Kebijakan HGBT ditujukan khusus untuk tujuh sektor industri yang dianggap strategis. Airlangga menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami persoalan tersebut.
“Nanti HGBT kita akan dalami lagi, karena tentu kita akan melihat suplai gas terhadap industri, ketersediaan suplai gas,” ujarnya (23/8/2025).
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan opsi impor gas bumi serta meninjau keterbatasan suplai dan rencana tambahan produksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Ancaman PHK
Sejumlah pekerja di industri keramik terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan pembatasan pemakaian gas harian dengan harga tertentu (HGBT) mulai 13 Agustus hingga 31 Agustus 2025 yang diterapkan pemerintah.
Dalam kebijakan ini, industri hanya boleh memanfaatkan volume gas HGBT sebesar 48 persen, sementara 52 persen sisanya dikenakan surcharge 120 persen dari harga US$14,8 per mmbtu setara US$17,8 per mmbtu.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki), Edy Suyanto, menyebut pembatasan ini berdampak negatif bagi industri keramik karena mereka harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar untuk tetap beroperasi.
Beberapa industri bahkan telah merasakan dampak keras, hingga merumahkan ratusan pekerjanya.
Peran Vital
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa gas bumi memiliki peran vital sebagai bahan baku dan sumber energi dalam proses produksi. Industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia,
hingga sarung tangan karet termasuk penerima manfaat program HGBT dengan harga sekitar US$6,5 per mmbtu yang selama ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden.
“Ini yang mengherankan. Pasokan gas dengan harga di atas US$15-US$17 lancar, tapi pasokan gas US$6,5 tidak lancar,” ungkapnya.
Jika terjadi pengetatan, harga diperkirakan melonjak, hingga US$1517 per MMBTU. Ini kan aneh. Mesinmesin produksi bisa terpaksa dihentikan, dan untuk menyalakan kembali butuh waktu lama serta energi dan biaya lebih besar.***
