Partai Gerindra menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Lantas, apa alasan Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD?
Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan alasan Gerindra mendukung usulan kepala daerah dipilih DPRD, karena skema tersebut dinilai lebih efisien di banding pemilihan langsung.
Dukungan tersebut dinilai positif untuk rencana Pemilukada oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur.
Sugiono menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono
Ongkos Politik
Sugiono pun mencontohkan pada 2015, ketika dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada menyentuh hampir Rp 7 triliun.
Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
Di samping itu, ia menyorot ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi,” ujar Sugiono.
“Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” sambung Menteri Luar Negeri (Menlu) itu.
Menurutnya, pilkada lewat DPRD bisa menghemat anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih kepala daerah secara langsung.
Efisiensi ini mencakup waktu penjaringan kandidat, mekanisme, hingga biaya politik sampai pemilihan terlaksana.
Sugiono mencontohkan pada 2015 dana hibah APBD untuk Pilkada hampir mencapai 7 triliun rupiah, dan jumlah ini terus meningkat signifikan, bahkan pada 2024 mencapai lebih dari 37 triliun rupiah.
“Jumlah ini bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Kepala daerah dipilih oleh DPRD menjadi salah satu usulan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.
“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ujar Bahlil.
