Bung Karno bukan hanya presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga tokoh universal yang diakui dunia. Ia disebut sebagai penggali Pancasila dan peletak dasar tata negara Indonesia merdeka. Pemikiran Soekarno tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial menjiwai seluruh struktur ketatanegaraan Indonesia hingga kini.
Soeharto membawa Indonesia pada era stabilitas dan pembangunan. Presiden ke-2 Indonesia itu menciptakan sistem pemerintahan yang terstruktur melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menegakkan prinsip melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Stabilitas politik yang diciptakan Soeharto memungkinkan pertumbuhan ekonomi pesat selama dua dekade pertama Orde Baru. Di masa itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu keajaiban ekonomi Asia Tenggara, sebagaimana diakui Bank Dunia.
Soeharto juga menghadapi kritik karena minimnya kebebasan politik dan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari konteks zamannya, ketika dunia masih diliputi ketegangan politik dan tuntutan stabilitas nasional dianggap utama.
Tanpa Abaikan Kritik
Reformasi yang terjadi setelah 1998, kata Jimly, tidak untuk meniadakan jasa Orde Baru, melainkan untuk menyempurnakan sistem yang telah dibangun. Reformasi memisahkan TNI dan Polri, menegaskan supremasi sipil, serta memperluas partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Menghormati jasa Soeharto bukan berarti mengabaikan kritik terhadap kekurangannya. Ia menekankan pentingnya generasi muda memahami sejarah sebagai estafet perjuangan. Bukan untuk mengulang kesalahan masa lalu, tetapi untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah dirintis.
Era Soeharto memiliki pencapaian nyata dalam stabilitas politik dan percepatan pembangunan ekonomi. Ia menyebut bahwa keberhasilan ekonomi di masa Orde Baru tidak bisa dikecilkan. Dalam wacana yang lebih luas, dia menyebut bahwa sistem pemerintahan yang dibangun pada masa Soeharto telah menciptakan kerangka yang memungkinkan Indonesia berkembang.
“Harus diakui, Soeharto memiliki kontribusi penting dalam sejarah ketatanegaraan dan pembangunan nasional. Namun, kita juga tida bisa mengabaikan catatan kritis terhadap masa kepemimpinan Soeharto,” jelasnya.
Mengenang Secara Adil
Jimly memberi pesan agar generasi muda memiliki sikap kritis sekaligus menghargai jasa.
“Kita bukan memuji, tapi mengenang dengan adil,” ujarnya.
Dengan pendekatan seperti itu, Jimly berharap agar bangsa Indonesia bisa menata narasi historis yang inklusif, yaitu menghargai pembangunan, mengakui kegagalan, dan menegakkan nilai demokrasi serta negara hukum sebagai warisan penting bagi masa depan.
Misalnya walaupun Masa pemerintahan B.J. Habibie memang singkat, merupakan salah satu presiden paling produktif dalam reformasi hukum dan politik. Di tengah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang, Habibie mampu menstabilkan kondisi nasional dengan langkah-langkah cepat dan berani.
JImly menyaksikan langsung bagaimana Habibie bekerja dengan sistematis dan berbasis data. Dalam penilaiannya, Presiden ke-3 itu menggunakan analisis ekonomi berbasis komputer untuk memprediksi dampak krisis dan menetapkan kebijakan yang presisi. Hasilnya, nilai tukar rupiah berhasil dikendalikan, dan perekonomian Indonesia kembali bernafas. Habibie meninggalkan warisan besar di bidang ketatanegaraan.
Ia membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, membebaskan tahanan politik, menjamin kebebasan pers, dan merintis reformasi konstitusi. Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada masa pemerintahannya, menjadi tonggak penting dalam perjalanan konstitusional Indonesia.
Demokrasi Substansial
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal sebagai presiden yang unik, egaliter, dan humanis. Jimly menyebut Gus Dur sebagai simbol demokrasi substansial yang menempatkan kemanusiaan di atas segala-galanya.
Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan perlindungan kelompok minoritas di Indonesia. Banyak dihormati karena suara dan kebijakannya yang membuka ruang untuk berbeda, memperkuat kerukunan antar-umat beragama, dan melindungi budaya dan agama yang selama ini kurang mendapat pengakuan.
Peran Gus Dur di luar jabatan presiden, sebagai tokoh keagamaan, intelektual dan pembaharu sosial, sangat layak mendapat pengakuan. Dalam masa pemerintahannya, hak-hak minoritas agama, budaya, dan politik dijamin tanpa pandang bulu.
Dalam kehidupan pribadi maupun publik, Gus Dur mencontohkan keberanian moral, kejujuran, dan kemanusiaan universal. Baginya, nilai-nilai inilah yang menjadikan Gus Dur salah satu pilar demokrasi Indonesia modern.
Tulisan ini berdasar wawancara Bambang Sadono yang tayang di kanal Inspirasi untuk Bangsa, tanggal 18 Agustus 2022
