Pilpres 2024 yang dimenangkan Prabowo–Gibran dalam satu putaran dengan perolehan 58,59 persen suara menjadi awal menguatnya konsolidasi politik. Partai-partai yang sebelumnya berseberangan perlahan merapat, membentuk Koalisi Merah Putih (KIM) yang kemudian berkembang menjadi KIM Plus.
KIM awal beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Gelora, PBB, Garuda, PRIMA, dan PKP.
Seiring waktu, koalisi ini melebar dengan bergabungnya NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, dan Hanura, sehingga nyaris mencakup seluruh spektrum politik di parlemen.
Indonesia sebagai negara besar butuh stabilitas politik untuk bergerak cepat. Kekhawatiran bahwa koalisi gemuk bisa memperlambat pemerintahan dan mematikan oposisi dijawab Prabowo dengan pandangannya bahwa oposisi ala demokrasi Barat sering terjebak dalam politik saling menjatuhkan.
Baginya, pemilu adalah kontestasi, tapi setelahnya semua pihak harus kembali bersatu membangun negeri. Di titik ini, visi Prabowo tentang pemerintahan yang tenang, stabil, dan fokus pada kesejahteraan rakyat diuji.
Delapan misi utama atau Asta Cita disiapkan untuk mengantarkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yang menurutnya memerlukan kolaborasi nasional yang solid. Ajakan persatuan juga merambah ranah internasional.
Dalam tahun pertamanya, Prabowo terlihat ingin menghadirkan soliditas di bidang ekonomi, sosial, keamanan, hingga politik luar negeri.
Lawatan internasional yang intens menandai upaya mengembalikan Indonesia ke panggung global, termasuk membangun komunikasi dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, tiga tokoh kunci dalam persaingan geopolitik dunia.
PR Menggunung
Soliditas politik jelas bukan jawaban untuk semua masalah. Sebagai pemimpin negara dengan sekitar 284,44 juta penduduk pada 2025 yang tersebar di ribuan pulau dengan latar sosial dan pendidikan beragam, Prabowo menghadapi pekerjaan rumah yang kompleks dan berlapis.
Di era kebebasan berpendapat, suara publik makin riuh, menuntut kepemimpinan yang sabar sekaligus tangguh. Dalam bukunya *Paradoks Indonesia*,
Prabowo menyoroti ironi bangsa kaya sumber daya namun masih bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan, di mana 66 persen kekayaan nasional dikuasai 10 persen orang terkaya.
Demokrasi pun dinilai belum sehat, terjerat mahalnya biaya politik dan dominasi pemodal besar. Memasuki tahun pertama pemerintahan, kritik mulai bermunculan. Kinerja kabinet dianggap belum optimal, terutama soal komunikasi publik.
Penegakan hukum yang adil masih menjadi harapan, sementara sinyal penguatan peran TNI–Polri memicu kekhawatiran masyarakat sipil akan bayang-bayang masa lalu. Program unggulan makan bergizi gratis juga menghadapi tantangan pelaksanaan.
Di sisi lain, musibah alam datang berturut-turut: banjir besar dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merenggut ratusan nyawa dan merusak permukiman.
Di balik curah hujan ekstrem, tudingan deforestasi dan ekspansi sawit kembali mencuat, mengingat hutan tropis Indonesia—terbesar ketiga di dunia—terus menyusut hampir 100 hektar per hari dalam tiga dekade terakhir. Semua ini menegaskan bahwa pekerjaan rumah Prabowo benar-benar menumpuk.
Sebagian masalah mungkin bisa diselesaikan cepat, tapi banyak yang butuh kerja kolektif dan kesabaran panjang. Prabowo pun pernah berseloroh, ia tak punya “tongkat Nabi Musa” yang sekali diayunkan mampu menyelesaikan segalanya.
***
