Sebanyak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah resmi dilantik oleh Kepala Negara. Pelantikan ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan sistem demokrasi yang terus berkembang. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki demokrasi yang hidup, dinamis, dan berjalan dengan baik.
Presiden juga menegaskan bahwa para kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan rakyat. Harus membela kepentingan masyarakat serta berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi partai politik, agama, maupun suku, seluruh kepala daerah merupakan bagian dari keluarga besar Indonesia yang berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika.
“Saudara-saudara telah melaksanakan kampanye yang tidak mudah, turun langsung ke rakyat, meminta kepercayaan mereka, dan alhamdulillah berhasil meraih dukungan dari rakyat masing-masing,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh kepala daerah DIMINTA mengikuti retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.
Bangun Chemistry
Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 berlangsung di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada 21-28 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai kegiatan ini berhasil membangun chemistry, ikatan emosional antara kepala daerah, memperkuat sinergi, dan meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut Tito, retret ini memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal melalui interaksi dalam kelompok kecil saat menerima materi. Banyak di antara mereka yang baru pertama kali bertemu dapat bertukar kontak, memahami karakter masing-masing, serta membangun komunikasi yang lebih akrab. Suasana yang cair dalam sesi pembekalan menciptakan kebersamaan yang sulit terwujud dalam forum resmi lainnya.
Dalam sesi diskusi, peserta dikelompokkan berdasarkan wilayah masing-masing agar komunikasi lebih efektif dan interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyusun strategi pembangunan daerah, serta memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Kita ingin membentuk kekompakan, kerja sama tim, dan solidaritas di antara mereka. Gotong royong adalah hal yang paling utama,” katanya.
Pengelolaan Anggaran
Retret kali ini menghadirkan berbagai tokoh sebagai pembicara, termasuk menteri, pimpinan lembaga negara, hingga mantan presiden. Salah satu pemateri yang telah memberikan peranannya adalah Menteri Keuangan, yang menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien.
Dalam sesi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan peran APBN dalam pengelolaan keuangan negara serta APBD dalam mendukung tujuan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kepala daerah memahami strategi pengelolaan anggaran guna mengoptimalkan pembangunan di wilayah masing-masing.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada Tahun Anggaran 2025, yang mencakup Rp256,1 triliun dari efisiensi belanja kementerian/ lembaga dan Rp 50,59 triliun dari pemangkasan transfer ke daerah. Meski terdapat pemangkasan, kepala daerah diharapkan dapat mengelola anggaran yang tersedia secara optimal.
Reformasi Birokrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, ketika menjadi narasumber, menegaskan bahwa kepala daerah memegang peran kunci dalam mendorong reformasi birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam paparannya, ia mengajak kepala daerah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar proses administratif, melainkan transformasi menyeluruh yang harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) hingga 2045, dengan tahap pertama (2025–2029) yang berfokus pada transformasi pemerintahan digital. Seluruh upaya reformasi birokrasi harus selaras dengan Asta Cita, RPJPN, GDRBN, dan RPJMN.
Rini minta kepala daerah untuk mengintegrasikan langkah- langkah reformasi birokrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) agar selaras dengan kebijakan pusat. Reformasi birokrasi yang efektif akan memperkuat stabilitas politik dan sosial, menciptakan regulasi yang lebih jelas, mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Sebagai pengemudi birokrasi, kepala daerah harus mencermati capaian dan tantangan di daerahnya, merancang kebijakan strategis, membangun sinergi, dan memastikan implementasi yang tepat,” katanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah menjadi pemateri yang membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam sesinya, ia menegaskan pentingnya langkah- langkah preventif agar kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan bersih dan transparan.
Jenderal Sigit menyampaikan materi bertema Asta Cita Ketujuh yang menyoroti penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Ia menekankan bahwa pendampingan kepada kepala daerah sangat penting untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi, serta perlunya deteksi dini terhadap potensi fraud dan pemberian rekomendasi perbaikan sebelum tindakan hukum diperlukan.
“Di satu sisi, juga ada proses- proses yang bisa kita berikan untuk pendampingan, sehingga pencegahan terjadinya korupsi bisa betul-betul dilakukan secara optimal,” katanya.
Selain membahas korupsi, Kapolri juga menyoroti pentingnya stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menegaskan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta mendukung program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Untuk memperkuat komunikasi dengan kepala daerah, Jendral Sigit bahkan memberikan nomor teleponnya agar mereka dapat berkonsultasi langsung terkait berbagai persoalan yang dihadapi.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, turut memberikan materi dalam retret ini. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus memiliki sikap antikorupsi, mengingat peran besar mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi, dan penyalahgunaannya akan berujung pada pertanggungjawaban hukum.
Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi, yang dapat merusak integritas pemerintahan. Dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, kepala daerah diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang bersih serta terbebas dari persoalan hukum.
“Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” katanya.
Arahan Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah menjadi pemateri dalam Retret, Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Gibran dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah program turunan Asta Cita, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengingatkan pentingnya target swasembada pangan dan upaya pencegahan stunting.
Bima mengungkapkan bahwa Gibran membuat sesi pemaparannya lebih interaktif dengan menanyakan langsung kepada para kepala daerah mengenai kinerja dan capaian di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan bahwa kepala daerah tidak perlu ke luar negeri untuk belajar, karena praktik-praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari dalam forum retret ini.
Selain itu, Gibran mengingatkan kepala daerah agar tidak absen saat presiden memberikan instruksi. Ia juga mendorong percepatan sertifikasi produk halal, penguatan digitalisasi layanan pemerintahan, serta berbagi pengalaman selama menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dijadwalkan menjadi salah satu pemateri dalam acara tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup rangkaian kegiatan retret.
