak tahap perencanaan, yaitu sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun sudah diproyeksikan sejak awal, berkisar antara 25.000 hingga 30.000 unit.
Untuk mendukung pelaksanaan, disiapkan pula sumber daya manusia (SDM) khusus melalui pendidikan dan pelatihan yang dimulai bahkan sebelum pelantikan Presiden Prabowo.
Salah satunya melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sudah berjalan sejak Juni 2024. Saat Presiden dilantik, tercatat sekitar 1.994 peserta telah dididik, dan jumlah itu terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan di lapangan.
Tahap implementasi sempat mengalami penyesuaian. Awalnya, pembangunan gedung SPPG direncanakan sepenuhnya menggunakan dana APBN. Karena itu, usulan pembangunan 5.000 unit telah diajukan untuk anggaran tahun 2025.
“Jadi, inilah salah satu perbedaan antara konsep awal dengan implementasi sekarang. Justru kemitraan inilah yang akhirnya menyelamatkan program ini,” ujarnya.
Lebih Efisien
Menurut Dadan Hindayana, skema kemitraan tidak berarti mengurangi anggaran yang telah disiapkan pemerintah. Anggaran pembangunan gedung tetap tercantum dalam APBN dan akan di gunakan untuk membangun tiga gedung di setiap kabupaten.
Namun, proses pembangunan menggunakan dana APBN ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Target awal penyelesaian pada akhir Agustus 2025 pun belum dapat tercapai, karena hingga kini satu pun gedung belum berhasil dibangun.
Karena itu, sebagian anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan gedung SPPG direalokasi untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi masyarakat.
Penyesuaian ini membuat fokus program tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada percepatan penyaluran manfaat langsung kepada masyarakat. Hasilnya, target penerima program meningkat signifikan dari rencana semula.
“Sebetulnya, kalau anggaran sudah dialokasikan, tinggal kita bedakan saja peruntukannya,” ujarnya.
Melalui kemitraan, pelaksanaan program justru menjadi lebih efisien. Awalnya, disiapkan pula anggaran untuk pembelian tanah, namun karena tidak terpakai, dana tersebut dialihkan langsung untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Jadi, secara keseluruhan, angka Rp15.000 itu sudah mencakup insentif bagi mitra,” katanya.
Tahun 2026 Dipercepat Ditingkatkan Targetnya
Tahun 2026 disiapkan anggaran yang cukup besar untuk program MBG. Pagu awalnya sebesar Rp268 triliun, dengan tambahan dana cadangan (standby) sebesar Rp 67 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp335 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa hingga akhir 2025 program sudah mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Dengan cakupan sebesar itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program sepanjang tahun. Artinya, kebutuhan anggaran untuk MBG mencapai sekitar Rp300 triliun.
Namun, jika realisasi capaian tahun 2025 hanya sekitar 80% dari target, maka serapan anggaran tahun 2026 kemungkinan tidak akan mencapai Rp335 triliun.
“Saya yakin pagu sebesar Rp268 triliun yang sudah disiapkan akan terserap habis di tahun 2026,” ujarnya.
Dadan Hindayana menjelaskan, program MBG merupakan terobosan baru di Indonesia yang dampak ekonominya ternyata jauh lebih luas dari perkiraan awal.
Program yang semula hanya diproyeksikan menyentuh sektor pertanian dan pangan, ternyata memberikan efek berantai hingga ke sektor industri dan manufaktur.
Misalnya, sejumlah pabrik otomotif kini ikut terdampak positif karena mengalihkan lini produksinya untuk membuat peralatan makan seperti food tray berbahan nikel.
“Program ini benar-benar membawa berkah bagi banyak pihak,” tuturnya.
Percepat SPPG
Dadan Hindayana mengungkapkan, target pembangunan SPPG tahun 2025 mencapai 25.400 unit di wilayah aglomerasi dan 6.000 unit di daerah terpencil.
Hingga saat ini, capaian pembangunan menunjukkan kemajuan signifikan dengan 10.561 SPPG telah terbentuk, atau lebih dari 30 persen dari total target nasional.
Yang istimewa dari Badan Gizi Nasional adalah ketepatan antara data dan realisasi di lapangan. Bahkan Presiden sempat menanyakan keakuratan data yang dimiliki.
Saat itu disampaikan, seluruh data yang tersaji bersifat nyata dan dapat diverifikasi melalui serapan anggaran. Hasilnya terbukti konsisten, jumlah SPPG yang terbentuk mencapai 30 persen, dan serapan anggarannya pun berada pada tingkat yang sama.
“Ini menunjukkan konsistensi antara data dan realisasi di lapangan,” ujarnya.
Dadan Hindayana menargetkan seluruh SPPG dapat terbentuk pada akhir Desember 2025. Saat ini mitra yang telah mendaftar melaluiportal berjumlah sekitar 29.000 dan sedang dalam proses verifikasi.
“Jadi kami terus membenahi agar semuanya aman, namun percepatannya tidak kami hentikan. Bahkan kami akan menambah kecepatan dengan tetap menjaga tingkat keamanan,” tuturnya.
Perketat Tata Kelola Antisipasi Keracunan
Dalam perjalanannya, program MBG menghadapi berbagai masalah tak terduga, termasuk kasus-kasus keracunan yang sebenarnya telah diantisipasi sejak awal.
Karena itu, saat menetapkan standar bangunan SPPG, dibuat daftar cek yang sangat ketat. Tidak hanya bangunannya yang harus memiliki dua akses pintu berbeda, tetapi juga alur masuk bahan mentah dan alur keluar makanan matang yang wajib terpisah.
Selain itu, harus tersedia area penyimpanan basah, penyimpanan kering, serta alat pencuci yang memadai. Bahkan sendok, pisau, dan talenan pun harus dibedakan antara yang digunakan untuk memotong daging, sayuran, dan bahan lainnya.
“Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu sudah diantisipasi sejak awal, termasuk juga SOP untuk pemilihan bahan baku dan waktu memasak,” katanya.
Bagi mitra yang sudah berpengalaman di bidang jasa boga, hal ini bukanlah persoalan. Sejak awal, program juga didukung oleh pelaku industri makanan dan minuman.
Karena itu, pada tahap awal pelaksanaan, program berjalan aman dan lancar. Namun, setelah program berkembang dan menarik banyak pihak baru, muncul tantangan baru. Beberapa mitra memiliki latar belakang dan keterampilan SDM yang bervariasi, sehingga terjadi sejumlah kasus di lapangan.
“Sebenarnya pengawasan sudah cukup ketat. Saat jumlah mitra masih sekitar 2.391 pada Januari–Juli, kami rapat setiap hari, dan apa yang terjadi hari itu langsung dievaluasi hari itu juga,” ujarnya.
Namun, dalam dua bulan terakhir, jumlah SPPG melonjak pesat hingga mencapai 10.561 unit. Di sinilah diperlukan penyesuaian mekanisme kerja, terutama dalam pembagian wilayah dan koordinasi.
“Misalnya, waktu memasak seharusnya dimulai pukul dua pagi. Mungkin mitra-mitra baru, agar tidak keteteran, memulainya lebih awal. Dari situ banyak kejadian seperti itu muncul,” katanya.
Perketat Keamanan
Untuk mencegah terulangnya kasus keracunan, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar standar keamanan pangan di seluruh SPPG diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki alat rapid test untuk mendeteksi kandungan zat berbahaya dalam makanan.
Prosedurnya, setiap makanan yang telah dimasak dan siap disajikan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium masingmasing sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya penggunaan air bersih yang aman, terutama air galon yang sudah tersertifikasi bebas dari bakteri E. coli dan zat berbahaya lainnya.
Setiap SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi makanan untuk memastikan hidangan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi. Presiden juga membuka wacana untuk menurunkan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG.
Jika saat ini satu SPPG melayani sekitar 3.000–4.000 orang, ke depan jumlahnya akan dikembalikan ke konsep awal, yakni 1.500–2.500 penerima.
“Dengan begitu, kompetisi sehat antarmitra dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat,” katanya.
Pengetatan standar keamanan ini tidak akan menambah biaya baru, karena seluruh kebutuhan sudah tercakup dalam struktur pembiayaan.
“Jadi, biaya tidak bertambah, tetapi anggaran yang ada dioptimalkan agar kualitas dan keamanan pangan semakin terjamin,” tegasnya.
Pengetatan standar keamanan ini tidak akan menambah biaya baru, karena seluruh kebutuhan sudah tercakup dalam struktur pembiayaan. Anggaran operasional sebesar Rp3.000 per porsi selama ini masih menyisakan kelebihan sekitar Rp20 juta per SPPG. Dana tersebut akan dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Kolaborasi Lintas Sektor Untuk Capai Misi MBG
Dadan Hindayana merasa bersyukur karena semakin banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen sangat penting, mengingat program ini membutuhkan masukan lintas sektor dan koordinasi yang kuat antarinstansi.
Saat ini, rancangan Peraturan Presiden juga tengah diselesaikan untuk memperkuat peran berbagai pihak, terutama dalam hal pengawasan, penyediaan bahan baku, dan aspek teknis lainnya.
Ia menjelaskan, pengawasan internal dilakukan setiap hari oleh Badan Gizi Nasional, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan setiap minggu oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, termasuk mitigasi terhadap aspek higienitas dan keamanan pangan.
Pemerintah daerah juga berperan penting dalam melakukan inspeksi rutin, memastikan kesehatan para pekerja, keamanan fasilitas SPPG, serta kelancaran distribusi bahan baku.
Selain itu, Kementerian Pertanian berperan dalam optimalisasi produksi pangan bergizi, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan sumber protein.
Kementerian Dalam Negeri turut mengoordinasikan pemerintah daerah agar sinergi pelaksanaan program berjalan efektif. Badan Gizi Nasional juga membuka ruang bagi partisipasi publik, seperti komite sekolah dan lembaga lainnya, untuk turut serta dalam pengawasan program MBG.
“Dengan begitu, Badan Gizi Nasional memiliki banyak mitra yang dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Kemiskinan Ekstrem
Pengukuran program MBG dilakukan oleh berbagai institusi untuk menilai dampak yang dihasilkan. Misalnya, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab mengukur status gizi, sementara Badan Pusat Statistik mencatat dampak ekonomi.
Saat pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, salah satu faktor pertumbuhan yang disumbang MBG sudah terlihat dari data tersebut.
Badan Gizi Nasional sendiri memantau dampak langsung di lapangan. Contohnya, program ini terlihat mendorong kehadiran anak-anak di sekolah. Banyak anak yang sebelumnya enggan bersekolah kini lebih bersemangat.
Di Papua, bahkan ada cerita seorang nenek yang biasanya sulit membangunkan cucunya, kini cucunya yang justru membangunkan neneknya karena antusias pergi ke sekolah.
Selain itu, pihak independen, termasuk perguruan tinggi, dipersilakan melakukan kajian dan penelitian. Ini menjadi kesempatan penting untuk mempelajari model pembangunan pertama di Indonesia yang tidak hanya mendorong produsen memproduksi, tetapi jugamenjamin pembelian produk mereka.
“Dengan program ini, kemiskinan ekstrem bisa kita tekan secara signifikan,” tegasnya.
