Ia percaya bahwa kekuatan negara terletak pada pemberdayaan daerah. Tidak heran jika hampir setiap langkahnya di parlemen selalu berfokus pada relevansi kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal, serta keadilan fiskal yang menyentuh masyarakat akar rumput.
Senator Fadel Muhammad menunjukkan dedikasi tinggi dalam berbagai aktivitas kelembagaan dan advokasi daerah. Sebagai anggota aktif Komite I DPD RI, ia terlibat langsung dalam proses legislasi dan pengawasan yang menyentuh aspek fundamental otonomi daerah.
Fadel turut memantau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan yang tengah dibahas Komite I. RUU ini menjadi prioritas DPD untuk memastikan pembangunan kota-kota di Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga inklusif terhadap daerah penyangga dan kawasan luar Jawa.
Ia menekankan bahwa penataan kota harus berdasarkan karakteristik lokal dan kearifan daerah agar tidak memunculkan ketimpangan spasial baru.
Fadel juga turun ke lapangan untuk menginventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebijakan otonomi daerah.
Ia menegaskan pentingnya mendengarkan langsung suara pemerintah kabupaten dan kepala desa agar kebijakan pusat tidak mengabaikan dinamika lokal.
“Ini menjadi ruang untuk membangun komunikasi dua arah antara DPD RI dan konstituen,” katanya.
Bukan Penonton
Sebagai senator senior, Fadel adalah seorang pemikir dengan visi kelembagaan yang progresif. Dalam berbagai kesempatan, ia terus mengangkat isu penguatan peran DPD RI sebagai lembaga legislatif yang utuh.
Baginya, DPD tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses legislasi nasional, tetapi harus mendapat porsi yang setara dalam pembuatan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan daerah.
“Kami ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif.” tegasnya.
Ia juga menggagas perlunya revisi terhadap sistem kelembagaan parlemen, termasuk peluang amandemen terbatas terhadap UUD 1945 agar relasi antara DPR, DPD, dan eksekutif menjadi lebih sehat dan saling melengkapi.
Menurutnya, jika DPD diberi kekuatan nyata,maka isu-isu daerah tidak akan lagi terpinggirkan dalam kebijakan nasional. Fadel juga menaruh perhatian
besar pada keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.
Ia memandang distribusi dana alokasi umum dan dana transfer daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan fiskal.
“Selama ini, daerah yang jauh dari pusat hanya jadi penonton, padahal mereka yang menjaga keutuhan wilayah,” ungkapnya.
Agenda Prioritas
Dalam agenda prioritasnya, Fadel menyoroti tiga isu strategis: infrastruktur daerah, ketahanan pangan, dan kemandirian fiskal daerah. Ketiga isu ini tidak hanya relevan bagi kebutuhan Provinsi Gorontalo, tetapi juga mencerminkan tantangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.
Pembangunan infrastruktur tidak seharusnya hanya terfokus pada mega proyek nasional, melainkan juga memastikan aksesibilitas antar-kabupaten dan antar-desa.
Fadel secara aktif mendorong perluasan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur agar lebih sesuai dengan kebutuhan geografis tiap provinsi.
Di bidang ketahanan pangan, ia menyerukan penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis daerah. Di Gorontalo, ia menggagas kolaborasi antara perguruan tinggi dan petani lokal untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.
Selain itu, ia memfasilitasi kemitraan strategis antara pelaku UMKM pangan dengan lembaga pembiayaan syariah.
Dalam aspek kemandirian fiskal daerah, Fadel mendorong optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan BUMD, efisiensi pajak lokal, dan inovasi layanan publik.
“Senator sejati harus hadir bersama rakyat untuk memperjuangkan solusi nyata,” ujarnya.
Jejak Karier
Saat kuliah di ITB, Fadel sempat mengalami kesulitan adaptasi di awal, namun berkat kegigihannya, ia berhasil menjadi Mahasiswa Teladan tahun 1975 dan meraih berbagai beasiswa.
Selepas kuliah, Fadel langsung terjun ke dunia usaha dengan mendirikan PT Bukaka Teknik Utama bersama rekan-rekannya, yang kemudian berkembang menjadi pemain utama di industri konstruksi dan rekayasa teknik nasional.
Fadel sempat menjajal sektor keuangan dan asuransi, tetapi mundur saat krisis ekonomi 1998 melanda. Pada tahun 2000, setelah reformasi dan pemekaran wilayah, Gorontalo menjadi provinsi baru hasil pemisahan dari Sulawesi Utara.
Masyarakat mencari pemimpin visioner dengan kredibilitas nasional, dan Fadel, yang kala itu menjabat pengurus DPP Golkar, pulang kampung dan terpilih menjadi gubernur.
Di periode kedua, Fadel terpilih kembali melalui pemilihan langsung dengan perolehan suara 81%, tertinggi nasional versi MURI saat itu. Ia membawa Gorontalo tumbuh pesat, terutama di bidang pertanian, infrastruktur, dan layanan publik.
Fadel kemudian dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia meluncurkan tiga kebijakan besar:
Budidaya Ikan Skala Nasional agar nelayan tidak hanya bergantung pada tangkapan laut, Budidaya Rumput Laut untuk menjaga ekonomi saat musim ombak tinggi, dan Program Pemberdayaan Garam Rakyat guna menaikkan harga garam rakyat serta mengurangi ketergantungan impor.
Salah satu gebrakan politiknya adalah menaikkan harga standar garam, yang sempat ditolak Kementerian Keuangan karena dianggap tidak lazim dalam sejarah kebijakan nasional, tetapi akhirnya keptusuan ini menjadi pionir dalam proteksi harga komoditas maritim dalam negeri.
Menjadi Legislator
Setelah menjabat sebagai menteri, Fadel terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2014–2019 dari Dapil Gorontalo dan dipercaya menjadi Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Di Komisi ini, Fadel berhasil menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi 11%, dengan alasan bahwa subsidi bunga bank merupakan kebutuhan rakyat, seperti halnya subsidi listrik dan BBM.
Pada periode 2019–2024, Fadel kembali terpilih, kali ini sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
Dalam perannya, ia terus menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, sebagai langkah kunci dalam menurunkan angka kemiskinan.
Ia bahkan mengusulkan agar Pertamina membeli hasil pertanian seperti jagung dan ketela untuk diolah menjadi bahan bakar nabati, mengikuti model biofuel yang berhasil diterapkan di Brasil. Usulannya mendapat dukungan dari Pertamina melalui program CSR dan inovasi teknologinya.
Akademisi dan Pendidik
Fadel dikenal luas sebagai akademisi dan pendidik. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2007 melalui jalur akademik reguler dan lulus dengan predikat cum laude. Ia juga diangkat sebagai Guru Besar bidang Public Sector Entrepreneurship di Universitas Brawijaya, Malang. Sebagai pendidik, Fadel mendorong pengembangan technopreneurship. Menurutnya, pendidikan teknik tidak hanya melahirkan insinyur birokrat, tetapi juga entrepreneur sejati. Ia sering menginspirasi mahasiswa dengan kisah masa mudanya, seperti saat membuka bengkel kecil di Cileungsi bersama teman kuliah.
Fadel terus aktif dan tidak menunjukkan keinginan untuk pensiun total. Ia memilih tetap berkontribusi dalam ranah pemikiran, pengabdian publik, dan advokasi kebijakan. Fokusnya adalah memperkuat generasi muda dan mendukung lahirnya pemimpin daerah baru, meskipun peluang untuk kembali ke dunia politik tetap terbuka jika diperlukan.
