Nilai tukar rupiah telah mengalami depresiasi sejak bulan pertama tahun 2025. Pada bulan Januari saja, nilai tukarnya turun 1,07% menjadi Rp 16.305 per US$1 di akhir bulan tersebut.
Salah satu faktor domestik yang berkontribusi terhadap hal ini adalah keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan Suku Bunga BI sebesar 24 basis poin (bps) pada awal tahun, yang memberikan tekanan pada rupiah.
Pelemahan ini berlanjut di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global dan sentimen domestik. Pada penutupan perdagangan akhir Maret 2025, rupiah telah mencapai Rp 16.600 per US$.
Beberapa pengamat menyatakan bahwa proteksionisme global dan ketidakpastian domestik adalah akar penyebabnya.
Perkembangan ini mengkhawatirkan. Namun, tentu saja, depresiasi rupiah bukanlah satu-satunya ukuran ketahanan ekonomi nasional. Banyak indikator lain yang harus diperhitungkan.
Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan internasional. termasuk sikap bank sentral AS (Federal Reserve –The Fed) mengenai sukubunga US$.
Defisit Anggaran
Pada kuartal pertama (Januari-Maret), muncul kabar kurang menggembirakan lainnya. Pemerintah mengumumkan defisit anggaran sebesar Rp 31,2 triliun pada akhir Februari 2025, atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ini berarti pendapatan telah menurun dalam dua bulan terakhir, tetapi pemerintah telah menarik sejumlah besar dana lebih awal. Ini termasuk subsidi listrik, pembiayaan program Makan Siang Gratis (MBG), pembangunan sekolah negeri, Koperasi Merah Putih, dan beberapa program prioritas lainnya.
Dapat dimengerti, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pengetatan anggaran dengan target efisiensi sebesar Rp 306 triliun. Namun, dampak pengetatan ini langsung terasa, termasuk sektor bisnis yang lesu yang sebelumnya bergantung pada pendanaan pemerintah.
Akibatnya, tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama hanya 4,87%. Angka ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Kecuali Vietnam, yang tumbuh sebesar 6,93%, kita masih lebih unggul dari Malaysia.(4,4 persen) dan Singapura (3,3 persen).
Trend positif
Pemerintah tampaknya menyadari dampak negatif tersebut. Itu sebabnya kemudian dilakukan pembukaan blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun. Kebijakan ini langsung terasa dampak positifnya, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kuartal II (April-Juni) yang mencapai 5,12%.
Ini angka yang cukup tinggi. Sejumlah pengamat, bahkan, merasa skeptis karena sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan Kuartal II hanya 4,8%.
Hal ini tentu saja telah meningkatkan optimisme pemerintah. Jadi, apa saja indikatornya? Ada sejumlah indikator positif. Salah satunya adalah indeks manufaktur yang menunjukkan tren positif.
Juli lalu, Kementerian Perindustrian merilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di angka 52,89, yang menunjukkan penguatan industri manufaktur nasional.
Lebih lanjut, realisasi investasi pada kuartal kedua tahun 2025 mencapai Rp 477,7 triliun, meningkat 2,7 persen.
Tren positif ini berlanjut pada periode berikutnya. Kita perhatikan penegasan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertengahan Desember.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih, Airlangga memastikan bahwa indikator makroekonomi nasional dalam kondisi baik dan stabil.
“Indikator makroekonomi masih baik hingga akhir tahun ini, Bapak Presiden. Ini termasuk indeks harga saham, yang berada di titik tertinggi sepanjang masa, telah naik 20 persen sejak Januari, Bapak Presiden. Dan ini adalah salah satu yang tertinggi “Di Asia,” tegas Airlangga.
M
enurut Airlangga, indikator lainnya termasuk neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan yang tetap surplus, dan cadangan devisa yang tetap tinggi.
Lebih lanjut, pertumbuhan kredit nasional tetap positif dan didukung oleh likuiditas yang kuat, yang diharapkan akan berdampak positif pada perekonomian tahun depan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai rencana, dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2025. PMI
Manufaktur meningkat menjadi 53,3 pada November 2025. Indeks Komposit Jakarta (JCI) mencapai 8.640, memberikan prospek positif untuk perkembangan sektor riil.
Inflasi pada November 2025 adalah 2,72% (yoy). Pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 adalah 7,36% (yoy). Kepercayaan konsumen meningkat secara signifikan, dengan CCI mencapai 121,2 pada Oktober 2025.
Belanja publik juga terus menguat, dengan Indeks Belanja Mandiri Pertengahan mencapai 312,8 pada November 2025. Airlangga optimis dengan perekonomian di akhir tahun ini dan prospeknya tahun depan.
“Kita melihat pertumbuhan 2026 itu potensi upside risk lebih tinggi daripada downside risk. Sehingga tentu there is not much bad news will coming up in the next few years,” kata Airlangga Hartarto dalam acara Metro TV Top CEO Awards 2025 di Jakarta, awal Desember.
| Catatan Kaki Tentu banyak catatan yang bisa diketengahkan dalam memproyeksikan kondisi tahun 2026 yang akan datang. Misalnya, masih rendahnya angka penyaluran |
kredit selama 2025.
Padahal, Bank Indonesia telah beberapa kali menurunkan BI Rate, tetapi sektor perbankan nasional belum mengikuti dengan menurunkan suku bunga kredit. Ini merupakan masalah yang sangat krusial.
Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penyaluran kredit masih berada di bawah 8%, sementara target dari BI dan OJK berada di rentang 9 hingga 11%.
Jarak ini masih cukup jauh. Sementara itu, upaya untuk mendorong pemberian kredit sangat penting dalam mendukung dunia usaha, terutama untuk UMKM, agar mereka mampu meningkatkan produktivitas dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudho Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani pada awal bulan September lalu, juga telah menggelontorkan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan milik pemerintah.
Namun, sampai saat ini, belum ada dampak yang signifikan terhadap peningkatan penyaluran kredit, terutama kepada UMKM.
Catatan berikutnya adalah mengenai kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah tunggakan pajak hingga akhir tahun ini.
Indikasi rendahnya kepatuhan wajib pajak ini telah dibahas sejak masa Menteri Keuangan Sri Mulyani, terutama di kalangan wajib pajak besar dan profesional.
Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan rasio pajak belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Catatan ketiga berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Bencana di Sumatera menjadi contoh konkret. Pada kenyataannya, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana akibat eksploitasi yang berlebihan.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran karena izin yang diberikan berlebihan, pengawasan yang longgar, penegakan hukum yang lemah, dan bahkan praksis kongkalikong.
Meski begitu, semua pihak diharapkan tetap optimis menyongsong tahun 2026. Harapannya, pemerintah dapat memperbaiki sikap dan kebijakannya agar optimisme tetap terjaga dan kita tidak terjebak dalam stagnasi.
***
