Bahkan setahun terakhir, angka lima juta ton telah tercapai. Fenomena ini tercatat oleh Prof. Subejo, SP., M.Sc., Ph.D., Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Surplus beras yang kini dirasakan Indonesia memang menggembirakan, meskipun bagi Prof. Bejo, ini cukup mengejutkan. Sebab, jika melihat dua tahun terakhir, 2023-2024, impor beras Indonesia mencapai lebih dari tiga juta ton, bahkan hampir lima juta ton di tahun 2024.
Data terbaru menunjukkan surplus beras Indonesia menjadi kabar baik. Berdasarkan laporan Bulog, hingga Mei, gabah petani yang diserap sudah mencapai empat juta ton.
Namun, sebenarnya stok beras ini adalah gabungan stok akhir tahun 2024 sebanyak 1,7 juta ton dan tambahan baru sekitar 2,3 juta ton. Meski begitu, capaian ini tetap luar biasa.
Berdasarkan data, total produksi padi mencapai sekitar 32,57 juta ton, yang jika dikonversi menjadi beras mencapai sekitar 18,76 juta ton. Padahal kebutuhan hanya sekitar 16 juta ton, sehingga ada surplus.
Hingga akhir tahun, produksi diperkirakan tembus 34,6 juta ton setara beras atau sekitar 56,7 juta ton gabah kering giling (GKG). Jika ini terjaga, prestasi ini sangat luar biasa—dari impor tiga juta ton bisa menjadi surplus.
“Itu kabar yang sangat baik, meskipun tantangan berat ada di empat bulan ke depan. Biasanya siklus tahunan mencapai puncaknya di Februari-Maret, lalu menurun,” ujar Prof. Bejo.
Insetif Harga
Peningkatan produksi ini, menurutnya, dipengaruhi oleh proses produksi yang membaik, iklim yang mendukung, dan insentif harga. Harga pembelian gabah kering melalui Inpres, sebesar Rp 6.500 per kilogram, memberikan jaminan luar biasa bagi petani.
Hal ini membuat mereka termotivasi untuk mempertahankan kapasitas produksinya. Tahun ini cuaca sangat bagus. Bahkan sampai bulan Mei masih ada hujan. Sehingga ketersediaan air luar biasa. Kemudian mekanisme penyediaan pupuk lebih ringkas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Jadi ada perubahan tata kelola yang jauh lebih efektif, efisien. Ada stabilitas produksi bahkan kecenderungannya petani lebih bersemangat dalam produksi beras,” katanya.
Hanya saja kapasitas daya tampung Bulog menurutnya hanya 4,9 juta ton. Tentu saja itu tidak bisa menampung semua produksi petani. Tetapi sejatinya, itu bukan persoalan.
Karena justru memberikan ruang gerak bagiperusahaan-perusahaan berasswasta tetap menjadi pemain. Artinya mereka menyerap dan membeli hasil produksi beras dari petani, yang juga membantu stabilisasi pasar. Namun demikian, Bulog perlu menghitung ulang dan meningkatkan kapasitas daya tampungnya.
“Harus dihitung idealnya berapa, apakah kapasitasnya perlu ditingkatkan dengan gudang baru atau tidak, sehingga saat ada krisis dan harga beras naik, stok bisa dilepas. Ini harus ada analisisnya,” katanya.
Ia mengakui adanya problematika terkait kualitas beras yang masuk ke Bulog. Walaupun sudah ada standar, desakan untuk segera menyerap produksi menyebabkan kualitas gabah kering panen (GKP) yang masuk ke Bulog menjadi beragam.
Ke depan, dibutuhkan aturan yang lebih rinci agar serapan Bulog lebih berkualitas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Penentuan harga beras juga harus realistis. Jangan sampai membebani konsumen karena itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Idealnya, harga harus menguntungkan produsen tapi tetap tidak memberatkan konsumen.
Pemerintah Responsif
Prof. Bejo berharap pemerintah secara rutin memperbarui informasi terkait perkembangan cuaca, mengingat pola cuaca yang sering berubah-ubah. Pemerintah juga perlu mempersiapkan pompa dan embung-embung mikro untuk menjaga kecukupan air,
sehingga benih yang sudah ditanam dapat dijamin hingga panen. Ini termasuk program-program penyelamatan dari Kementerian Pertanian.
“Jangan sampai petani gagal panen karena kekurangan air. Perlu antisipasi agar jika terjadi kekeringan, tetap tersedia air,” katanya.
Intensifikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi. Kebijakan perluasan lahan baru saja dilakukan, sehingga dampaknya belum terlihat. Data BPS lima tahun terakhir menunjukkan luas panen tidak lebih dari 11 juta hektare.
Rasio tanam sawah di Indonesia rata-rata 1,4 kali setahun, sehingga rata-rata kurang dari dua kali. Maka, peluang untuk intensifikasi sangat besar. Seandainya bisa menanam dua kali dalam setahun, dengan lahan 7,3 juta hektare, luas panennya menjadi 14 juta hektar. Itu ada tambahan lebih dari 3 juta hektar.
Menurutnya, intensifikasi lebih realistis dibandingkan food estate besar-besaran yang memiliki risiko tinggi. Selain membutuhkan biaya sangat mahal, belum ada jaminan panen dari food estate. Namun, bukan berarti pembukaan lahan baru tidak diperlukan, hanya saja harus dalam skala kecil.
“Jadi intensifikasi berjalan, sambil misalnya ekstensifikasi 10.000 hektar. Kemudian di Jawa, dengan embung-embung kecil, juga ada perluasan 1-2 hektar tiap desa, misalnya dengan dana desa. Saya kira ini sangat prospektif,” tambahnya.
Sistem Berkelanjutan
Ia menilai proyek swasembada beras pemerintah harus berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan sistem yang diterapkan saat ini tetap konsisten. Untuk mengujinya, bisa dilihat dalam 2-3 tahun ke depan apakah surplus terus berlangsung.
Jika dalam 2-3 tahun kondisi tetap surplus dan sistem seperti pengadaan pupuk, benih, logistik, serta penetapan harga berjalan baik, maka dapat dikatakan aman. Namun, jika sistem tersebut belum berjalan optimal, perlu dilakukan perbaikan.
Empat bulan ke depan menjadi pertaruhan. Biasanya, mendekati akhir tahun, produksi beras turun karena musim kemarau. Tetapi, pada masa transisi ini, respon pemerintah sangat menentukan.
Jika pemerintah mampu menyiapkan air, benih, dan pupuk, kondisi surplus bisa dipertahankan. Jika berhasil, ini bisa direplikasi untuk tahun-tahun berikutnya dan diaplikasikan untuk komoditas pangan lain, seperti kedelai, tebu, atau jagung.
Kalau jagung sebenarnya sudah cukup berkembang karena kerja sama dengan industri pakan. Jadi, mungkin hanya daya tawar petani yang perlu diperkuat agar harga tidak dimainkan oleh industri.
“Itu PR-nya mungkin bukan di teknologi produksi, tetapi di kelembagaan dan bargaining power para petani jagung. Karena produktivitasnya sudah cukup tinggi, mereka sudah menggunakan benih-benih unggul dari perusahaan multinasional,” ungkapnya.
Menurutnya, selama sistem itu dibangun, dampaknya akan berkelanjutan, bukan hanya jangka pendek. Penyediaan air dan pupuk harus disistemkan, tidak hanya untuk 1-2 tahun, tetapi menjadi sistem jangka panjang.
Surplus beras terjadi karena ada perubahan signifikan di pemerintahan baru. Setidaknya ada tiga hal. Pertama, impres terkait penyederhanaan distribusi pupuk sehingga distribusi menjadi lebih pendek. Kedua, penentuan harga GKP Rp 6.500. Ketiga, soal penyuluhan.
Para penyuluh pertanian yang sebelumnya pegawai kabupaten, dengan lahirnya Inpres nomor 3 tahun 2025, menjadi pegawai kementerian. Dengan begitu, kontrol dan koordinasi menjadi lebih mudah, meskipun anggaran kementerian bertambah untuk menggaji para penyuluh.
“Nampaknya kemudahan menggerakkan penyuluh dapat lebih fokus untuk pencapaian swasembada beras,” katanya.
Komoditas Lain
Menurut Subejo, keberhasilan surplus beras tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan pada komoditas lain. Persoalannya menjadi sangat kompleks jika dilanjutkan dengan swasembada gula, kedelai, atau jagung, karena lahan yang digunakan adalah lahan yang sama.
Jika tidak digunakan untuk padi, maka dipakai untuk jagung, atau kedelai. Tanpa terobosan untuk menyediakan lahan produksi baru, swasembada semua komoditas pangan akan sulit tercapai.
Namun, ia tetap optimis jika pemerintah mendorong penyediaan lahan baru, misalnya melalui lahan perhutanan sosial. Di sela-sela tanaman hutan, bisa ditanam kedelai atau jagung, sehingga lebih produktif.
Dengan begitu, tidak ada kompetisi lahan untuk tiga komoditas tersebut. Apalagi masih ada sekitar 20 juta hektare lahan kering yang belum dioptimalkan.
Di sisi lain, ada hal unik terkait tanaman kedelai. Sebenarnya, kedelai adalah tanaman khas negara empat musim. Di negara tropis, produktivitasnya jauh lebih rendah.
Di negara-negara subtropis seperti Amerika, Kanada, dan Cina, hasilnya bisa lebih dari 2,5 ton per hektare, sedangkan di Indonesia, 1,3 ton per hektare sudah tergolong baik. Namun, persoalan iklim ini sejatinya dapat diatasi dengan memperluas lahan.
“Sebenarnya bahan untuk membuat tempe tidak harus dari kedelai. Ada bahan kacang-kacangan lain yang prospektif untuk dijadikan sumber tempe dan tahu. Hanya saja, perlu edukasi untuk meyakinkan publik,” tambahnya.
Peran Perguruan Tinggi Menuju Swasembada
Peran perguruan tinggi, terutama Fakultas Pertanian menurutnya cukup aktif dalam menciptakan swasembada pangan. Terutama tiga komoditas strategis pangan nasional, padi, kedelai, dan gula. Upaya yang dilakukan misalnya, UGM merilis padi varietas baru, Gamagora (Gadjah Mada Gora atau gogo rancah).
Padi varietas ini bersifat adaptif, seperti amfibi, mampu bertahan baik dalam kondisi air yang melimpah maupun kekurangan air. Varietas yang dirilis Fakultas Pertanian UGM ini memiliki emisi lebih rendah dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca, sehingga cocok untuk didistribusikan di daerah-daerah yang berisiko kekeringan.
“Saya kira ini sangat prospektif. Kami melakukan riset yang serius, varietas ini sudah dilepas dan bahkan bibitnya sudah diperjualbelikan,” ujarnya.
Selain itu, UGM juga melakukan riset kedelai hitam yang produknya telah dikomersialkan oleh salah satu brand kecap terkenal yang sering muncul di media elektronik.
Meski kedelai ini tidak digunakan untuk tempe dan tahu, kampus tetap memiliki tugas untuk melanjutkan riset agar kedelai hitam ini bisa menjadi kedelai konsumsi.
Terkait tebu, UGM dalam beberapa tahun terakhir mendorong pengembangan tebu dengan dua pola. Pertama, pola bule (tebu-kedelai), dan kedua, pola sale (sawit-kedelai).
Idenya adalah menanam kedelai di sela-sela tebu atau sawit. Pilot project pola ini telah dikerjakan bersama PTPN Holding di lahan seluas 30 hektar. Namun, kelanjutannya masih diragukan karena adanya resistensi di tingkat akar rumput,
meskipun performa pilot project ini sebenarnya bagus. Perlu kebijakan dari Menteri BUMN agar pola ini bisa menjadi kebijakan nasional.
“Pola tumpang sari ini risetnya cukup serius, termasuk pola sale di Sumatera, yang mencakup beberapa puluh hektar untuk mengombinasikan replanting sawit dengan kedelai di sela-sela jalurnya,” ujarnya.
Dalam 3-4 tahun terakhir, UGM juga memiliki fasilitas baru bernama Agrotropical Learning Center dengan peralatan modern, didukung penuh oleh pemerintah Jepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA).
Selain itu, ia mengamati inovasi penanaman padi terapung yang dilakukan seorang bupati di Kalimantan. Menurutnya, inovasi ini cukup berkembang di Cina. Secara teknologi, padi terapung memungkinkan karena media tanamnya tidak harus tanah, tetapi bisa tumbuh di air.
Hal ini ideal dan prospektif untuk kawasan rawa-rawa seperti di Kalimantan Selatan, meskipun perlu dihitung cost-benefit-nya.
Berkaca Dari Sejarah,
Indonesia sejatinya pernah sukses berswasembada pada tahun 1984. Keberhasilan ini, menurut Prof. Bejo, didukung oleh program Bimbingan Masyarakat (Bimas), Saat itu ada koperasi yang menampung produknya,
Di tingkat kecamatan, terdapat agen pupuk, BRI yang menyediakan kredit, serta penyuluh-penyuluh dengan homebase di kecamatan. Sayangnya, komitmen pemerintah sering berubah-ubah, yang akhirnya memengaruhi kinerja petani.
Dari kasus ini, terlihat bahwa menjaga konsistensi kebijakan sangat penting. Jika konsistensi hanya bersifat jangka pendek, situasi akan kembali seperti sebelumnya, padahal ada peluang besar.
Kini, teknologi pertanian jauh lebih maju, seperti penggunaan drone, otomatisasi traktor, dan pengembangan benih yang lebih ramah air serta tahan cekaman iklim.
Teknologi ini membuat prospek pertanian lebih menjanjikan, tetapi tetap membutuhkan komitmen politik yang kuat. Indonesia berpotensi menjadi pengekspor beras setelah swasembada, asalkan kebijakan diversifikasi sumber karbohidrat diterapkan.
Selama ini, ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama terlalu besar. Swasembada beras seharusnya berjalan paralel dengan produksi sumber pangan lain, seperti umbi-umbian, yang bisa ditanam di lahan kering tanpa mengganggu sawah.
Dengan memanfaatkan lahan kering yang sangat luas untuk menghasilkan sumber-sumber pangan baru dari umbi-umbian. Kalau hal itu bisa didorong, pasti konsumsi beras akan menurun.
Ketika konsumsi beras menurun, surplusnya tambah besar. Sehingga kalau dijalankan secara terintegrasi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, surplus beras akan membesar dan sangat potensial untuk diekspor.
“Kita punya keragaman sumber daya yang luar biasa. Tidak hanya sawah, tapi kita punya lahan kering yang belum banyak digarap,” katanya.
