Sumanto menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo saat ini masih tinggi, dengan 15,28 persen warganya tergolong miskin.
Ia menekankan perlunya kerja sama semua pihak agar angka tersebut dapat ditekan. Sumanto berharap Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Wonosobo dapat berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan ini.
“APBD provinsi dan kabupaten harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Harapan kita adalah agar standar kehidupan masyarakat minimal terpenuhi, dengan pendapatan sekitar Rp2,3 juta per bulan,” ujar Sumanto
dalam Seminar Pengentasan Kemiskinan dengan Budaya Kearifan Lokal yang diadakan pada Sabtu, 19 April 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Fraksi PDIP DPRD Tengah di Balai Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.
Sumanto menambahkan, anggota dewan dari PDIP harus memiliki semangat untuk memperjuangkan nasib kaum marhaen. Semangat ini dapat diwujudkan melalui upaya pengentasan kemiskinan.
Ia juga melihat potensi luar biasa di Kabupaten Wonosobo, terutama di sektor pertanian dan pariwisata di wilayah dataran tinggi tersebut. Potensi ini dinilai sangat baik dan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi pertanian di Wonosobo sangat luar biasa, bahkan tidak pernah mengalami kekeringan. Pariwisatanya juga terkenal. Harapannya, semua ini dapat dioptimalkan agar angka kemiskinan sebesar 15,28 persen dapat menurun. Jika ada faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, perlu dibahas bersama,” jelasnya.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, mengungkapkan bahwa Kabupaten Wonosobo berada di peringkat ketiga daerah termiskin di Jawa Tengah setelah Brebes dan Kebumen.
“Kami dari Komisi E berharap masalah ini dapat diatasi dan pendapatan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bahwa Pemkab terus berupaya mengentaskan kemiskinan sejak ia menjabat pada 2015. angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo bahkan mencapai 21 persen dan menempati peringkat terbawah di Jateng.
Pada tahun 2021, angka kemiskinan berhasil turun menjadi 17 persen. Selanjutnya, setelah Pemkab melakukan intervensi hingga tingkat RT, angka kemiskinan kembali turun menjadi 15,28 persen
“Kami mencoba mengidentifikasi penyebabnya, yaitu ego sektoral yang masih menonjol, data kemiskinan yang belum transparan, serta masih banyak warga yang belum memiliki akses listrik, jamban sehat, dan rumah layak huni,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa warga miskin di Wonosobo membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, program jambanisasi, dan akses listrik.
Faktor lain yang memengaruhi kemiskinan adalah tingginya angka anak putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa wilayah yang belum memiliki sekolah negeri, sehingga anak-anak yang putus sekolah lebih memilih untuk menikah dini.
“Saat ini masih ada dua kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kami akan berupaya membangun sekolah untuk menampung banyaknya lulusan SMP,” katanya
Barisan Hokya Kesenian Lokal Penggerak Perekonomian Daerah
WONOSOBO – Ketua DPRD Jateng Sumanto mendukung keberadaan Barisan Hokya yang merupakan penggerak kesenian tradisional di Kabupaten Wonosobo.
Selain menjadi penjaga kelarian budaya tradisional, para pelaku seni juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini disampaikan Sumanto saat menghadiri Pentas Kesenian Budaya Lokal Barisan Hokya
di Lapangan Desa Bejiarum, Kertek, Kabupaten Wonosobo, Sabtu, 19 April 2025. Pentas kesenian tersebut merupakan gelaranaksi PDIP Perjuangan dan Komisi E DPRD Jateng.
Sumanto menjelaskan bahwa Barisan Hokya tidak hanya melestarikan seni tradisional, juga menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan. Selain itu, pentas seni yang rutin digelar turut menggerakkan perekonomian dengan melibatkan banyak pelaku UMKM berjualan.
“Ini contoh meningkatnya perekonomian yangaras dengan budaya lokal. Dengan adanya pentas ini, banyak pelaku UMKM yang terangkat,” uj.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu bekerja sama untuk melestarikan budaya lokal. Ia tidak ingin budaya tradisional tergerus oleh perkembangan zaman.
Di era globalisasi dan derasnya masuknya asing, bangsa Indonesia tetap harus memiliki jati diri yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kesenian tradisional agar tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan.
“Baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus saling bahu-membahu. Jangan sampai kita kehilangan jati diri bangsa. Kesenian tradisional harus tetap lestari,”katanya
Sumanto menambahkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang tetap mempertah budayanya. “Di Jepang, negaranya maju tetapi budayanya juga kuat. Kita perlu menonjolkan budaya lokal yang ada di Wonosobo ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Fraksi PDIP DPRD Jat, Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan; Ketua Komisi E Messy Widiastuti; anggota DPR RI Sofwan Dedy Ardiyanto; Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat; dan Bupati Temanggung Agus Setiawan. Seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng juga turut hadir.
Kelompok seni budaya yang tampil dalam pentas tersebut meliputi Tari Topeng Lengger Rukunsari Banjarsari, Tari Ndolalak Santi Rahayu Kaliwiro, Tari Imblig Dhem Setyo Langen Budoyo Reco,
Seniaranan Sinar Budaya Klowoh, Seni Gambus Kedewan, dan Tari Topeng Seni Sura Budaya. Pentas seni ini berlangsung dari siang hingga malam hari.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyampaikan bahwa di daerahnya terdapat sekitar 250 kelompok kesenian yang menjadi anggota Barisan Hokya.
Mereka merupakan pelaku kesenian tradisional yang tersebar di seluruh desa di Wonosobo. Penggerak Barisan Hokya adalah Muhammad Isnaeni, anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jateng, Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan, meminta anggotanya untuk mengadakan acara terkait isu-isu strategis di masing-masing Komisi.
“Saat ini Pem Jateng sedang menyusun Perda soal SOTK. Kebudayaan yang sebelumnya masuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan bergeser menjadi Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Seni budaya tidak hanyaadar warisan yang perlu dilestarikan, tetapi juga harus menjadi media untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Menurutnya, sektor kebudayaan tidak cukup hanya ditampilkan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Seni budaya yang masuk dalam bidang ekonomi kreatif karena dapat memberdayakan pelaku seni, pedagang keliling, dan pelaku UMKM di bidang seni dan budaya. (*)
