Penutupan Selat Hormuz oleh Iran berpotensi tidak hanya mengganggu pasokan minyak dan gas global, tetapi juga sulfur (S) sebagai bahan pembuatan asam sulfat (H2SO4) yang dibutuhkan dalam pemurnian nikel dengan proses High Pressure Acid Leach (HPAL).
Gangguan pasokan dan lonjakan harga ini bisa mengancam ketahanan energi sekaligus program hilirisasi nikel yang menjadi strategi nasional.
Konflik AS-Israel versus Iran menunjukkan pergeseran logika perang, dari adu teknologi dan mesin menjadi perang atrisi ekonomi dan asimetri, sehingga dunia ikut menanggung dampak konflik yang bukan mereka mulai.
Secara geopolitik, Iran memanfaatkan Selat Hormuz sebagai titik tekan global, dengan pusat gravitasi konflik berada di chokepoint vital ini. Sekitar 20–21 juta barel minyak per hari, setara 20% konsumsi minyak global dan sepertiga perdagangan minyak laut dunia, melewati selat ini, ditambah 20–30% LNG global.
Gangguan kecil saja di sini dapat mengguncang ekonomi global, apalagi Iran secara geografis dan militer mampu mengganggu pelayaran, menaikkan risiko asuransi, dan menciptakan ketidakpastian pasar.
Harga Minyak Melonjak
Iran bisa melakukannya dengan santai tanpa harus menutup total Selat Hormuz, cukup dengan ancaman atau insiden terbatas yang spontan sudah mampu membuat harga energi melonjak tajam.
Hal ini memicu efek domino bagi ekonomi global: inflasi, krisis energi, dan ketidakpastian. Perang juga menambah efek berantai dengan lonjakan harga energi, minyak, dan gas yang semakin volatil.
Negara-negara importir menjadi pihak yang paling menderita, menghadapi krisis energi, inflasi global, biaya transportasi yang melonjak, harga pangan yang terdorong naik, ketidakpastian pasar, investor yang menghindari risiko, hingga arus modal keluar dari negara berkembang.
Dunia pun memasuki fase “geopolitical inflation” — inflasi yang dipicu perang atau konflik militer, bukan karena permintaan seperti pada mekanisme pasar normal. Selain itu, terjadi pula pergeseran kekuatan global berupa erosi dominasi Barat.
Perang ini mempercepat perubahan tersebut, memunculkan keraguan atas kredibilitas militer Barat, dan mempertanyakan relevansi model militernya di masa depan saat sistem pertahanan mahal dihadapkan pada serangan murah & menimbulkan pertanyaan baru : apakah model militer barat masih relevan untuk perang masa depan?
Negara-negara non-Barat semakin percaya diri, seperti China dan Rusia yang melihat peluang untuk memperluas pengaruh dan menantang dominasi Barat. Dunia bergerak menuju multipolaritas, tanpa satu kekuatan dominan mutlak.
Situasi ini menciptakan tatanan yang lebih cair, kompetitif, namun juga lebih tidak stabil. Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, Indonesia berada pada posisi yang rentan sekaligus strategis.
Ketergantungan energi, khususnya impor minyak, menjadi risiko utama karena harga global langsung memengaruhi APBN. Tekanan inflasi dari BBM, transportasi, hingga pangan berdampak pada daya beli masyarakat dan nilai tukar rupiah, yang melemah akibat capital outflow saat investor menghindari risiko.
Namun, konflik ini juga membuka peluang strategis, seperti diversifikasi energi, percepatan transisi ke energi terbarukan, serta peran diplomasi sebagai mediator dan penghubung antar blok baru sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Indonesia juga berpotensi melakukan reposisi dalam rantai pasok global, menarik relokasi industri, dan memperkuat sektor domestik. Pasca-konflik, ada beberapa kemungkinan skenario:
(1) Stabilitas Rapuh, yakni gencatan senjata tercapai tetapi ketegangan tetap tinggi; (2) Fragmentasi Global, dengan polarisasi blok Barat dan non-Barat yang memecah perdagangan dan melemahkan sistem global;
(3) Krisis Energi Berkepanjangan akibat gangguan berulang di Selat Hormuz yang berdampak pada harga energi. tinggi jangka panjang, dan tekanan ekonomi global.
Skenario 4: Rebalancing Global Power. Barat mulai kehilangan dominasi relatif, sementara kekuatan baru bermunculan. Dunia menjadi lebih multipolar, namun juga semakin tidak pasti.
Menghadapi situasi ini, Indonesia perlu memperkuat dan mempercepat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga stabilitas ekonomi, menahan laju inflasi, serta meningkatkan cadangan devisa.
Diplomasi aktif yang tidak berpihak menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan hubungan internasional. Pasca perang, dunia mungkin akan menjadi lebih mahal, rapuh, dan kompleks.
Konflik AS–Israel versus Iran bukan sekadar perang regional, melainkan katalis yang mempercepat perubahan besar dalam sistem global. Dari Selat Hormuz hingga Jakarta, dampaknya terasa pada harga energi dan stabilitas ekonomi.
Arah geopolitik global menunjukkan bahwa di dunia yang saling terhubung dan bergantung, tidak ada konflik yang benar-benar jauh. Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya bertahan dari dampak, tetapi juga membaca arah perubahan dan beradaptasi lebih cepat dari yang lain.
Ancam Hilirisasi Nikel
Di balik narasi besar energi dan geopolitik, ada satu titik lemah yang sangat spesifik namun krusial bagi Indonesia: rantai pasok sulfur global. Selama ini, sulfur jarang dibicarakan di ruang publik, padahal dalam industri modern—terutama baterai kendaraan listrik—ia adalah “bahan tak terlihat” yang menentukan segalanya.
Sulfur menjadi “leher botol” dalam hilirisasi nikel. Dalam proses High Pressure Acid Leach (HPAL)—teknologi kunci hilirisasi nikel Indonesia—sulfur digunakan untuk memproduksi asam sulfat yang melarutkan logam dari bijih.
Untuk menghasilkan 1 ton MHP (bahan baterai) dibutuhkan sekitar 8–12 ton sulfur, yang menyumbang hingga 50% biaya operasional HPAL. Tanpa sulfur, hilirisasi nikel praktis terhenti.
Ketergantungan Indonesia pada sulfur sangat tinggi dan rentan. Meski memproduksi lebih dari 50% nikel dunia, Indonesia mengimpor sekitar 75% kebutuhan sulfur, sebagian besar dari Timur Tengah (UAE, Qatar, Arab Saudi).
Sekitar 24% produksi sulfur global berasal dari kawasan ini, dengan sebagian besar ekspor melewati Selat Hormuz. Artinya, hulu energi Timur Tengah ikut menentukan hilirisasi nikel Indonesia.
Dampaknya lintas industri—industri pupuk bisa terdampak parah jika kekurangan sulfur. Krisis sulfur ini bukan lagi potensi, tapi sudah berlangsung. Inilah paradoks besar:
Indonesia kuat di hulu nikel, namun lemah di input kunci, menguasai bahan utama tapi tidak bahan pemrosesnya. Ketergantungan ini bersifat eksternal, sarat faktor geopolitik, dan sulit diatasi dalam jangka pendek.
Dampak Ekonomi Makro
Gangguan sulfur bukan hanya teknis, tetapi juga sistemik, dengan risiko besar terhadap hilirisasi sebagai program strategis nasional. Jika HPAL terganggu, produksi MHP akan menurun dan ekspor produk bernilai tambah tinggi ikut terdampak.
Akibatnya, hilirisasi melemah, target industrialisasi mundur, dan neraca perdagangan tertekan. Ekspor nikel olahan adalah salah satu sumber devisa utama, sehingga penurunan produksi berarti penurunan ekspor.
Indonesia merupakan bagian penting dari rantai pasok baterai global, sehingga gangguan di sini akan berdampak ke China, Korea Selatan, dan industri EV dunia. Risiko juga meluas ke sektor fiskal dan investasi, mengingat proyek HPAL bernilai miliaran dolar.
Jika terganggu, RoI (Return on Investment) menurun dan investor menjadi lebih berhati-hati. Perang AS-Israel versus Iran menunjukkan betapa pentingnya kendali atas chokepoint seperti Selat Hormuz, karena itu berarti kendali atas rantai industri global. Imbasnya, industri nikel Indonesia ikut tertekan.
Solusi Indonesia
Jika dilihat dari sisi kebijakan, ada tiga hal mendesak: diversifikasi sumber sulfur yang saat ini terlalu bergantung pada Timur Tengah, dengan menjajaki opsi dari Afrika, Amerika, dan sumber domestik jika memungkinkan;
integrasi industri energi-mineral, mengingat sulfur adalah produk sampingan minyak dan gas, misalnya dengan menghubungkan kilang minyak dan industri nikel; serta redesain strategi hilirisasi yang selama ini fokus pada nikel agar mencakup seluruh rantai input termasuk sulfur.
Konflik AS–Israel versus Iran membuka fakta tersembunyi bahwa masa depan industri hijau global—termasuk baterai kendaraan listrik—tidak hanya ditentukan oleh nikel Indonesia, tetapi juga oleh aliran sulfur melalui Selat Hormuz.
Di sinilah Indonesia menghadapi paradoks strategis: kaya sumber daya, namun tetap rentan terhadap satu jalur sempit di Timur Tengah. Tanpa antisipasi, hilirisasi bisa tersendat, industrialisasi melambat, dan ambisi menjadi pusat rantai pasok global terganggu.
Namun, jika disikapi tepat, krisis ini justru bisa menjadi momentum membangun kemandirian industri yang lebih utuh, lebih strategis, dan lebih tahan terhadap gejolak dunia.
