Langkah politik Adhan dimulai pada tahun 1999 saat pertama kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo. Selama periode 1999–2004, ia terus mengasah kemampuan legislasi dan memperluas pengabdian kepada masyarakat.
Pada 2004, ia terpilih kembali dan dipercaya menjadi Ketua DPRD Kota Gorontalo. Lima tahun kemudian, pada 2008, ia ikut dalam pemilihan Wali Kota Gorontalo yang untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Namun, pada 2013, saat hendak mencalonkan diri kembali, ia menghadapi kendala. Meski namanya sudah terdaftar dan fotonya tercetak di kertas suara, sehari sebelum pemilihan, KPU mencoretnya dari daftar calon dengan alasan ijazah.
“Saya lalui itu, saya terima, sebab saya menganggap itu adalah satu keputusan Allah. Memang ada nuansa politiknya di situ,” katanya.
Setelah kegagalan tersebut, Adhan tetap aktif berkiprah di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Pada 2019, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan berhasil terpilih.
Selama lima tahun, ia mengabdikan diri sebagai wakil rakyat tingkat provinsi. Memasuki 2024, ia memilih untuk kembali maju di Pilkada Kota Gorontalo, meski sebelumnya sempat mencalonkan diri di Pileg provinsi.
Tiga Motivasi
Adhan menuturkan ada tiga motivasi utama yang mendorongnya untuk kembali menjadi wali kota. “Yang pertama mengurus agama Allah, yang kedua mengurus rakyat, dan yang ketiga bagaimana mempersatukan umat kehidupan masyarakat. Itu motivasi
saya, tidak lebih dari itu,” ujarnya mantap.
Meski baru enam bulan menjabat kembali, ia merasakan ikatan yang erat dengan warga kota. Semangat tetap terjaga karena komunikasi dengan rakyat tidak pernah terputus, meski sempat tidak menjabat.
“Komunikasi dengan rakyat tidak pernah berhenti. Apa saja saya lakukan, kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, semuanya tetap menyatu dengan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai seseorang yang telah lama mengenal Kota Gorontalo, baik saat menjabat wali kota di periode sebelumnya maupun ketika menjadi wakil rakyat di DPRD kota dan provinsi, H. Adhan Dambea memahami karakteristik daerah yang ia pimpin.
Menurutnya, Gorontalo bukan wilayah yang bergantung pada industri besar, perkebunan luas, atau tambang. “Kami lebih baik mengedepankan sektor jasa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa luas lahan pertanian yang tersisa di Kota Gorontalo hanya sekitar 400 hektar, yang tidak cukup menopang ekonomi daerah secara signifikan. Pelabuhan di Kota Gorontalo juga memiliki peran terbatas.
Ada dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek. Namun, sebagian besar arus barang lebih banyak melalui Pelabuhan Anggrek karena kapasitasnya yang lebih besar dibandingkan pelabuhan di kota.
Keterbatasan Potensi
Karena keterbatasan potensi sektor primer maupun industri, Adhan menjadikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fokus utama. Selain itu, sektor properti dan jasa lain seperti rumah makan, restoran, hingga hotel-hotel juga menjadi andalan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini langsung masuk ke kas kota, menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan,
Adhan tetap optimis. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, menjadi pedoman penting yang harus dijalankan dan ditaati.
Adhan memahami bahwa kondisi keuangan daerah tidak bisa lagi bergantung pada hal-hal besar dan pasti. Oleh karena itu, ia bertindak cepat dengan membentuk Satgas PAD.
Menurutnya, inisiatif ini adalah langkah paling realistis untuk menjaga agar kas daerah tetap bergerak. Satgas ini bertugas menggali potensi yang masih tersisa, seperti pajak dan retribusi.
DAU Dikunci
Kondisi semakin menantang karena dana transfer dari pusat tidak lagi sefleksibel sebelumnya. Adhan mencontohkan Dana Alokasi Umum (DAU), yang kini peruntukannya sudah dikunci untuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.
Dalam keterbatasan ini, Adhan juga menemukan bahwa beberapa Dana Alokasi Khusus (DAK) sempat ditarik kembali ke pusat. Namun, ia tidak tinggal diam.
“Alhamdulillah, setelah kita coba lobi ke pusat, ada perhatian juga,” ujarnya. Dari hasil komunikasi tersebut, Kota Gorontalo tetap mendapat dukungan, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana.
Selain bantuan pusat, sumber lain juga mulai memberi harapan, seperti pembagian hasil pajak kendaraan bermotor. Kabupaten dan kota, termasuk Gorontalo, mendapat porsi lebih besar.
Ada pula royalti dari tambang di daerah lain. Meskipun Kota Gorontalo bukan daerah tambang, wilayah sekitarnya memiliki aktivitas pertambangan, sehingga daerah sekitar dapat ikut menikmati hasilnya.
Meski kecil, tambahan seperti ini dianggap cukup berarti oleh Adhan. Pajak kendaraan dan royalti tambang dari kabupaten tetangga, menurutnya, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Ia tetap menekankan bahwa membangun Kota Gorontalo bukan perkara mudah.
“Saya ini bukan start dari nol, tapi start dari minus,” ujarnya.
Kebersihan dan Banjir
Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, Adhan Dambea menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi Kota Gorontalo saat ini adalah kebersihan dan banjir.
Menurutnya, persoalan sampah bukan lagi urusan kecil tingkat kota, melainkan sudah menjadi masalah nasional. Selain itu, masalah besar lainnya adalah banjir, dengan saluran-saluran air yang masih membutuhkan perbaikan besar-besaran.
Namun, kendala klasik berupa keterbatasan dana terus menjadi penghalang. Untuk mengatasinya, Adhan dan timnya memilih jalur lobi dengan menjalin komunikasi aktif ke berbagai pihak, mulai dari Badan Wilayah Sungai hingga Kementerian PUPR.
“Kalau kita menggunakan dana sendiri, memang tidak ada,” ujarnya.
Adhan memahami bahwa dalam situasi keuangan daerah yang terbatas, dukungan pemerintah pusat sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di Kota Gorontalo. “Kita harus gunakan lobi kiri kanan,” tambahnya.
Saat ini, Adhan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penasihat Partai Gerindra, posisi yang diakuinya membantu memperjuangkan kepentingan Kota Gorontalo di tingkat pusat.
Meski begitu, ia tetap optimis terhadap kebijakan nasional yang digariskan Presiden. Menurutnya, program-program Presiden sudah sangat luar biasa dalam membangun negeri. “Saya yakin bahwa satu saat akan diluncur juga ke daerah-daerah,” ucapnya.
Lihat Hiu
Kota Gorontalo sendiri hampir tidak memiliki objek wisata unggulan yang bisa dipromosikan ke publik. Namun, ada satu fenomena yang sedang populer, yaitu wisata melihat ikan hiu paus atau “whale shark.” Lokasinya memang berada di luar wilayah Kota Gorontalo, sekitar 20 menit perjalanan dengan mobil.
Meski begitu, dampaknya tetap terasa di kota. “Kalau ada yang lihat ikan hiu ini, nginapnya tetap di kota,” kata Adhan.
Dengan demikian, meskipun objek wisatanya berada di luar, denyut ekonominya tetap mengalir ke pusat kota, terutama sektor hotel dan kuliner. Selain itu, Gorontalo juga punya warisan sejarah berupa Benteng Otanaha.
UMKM Jadi Roda Ekonomi Sekolah Rakyat Tidak Jalan
Bagi Adhan, pengembangan UMKM menjadi jalan utama agar roda ekonomi tetap berputar. Ia mengaku turun langsung mendorong jaringan ritel modern agar ikut menampung produk masyarakat lokal.
Selain produk pangan dan kerajinan, Gorontalo juga memiliki kebanggaan berupa baju karawo, yang sering disebut baju kerawang, sebagai ikon khas daerah. Baju kerawang Gorontalo mulai dikenal di luar daerah, meski baru dua tahun terakhir menjadi lebih populer.
Menurut Adhan, industri ini masih membutuhkan dukungan untuk berkembang, baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Ia bersyukur perbankan kini lebih terbuka membantu sektor UMKM dengan menyediakan fasilitas, pembiayaan, dan pendampingan.
Hal ini, katanya, sangat membantu pemerintah kota dalam mengembangkan usaha masyarakat. Selain baju karawo, produk UMKM Kota Gorontalo juga didominasi oleh usaha kuliner. Produk makanan menjadi yang paling banyak, meskipun tidak semuanya merupakan makanan khas Gorontalo.
Pembinaan Koperasi
Dalam konteks kelembagaan ekonomi, Adhan membahas peran koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih yang merupakan program pemerintah pusat. Di Kota Gorontalo, semua kelurahan sudah memiliki koperasi ini, bahkan telah berbadan hukum dengan akta notaris.
Namun, ia menyoroti pentingnya kehati-hatian. Koperasi memang diberikan peluang untuk mengakses pinjaman hingga Rp 3 miliar sebagai modal usaha, tetapi jika pinjaman tersebut macet, pemerintah daerah yang akan menanggung pembayarannya.
“Inilah alasan kami harus berhati-hati dalam membina koperasi. Jangan hanya karena ada peluang pinjaman besar, lalu digunakan sembarangan. Usahanya harus jelas dan rasional,” tegasnya.
Menurutnya, pembinaan koperasi tidak boleh berhenti pada formalitas. Yang terpenting adalah memastikan koperasi dikelola secara profesional sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Dengan begitu, koperasi tidak menjadi beban, melainkan menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi daerah.
Tidak Semua Jalan
Adhan menjelaskan bahwa tidak semua program dapat berjalan lancar di Kota Gorontalo. Contohnya, untuk sekolah rakyat, pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal 5 hektare, yang sulit dipenuhi mengingat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.
“Agak susah, kalau di kota repot mencari tanah seluas itu,” ujarnya.
Pemerintah kota sempat mengusulkan agar sekolah rakyat menggunakan fasilitas sekolah yang sudah ada dengan tambahan asrama atau penunjang lainnya, namun regulasi tetap mengharuskan adanya lahan baru, sehingga program ini belum bisa direalisasikan.
Program makan bergizi gratis sudah mulai dijalankan meskipun belum sepenuhnya sesuai target. Dari 17 lokasi yang direncanakan di Kota Gorontalo, baru 4 yang beroperasi, melayani anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.
Adhan berharap, dengan dukungan pemerintah pusat, jumlah titik layanan makan bergizi gratis dapat bertambah hingga mencapai target 17 lokasi. Program-program seperti ini sangat penting untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia di Kota Gorontalo.
Meski terdapat kendala teknis, Adhan menegaskan bahwa pemerintah kota terus berusaha maksimal agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
Kompak Dengan Wakil
Mengenai hubungan kerja dengan wakilnya, Adhan menyampaikan bahwa hingga saat ini kekompakan dengan Wakil Wali Kota berjalan sangat baik.
Ia menilai, salah satu penyebab utama keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakil biasanya berasal dari rasa saling curiga atau keengganan memberikan ruang cukup bagi wakil untuk berperan.
“Kalau semua didominasi kepala daerah, ya bisa timbul masalah,” katanya.
Namun, pengalaman Adhan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota sebelumnya membuatnya lebih bijak.
Ia tidak merasa perlu mendominasi seluruh kegiatan, bahkan memberikan ruang luas bagi wakil untuk tampil.
“Bahkan di forum-forum DPR, saya sering hanya duduk dan membiarkan wakil yang berbicara, dengan begitu ada kebersamaan, tidak ada rasa curiga,” katanya
