Ia dikenal sebagai anggota DPR RI yang vokal, tajam, namun tetap terstruktur dalam menyuarakan isu-isu fiskal dan keuangan negara. Karier politiknya dibangun di atas fondasi yang kuat di bidang ekonomi dan hukum.
Ia bukan hanya politisi yang tegas di ruang sidang parlemen, tetapi juga pemikir kebijakan publik yang mendalam dalam setiap isu yang ia tangani. Sebagai anggota DPR RI,
Ia telah menjabat selama beberapa periode dan terus konsisten mengawal berbagai kebijakan strategis, khususnya yang berhubungan dengan perpajakan, fiskal, dan tata kelola ekonomi negara.
Dirinya sering mengkritik kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, meskipun berasal dari pemerintah yang separtai. Baginya, kepentingan publik lebih penting daripada loyalitas politik semata.
Latar belakang pendidikannya turut memengaruhi pola pikirnya yang analitis. Misbakhun meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, melalui Program Ekstensi, dan lulus pada tahun 2003.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 2015. Kombinasi dua disiplin ilmu ini menjadikannya ahli dalam memahami celah regulasi,
dan menyusun argumen kebijakan dengan dasar teori yang kuat. Tak heran ia sering menjadi rujukan dalam diskusi reformasi perpajakan dan tata kelola fiskal yang adil.
Dekat Konstituen
Di balik ketegasannya, Misbakhun juga dikenal dekat dengan konstituen. Ia kerap turun ke daerah pemilihannya di Jawa Timur untuk mendengar langsung aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat. Gaya komunikasinya lugas tetapi tetap membumi.
Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI untuk periode 2024–2029. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada 22 Oktober 2024.
Pada 20 Mei 2025, Misbakhun terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DEPINAS) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), sebuah organisasi sayap Partai Golkar untuk periode 2025 – 2030, dalam Musyawarah Nasional XII SOKSI yang berlangsung di Jakarta.
Sejak menjadi anggota Komisi XI DPR RI, hingga sekarang sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun memainkan peran sentral dalam mengawal – besar pemerintah yang membutuhkan dukungan parlemen, seperti tax amnesty, revisi Undang- Undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP), hingga
penguatan sistem perpajakan digital.
Dalam semua proses itu, ia tak hanya hadir sebagai wakil fraksi, tetapi juga sebagai pengarah argumentasi, penyusun narasi,= dan sekaligus penjaga garis kebijakan partai agar tetap rasional dan berpihak pada kepentingan nasional.
Komunikasi Publik
Misbakhun dikenal sebagai salah satu politisi Golkar dengan kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. Ia sering menjadi juru bicara partai dalam forum strategis, baik di media massa maupun ruang akademik.
Dengan artikulasi yang jelas dan penguasaan data yang kuat, ia memperkuat citra Golkar sebagai partai modern yang tidak hanya fokus pada elektoral, tetapi juga visioner dalam kebijakan. Hal ini menjadikannya salah satu wajah intelektual Golkar yang dikenal publik saat ini.
Dalam struktur partai, meskipun tidak selalu berada di posisi puncak seperti ketua harian atau sekjen, Misbakhun sering terlibat dalam tim perumus kebijakan dan tim kerja strategis partai.
Ia dipercaya menjadi bagian dari tim visi-misi ekonomi Golkar dalam berbagai momentum politik, termasuk saat menyusun platform ekonomi untuk Pemilu 2024. Perannya bukan hanya simbolis, tetapi substantif dalam menentukan posisi partai terhadap isu nasional.
Belakangan, terutama setelah Pemilu 2024, peran Misbakhun semakin mencolok ketika Golkar mulai mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang dalam koalisi pemerintahan baru.
Ia aktif menyuarakan pentingnya kesinambungan kebijakan fiskal dan mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam populisme ekonomi. Selain itu, ia juga menjadi salah satu anggota fraksi yang paling vokal dalam mendorong akuntabilitas penggunaan APBN serta reformasi di Direktorat Jenderal Pajak.
Fiskal dan Perpajakan
Dalam dunia politik nasional, H. Mukhamad Misbakhun dikenal sebagai salah satu anggota DPR RI yang konsisten memperjuangkan isu fiskal dan reformasi perpajakan. Sejak bergabung di Komisi XI DPR, yang mengawasi keuangan, perbankan, dan perpajakan,
ia menjadikan pengelolaan fiskal negara sebagai prioritas utamanya. Baginya, kebijakan fiskal bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi fondasi utama pembangunan dan keadilan sosial.
Misbakhun menyadari bahwa sistem perpajakan Indonesia telah lama menghadapi berbagai masalah struktural seperti rendahnya kepatuhan, stagnasi rasio pajak, dan ketimpangan antara potensi dan realisasi pajak.
Oleh karena itu, ia menjadi salah satu politisi pertama yang mendorong reformasi perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup tarif, sistem, kelembagaan, pengawasan, hingga transparansi pemungutan.
Salah satu pencapaiannya adalah dukungannya terhadap kebijakan Tax Amnesty tahap pertama di era Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan kepada publik bahwa kebijakan ini bukan hanya soal pengampunan, tetapi juga langkah penting untuk memperbaiki basis pajak nasional.
Menurutnya, dengan membersihkan data perpajakan melalui deklarasi dan repatriasi, pemungutan pajak di masa depan dapat menjadi lebih adil dan efisien.
Tak berhenti di sana, Misbakhun juga aktif mendorong revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ia menekankan bahwa sistem perpajakan yang baik harus didasarkan pada kepastian hukum dan perlindungan wajib pajak.
Baginya, kepastian hukum adalah elemen penting dari keadilan fiskal. Dalam berbagai rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, ia kerap memberikan pertanyaan tajam dan saran teknis untuk mendukung prosedur pemungutan, sengketa pajak, serta kelembagaan DJP (Direktorat Jenderal Pajak).
Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem perpajakan, termasuk perluasan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia menyambut baik upaya integrasi data antarinstansi sebagai langkah menuju era baru transparansi dan efisiensi.
Namun, ia juga mengingatkan agar digitalisasi tidak hanya berhenti di aspek teknologi, tetapi juga menyentuh reformasi budaya kerja, pengawasan internal, dan etika pelayanan pajak.
Tetap Teguh
Sikap kritis Misbakhun sering kali membuatnya bersitegang dengan pejabat pemerintah. Ia beberapa kali mengecam lambannya reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam sebuah rapat di DPR, ia menyatakan bahwa “kerja pajak tidak boleh menjadi rutinitas administratif belaka, tapi harus bernyawa dan membawa misi keadilan.” Kritik-kritiknya menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendukung pemerintah, tetapi juga mendorongnya untuk bekerja lebih baik.
Misbakhun juga vokal menyuarakan pentingnya insentif fiskal yang terukur dan tepat sasaran, terutama saat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Ia mendukung insentif pajak untuk UMKM dan sektor strategis, sambil mengingatkan pentingnya mekanisme evaluasi yang jelas.
“APBN bukan uang tak terbatas, maka setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan dampaknya,” ujarnya.
Komitmennya di bidang fiskal terlihat melalui perannya sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah. Misbakhun dipercaya menyampaikan aspirasi pelaku UMKM terkait kebijakan pajak yang memberatkan.
Ia sering meminta pemerintah menunda atau mengkaji ulang kebijakan seperti PPN atas sembako dan jasa pendidikan karena dinilai membebani masyarakat bawah.
Bagi Misbakhun, kebijakan fiskal harus menjadi alat untuk pemerataan dan pertumbuhan. Ia percaya sistem perpajakan yang adil dan efisien adalah tulang punggung negara kuat.
Oleh karena itu, ia terus mengingatkan bahwa perbaikan fiskal harus dilakukan lintas rezim tanpa menjadi komoditas politik sesaat. “Kalau kita mau Indonesia maju, maka urusan fiskal harus kita benahi bersama-sama, tanpa kompromi,” tegasnya.
Konsistensi menyusuri rekam jejak H. Mukhammad Misbakhun Ibarat membaca lembar-lembar konsistensi, dari advokat pajak, aktivis reformasi fiskal, hingga politisi yang teguh memperjuangkan kehadiran negara untuk rakyat banyak.
Ia tidak hanya hadir di ruang sidang sebagai penyambung lidah konstituen, tetapi juga aktif menuangkan pemikiran dan keberpihakan dalam narasi kebijakan. Di era ketika politik sering dianggap transaksional,
Misbakhun menunjukkan bahwa idealisme berbasis teknokrasi masih memiliki tempat. Meski sering bersuara lantang dan berada di sisi yang tidak populer, ia tetap melangkah dengan sikap terbuka, menjalin dialog, menerima kritik, dan terus memperbarui pandangannya sesuai dinamika zaman.
Bagi Misbakhun, politik bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan soal arah: apakah negara menuju keadilan sosial atau terjebak dalam pusaran kekuasaan elitis. Ia memposisikan diri sebagai penjaga kompas, bukan sekadar penumpang arus.
Tantangan ke depan tentu tidak semakin mudah. Namun, Misbakhun tampaknya tidak hadir hanya untuk bertahan, melainkan untuk menciptakan dampak. Ia ingin dikenang bukan hanya sebagai anggota parlemen, tetapi juga sebagai pejuang gagasan yang tidak tinggal diam menghadapi ketimpangan.
Seperti yang sering ia ungkapkan, “Negara kuat bukan hanya dibangun oleh anggaran besar, tetapi oleh keberanian untuk adil.” Selama keberanian itu tetap menyala, langkah politiknya tidak akan berhenti.
Mencari Pendidikan Tinggi Gratis dan Langsung Kerja
Mukhamad Misbakhun mengaku datang dari keluarga biasa saja, bahkan terbilang susah. Karenanya dari 4 bersaudara hanya dia satusatunya yang sekolah tinggi. Ayahnya memang selalu mengingatkan padanya untuk tetap sekolah, meski tak bisa mewarisi harta.
Setelah menyelesaikan SMA, ia mendaftar UMPTN dan diterima di sebuah perguruan tinggi negeri. Namun, kesempatan tersebut ditinggalkannya karena diterima di STAN, sekolah berikatan dinas yang memberikan pendidikan gratis dan menjadikan mahasiswa langsung diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
“Saya tes di Senayan. Dari 150 ribu pendaftar, hanya 2 ribu yang diterima. Sempat merasa khawatir juga, karena saya berasal dari kampung,” ungkapnya.
Lulus D3 Pajak tahun 1992, ia langsung menjadi Ajun Akuntan Pajak dan kemudian pemeriksa pajak. Pada tahun 2001, ia melanjutkan S1 di Universitas Trisakti (Usakti) Jurusan Akuntansi, yang ia pilih karena dekat dengan kantornya dan dianggap cukup kredibel.
Ia lulus pada tahun 2003 dengan cepat karena banyak mata kuliah dari STAN yang dikonversi. Setelah itu, ia melanjutkan S2 di UGM dan S3 di Trisakti Jurusan Public Policy, meraih gelar doktor pada tahun 2024 dengan predikat cumlaude.
Pemeriksa Pajak
Kariernya dimulai sebagai Ajun Akuntan Pajak, melalui perjalanan panjang hingga menjadi pemeriksa pajak. Meski di kampus kedinasan tidak ada organisasi kemahasiswaan, ia dikenal sebagai seorang aktivis.
Untuk menunjang karier, ia mengambil program S1 dan setelah lulus, bertugas di Jakarta sebagai pemeriksa pajak. Keahliannya di bidang pajak dan akuntansi membuatnya mulai membangun jaringan pertemanan, bisnis, dan koneksi dengan banyak pihak.
“Karier saya tidak terlalu tinggi, tetapi saya sering terlibat dengan orang-orang di posisi tinggi,” katanya.
Ia mulai menyadari bahwa mental aktivisnya mendorongnya untuk berkomitmen bahwa profesinya tidak bisa dijalani selamanya. Setelah ikatan dinas selesai, ia memutuskan mengundurkan diri dari Direktorat Pajak.
“Saya pernah menerima fasilitas negara untuk sekolah (pendidikan), dan saya telah membayar lunas dan tuntas. Selesai ikatan dinsas, saya memilih untuk menjadi diri sendiri,” katanyanya.
Jadi Pengusaha dan Politisi Memberi Banyak Manfaat
Misbakhun berpikir tentang seberapa besar dirinya bermanfaat bagi orang lain. Kalau mau egois, ia bisa saja membangun karier dan memiliki pendapatan yang jelas, dan mungkin saja pensiun di eselon 2, atau kalau toh apes, bisa jadi eselon 3 atau 4.
Prinsipnya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, ia selalu berusaha mencari peluang untuk mengabdi dan memberikan manfaat dalam spektrum yang lebih luas.
Dari seorang akuntan, Misbakhun memulai usaha rumput laut, mendirikan pabrik, dan membudidayakannya di wilayah Pantura, mulai dari Bekasi hingga Jawa Timur.
Meski industrialisasi membawa dampak polusi tinggi di daerah seperti Cirebon, Indramayu, Subang, Bekasi, hingga Pasuruan, kerusakan itu ternyata bisa dipulihkan dengan rumput laut Gracilaria yang menghasilkan tepung.
Misbakhun menyewa tambak dan mencari mitra untuk membangun usahanya, termasuk mendirikan pabrik di Pasuruan. “Saat itu perizinan sangat sulit, apalagi jika yang mengurus bukanlah siapa-siapa, seperti saya,” katanya.
Namun akhirnya, urusan perizinan dan pinjaman bank berhasil diselesaikan. Misbakhun menggandeng mitra dari luar negeri untuk jalur pemasaran. Dalam proses ini, ia menyadari bahwa kesulitan perizinan dan kredit ternyata bermuara pada politik.
Terjun Ke Politik
Setelah memahami inti persoalannya, Misbakhun yang berlatar belakang aktivis kampus pun tergerak. Ia mulai berkomunikasi dengan beberapa aktivis lain, yang akhirnya membawanya aktif dalam dunia politik.
Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur II (meliputi Pasuruan dan Probolinggo) melalui PKS pada Pemilu 2009 dan berhasil terpilih untuk periode 2009–2014.
Saat mencalonkan diri, ia tidak ingin hanya menjadi penghias daftar nama caleg. Dari hasil survei, elektabilitas dan mobilitasnya rendah, sehingga ia turun langsung dan membentuk tim solid.
Saat melaju ke Senayan, namanya kemudian melejit saat terjadi skandal Bank Century. Posisinya sebagai mantan akuntan publik dan mantan pemeriksa pajak memang membuatnya sangat paham tentang substansi audit. Dan itu membuatnya banyak dicari.
Dalam kasus Bank Century, Misbakhun menilai bailout tidak berdasarkan aturan dan merugikan keuangan negara. Namun, ini adalah kasus politik yang menghadapi kekuasaan dengan risiko besar.
Risiko itu pun benar-benar diterima oleh Misbakhun. Ia dipenjara, dan bisnis yang dijalankannya sejak sebelum menjadi anggota Dewan ikut disorot dan dianggap melanggar dalam proses mendapatkan kredit.
Pindah ke Golkar
Setelah menjalani Peninjauan Kembali (PK), ia dinyatakan bebas murni, direhabilitasi harkat dan martabatnya, serta kedudukannya. Mestinya ia bisa kembali ke DPR, namun hal itu tidak terwujud, membuat Misbakhun kecewa. Merasa karier politiknya akan dihancurkan, ia melawan dan berjuang tetap eksis di DPR.
“Selama di DPR saya melihat partai yang sangat konsisten ketika memutus sesuatu itu adalah Golkar. Golkar juga partai yang paling menghargai kadernya,” ujarnya.
Pada periode 2014, Misbakhun melaju ke Senayan lewat Partai Golkar, yang dianggapnya sebagai partai tenang dengan ideologi yang sudah ia rasakan saat menjadi PNS. Oleh fraksi, ia ditempatkan di Komisi XI yang membidangi masalah keuangan, sesuai keahliannya.
Sejak bergabung dengan Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menjadi figur penting dalam memperkuat kebijakan partai, terutama di sektor ekonomi dan fiskal. Ia bukan politisi yang memilih jalur popularitas instan, tetapi membangun kredibilitas melalui kerja-kerja substansi.
Keahliannya di bidang perpajakan dan keuangan negara menjadikannya aset berharga bagi Golkar di parlemen, baik dalam merumuskan sikap partai maupun menjembatani komunikasi kebijakan dengan pemerintah.
