Untuk menjawab pertanyaan yang tak sederhana ini, tak ada cara lain,kita harus melihat aneka praktik politik yang terjadi di Jawa pada masa kini. Politik uang masih marak, bahkan dengan cara yang lebih canggih. Bagi-bagi uang tak lagi dilakukan manual, melainkan lewat “serangan fajar” digital.
Bentuknya beragam, mulai dari transfer e-wallet (Dana, Ovo, Gopay) hingga pembagian kupon belanja digital. Di beberapa kawasan perkotaan di Jawa, mobilisasi pemilih dilakukan menggunakan database KTP yang dikumpulkan oleh jaringan sel dan struktur perusahaan yang terafiliasi partai.
Partai-partai yang dekat dengan kekuasaan juga menggerakkan birokrasi dan aparatur desa, dengan hasil yang sangat efektif. Kepala daerah yang terpilih biasanya adalah mereka yang dekat atau menjadi perwakilan penguasa dalam kontestasi.
Sayangnya, praktik mahar politik masih ada; siapa pun yang punya uang berpeluang menang.
Tak kalah mengerikan adalah jaringan botoh (bandar judi pemilu) yang bertaruh pada kemenangan pasangan calon tertentu dan ikut membiayai politik uang di menit-menit terakhir demi memenangkan taruhan, yang berpotensi memicu konflik horizontal.
Reduksi Prinsip
Dalam politik Jawa kontemporer, prinsip rukun dan urmat mulai tereduksi. Para kontestan pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga presiden saling gontok-gontokan, beradu ideologi demi kemenangan sesaat.
Kerukunan terabaikan, sementara penghormatan kepada liyan hilang. Kontestasi tak lagi berlandaskan kemampuan atau kompetensi, melainkan uang dan kekayaan, sehingga penghargaan terhadap kepiawaian dan kepemimpinan memudar.
Jika etika atau laku politik Jawa tak ditegakkan, strategi politik Jawa bisa mati. Penegakan bisa dilakukan dengan menghidupkan jargon etika luhur seperti memayu hayuning bawana, menempatkan kekuasaan untuk menyejahterakan dan memuliakan rakyat berdaulat, serta menang tanpa ngasorake.
Politik seharusnya menjadi kontestasi kegembiraan: menang ora umuk, kalah ora ngamuk, menang mulya, kalah ora sengsara.
Laku politik berbasis sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti perlu ditegakkan, menghapus kekerasan, kelicikan, dan angkara murka, diganti dengan kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan.
Berbudi Bawa Laksana
Yang tak kalah penting, para kontestan pemilihan anggota legislatif atau kepala daerah harus menjadi sosok yang mempraktikkan sikap berbudi luhur. Mereka perlu suka memberi dengan tulus dan selalu menepati janji dengan tindakan nyata.
Kepemimpinan yang penuh welas asih pun harus dijalankan. Semua itu bisa terwujud dalam pola kepemimpinan Jawa jika nilai-nilai dasar etika Jawa tidak dihilangkan. Siapa pun seharusnya berlomba-lomba mempraktikkan prinsip rukun dan hormat kembali.
Harus ada lagi yang disebut “tata etika Jawa”. Apakah sudah terlambat? Tidak. Selama para pelaku politik mau menjalankan etika luhur (moral spiritual) Jawa, kerakusan akan kekuasaan akan hilang.
Jika kerakusan itu lenyap, masyarakat yang loh jinawi, tata tenteram kerta raharja, dan akan lebih mudah diwujudkan secepatnya.
- Penulis, wartawan senior
