Arif Budimanta adalah Direktur Eksekutif Megawati Institute sejak 2010, Bahkan keterlibatan yang dimulai sejak lembaga ini masih bernama Mega Center, sebuah lembaga think tank yang diprakarsai oleh almarhum Pak Taufiq Kiemas.
Selama menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Arif pernah menjadi anggota DPR RI (2009-2014), anggota Lembaga Kajian Ketatanegaraan MPR-RI, bertugas di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, hingga Komisaris Bank Mandiri.
Berita kepergiannya di usia 57 tahun membuat kami, teman-teman dekatnya, tidak percaya. Dalam grup komunikasi kami, Arif masih aktif merencanakan FGD tentang “Garis Kemiskinan dan Data Pertumbuhan Ekonomi Badan Pusat Statistik” yang sedang hangat.
Ia juga memberikan analisis tentang demonstrasi pekerja ojek online (ojol), mahasiswa, dan ormas, pasca meninggalnya Affan Kurniawan yang tergilas kendaraan taktis brimob.
Dalam diskusi di grup, Arif sering membahas rumitnya rivalitas kekuatan politik di Indonesia yang sangat rumit dan biasa ia sebut sebagai “interlocking politics”.
Ia juga membagikan foto sampul buku berjudul “The Political Economy of Java’s Northeast Coast c.1740-1800” karya Kwee Hui Kian, yang menurutnya menarik untuk didiskusikan. Bahkan, dengan setengah bercanda, ia menggambarkan situasi kerusuhan yang meluas sebagai “Teori Luka di Hati”.
Peminat Studi Oligarki
Megawati Institute pernah menjadi pembicaraan luas setelah menerbitkan hasil kajian tentang oligarki di Indonesia. Angka-angka ketimpangan ekonomi yang mereka sajikan sering dikutip dalam berbagai debat di media massa.
Ringkasan kajian ini ditulis oleh Arif dalam artikel “Mengikis Oligarki Ekonomi” (Kompas, 1 Maret 2018). Untuk memperkuat analisisnya, Megawati Institute pernah mengundang Prof. Jeffrey A. Winters, seorang Indonesianis dari Northwestern University, AS, untuk berbagi pandangan dengan banyak peneliti (13 Agustus 2018).
Jeffrey A. Winters dikenal luas melalui bukunya, Oligarchy (2011), yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Oligarki” (2012). Winters sangat kritis terhadap perkembangan ekonomi politik di Indonesia.
Ia mengejutkan banyak pihak dengan beberapa tesisnya, seperti pandangan bahwa tujuan utama oligarki adalah mempertahankan kekayaan, bahkan dengan menggunakan paksaan atau koersi. Menurut Winters, demokrasi tidak menghilangkan oligarki, melainkan justru bersatu dengannya.
Kajian tentang oligarki ini menjadi relevan dan melengkapi pandangan Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022). Prabowo menyatakan bahwa kemiskinan Indonesia terjadi karena elit politik gagal menghentikan aliran kekayaan yang terus keluar dari Indonesia.
Selain itu, para pendiri bangsa telah merancang “pasal pamungkas” dalam Konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945, terutama pada tiga ayat pertama, berusaha aha “dijinakkan” dengan memasukkan Ayat 4 dan Ayat 5 dalam perubahan UUD 1945.
Perubahan tersebut, yang menambahkan ayat “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi,” sebenarnya bertentangan dengan Ayat 1 hingga Ayat 3 karena mengarahkan ekonomi Indonesia ke arah pasar bebas (Subianto, 2022: 180-181).
Dalam diskusi, banyak yang menghubungkan oligarki ekonomi dengan oligarki politik, tetapi Arif memilih untuk tidak banyak berbicara. Fenomena “Peng-Peng” (Penguasa Pengusaha atau Pengusaha Penguasa) seperti yang ditulis oleh Kwik Kian Gie (Alm) dalam buku Aku Bermimpi Menjadi Peng-Peng di Republik Banana (2019) menggambarkan situasi di Indonesia.
Rajin Belajar Informasi
Selepas dari keanggotaan DPR pada 2014, Arif rajin menghubungi teman-teman yang masih bertahan di Senayan. Kami sering mengadakan pertemuan, dengan peserta diskusi tetap seperti saya, Darmadi Durianto, Sonny Keraf, Sri Adiningsih (Almh), Helmi Fauzi, Witiasmoro, dan Indah Nataprawira.
Kadang-kadang hadir juga pemikir filsafat politik Hamid Basyaib, pengamat hukum Erwin Singajuru, ahli ekonomi makro Iman Sugema, dan pengamat ekonomi Nunung Nuryartono.
Saya merasa Arif lebih sering mengumpulkan informasi daripada membagikan informasi baru. Mungkin, Arif sangat berhati-hati dan hemat berbagi informasi sensitif, terutama dengan keterlibatannya di KEIN dan dunia perbankan.
Dari anggota DPR yang masih aktif, Arif memperkuat pemahaman antisipatifnya terkait agenda ekonomi mendatang.
Meskipun hubungan tetap terjaga, perubahan relasi politik antara Presiden Jokowi dan PDI-Perjuangan turut memengaruhi dinamika pertukaran informasi. Beberapa kali Arif mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai Stafsus Presiden Bidang Ekonomi,
Presiden Jokowi mengembangkan pendekatan yang lebih mikro, karena sering mengadakan rapat-rapat untuk membahas komoditas spesifik secara rinci.
Hal-hal yang bersifat makro sepenuhnya telah dipercayakan kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Arif memiliki kesan kuat bahwa Jokowi sangat memprioritaskan ekonomi kerakyatan.
Saya merasa Arif adalah salah satu kader politik yang sedih melihat perubahan hubungan Presiden Jokowi dengan PDI-Perjuangan. Tampaknya dia cukup terkejut menyaksikan bagaimana dukungan penuh PDI-P kepada Presiden Jokowi selama sembilan tahun tiba-tiba terguncang menjelang Pemilu Presiden 2024.
Posisinya menjadi serba salah, namun menurut penilaian teman-temannya, Arif cukup berhasil melewati masa penuh ketegangan ini. Namun, satu hal yang tak terbantahkan adalah kegiatan Megawati Institute yang tampak surut di tengah situasi politik yang penuh anomali.
Pancasianomics
Jika boleh menyebut satu tema yang mengikat perjalanan keilmuan Arif, itu adalah obsesinya untuk mengoperasionalkan Ekonomi Pancasila. Pada 2019, Arif menerbitkan buku “Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran,” dengan pengantar dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Buku ini diluncurkan di Gedung Bursa Efek Indonesia, mengundang pembicara seperti Yudi Latif, seorang tokoh pemikir Pancasila (8 Oktober 2019). Buku tersebut cukup lama menghiasi rak-rak toko buku.
Untuk memperluas gagasannya, Arif merangkum buku itu dalam sebuah artikel di Jurnal Prisma berjudul “Pancasilanomics: Jalan Keadilan” (Vol.39, No.3, 2020).
Ia menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang tidak diatasi melalui transformasi dapat membawa dampak serius, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan meningkatnya risiko konflik sosial. Risiko itu terbukti dengan meletusnya demo rusuh pada akhir Agustus 2025.
Saya pernah serius menanyakan, mengapa dalam “Pancasilanomics” Arif tidak membahas hakikat manusia Indonesia seperti yang menjadi inti perdebatan
antara Kubu Mubyarto dan Kubu Arief Budiman pada dekade 1980-an,
Arif menyatakan bahwa yang dilakukannya adalah langkah operasionalisasi, sehingga menghindari debat ontologis mengenai hakikat manusia dalam sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Menurut saya, ini merupakan kelemahan dalam bukunya.
Arif menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila bertujuan memperbaiki mekanisme pasar, termasuk memastikan peran negara untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan rentan (2019:20). Bagi Arif, Marhaen masa kini adalah mereka yang terus-menerus hidup di bawah ancaman kerentanan ekonomi.
Salah satu pencapaian yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Arif menggalang Kaukus Ekonomi Konstitusi bersama anggota DPR lintas fraksi untuk memperjuangkan agar APBN mencerminkan arah menuju kemakmuran rakyat.
Sejak 2011, UU APBN telah memasukkan indikator-indikator tersebut dalam pasal dan ayat, yang terus berkembang hingga kini. Arif selalu mengingat pesan Bung Karno: “Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan tanpa mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin.”
Selamat jalan, kawan. Semoga husnul khotimah.***
