Siang itu ruang kerja Presiden Soeharto di Bina Graha tampak biasa-biasa saja meski sedang berlangsung momen yang sangat bersejarah. Saat itu, tepatnya Senin 21 Juli 1986, Dirjen FAO (Food and Agriculture Organization) Dr Eduard Souma menyerahkan medali emas dari badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu kepada Presiden Soeharto.
Medali emas serupa belum pernah diberikan FAO kepada tokoh lain. Pak Harto, adalah penerima pertama. Ini memperlihatkan besarnya penghargaan internasional, khususnya PBB, atas keberhasilan pembangunan Indonesia. Berhasil membalikkan keadaan dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang berswasembada.
Medali itu di satu sisi bergambar wajah Pak Harto, sedangkan sisi lainnya petani yang sedang menanam padi dengan tulisan: From Rice Importer to Self Sufficiency.
Disaksikan Menteri Pertanian Achmad Affandi,Pak Harto siang itu juga menyerahkan kepada FAO bantuan 100.150 ton beras dari para petani Indonesia untuk rakyat Afrika yang sedang kekurangan bahan pangan. Bantuan beras tersebut diserahkan dalam dalam bentuk tunai senilai Rp 17,5 miliar.
Dr Eduard Souma tak mampu menyembunyikan rasa haru. Kepada wartawan di Bina Graha, ia mengatakan baru pertama kali sepanjang menjabat Dirjen FAO selama 10 tahun, mengalami peristiwa bersejarah ini. Menyerahkan medali emas dan menerima bantuan untuk negara lain.
Peristiwa di Bina Graha itu merupakan salah satu tonggak penting pencapaian kepemimpinan Pak Harto. Ia mewarisi kondisi ekonomi yang sangat buruk dengan produksi beras hanya 12,2 juta ton pada 1967. Pada tahun 1984 produksinya mencapai 25,8 juta ton, naik dua kali lipat dalam 17 tahun.
Prestasi itu diakui dunia. PBB mengundang Pak Harto untuk menularkan pengalaman Indonesia, berpidato dalam forum resmi, yaitu pada peringatan ulang tahun ke-40 FAO di Roma, Italia, pada November 1985.
Ini merupakan tonggak pertama keberhasilan Pak Harto melakukan stabilisasi ekonomi nasional yang pernah porak poranda pada penghujung masa pemerintahan Orde Lama. Pak Harto menerima warisan kondisi ekonomi benar-benar hancur. Ekspor menurun, cadangan devisa merosot, inflasi lebih dari 100%, kepercayaan investor sangat rendah, pendapatan per kapita sangat rendah.
Bank Indonesia terus mencetak uang sehingga inflasi membumbung tinggi. Akibatnya nilai rupiah makin tak berharga. Pemerintahan Presiden Soekarno pada 13 Desember 1965 melakukan pemotongan nilai uang rupiah (sanering) dari
1000 rupiah menjadi 1 rupiah. Kebijakan ini makin memukul perbankan dan gagal meredam laju inflasi.
Dongkrak Potensi Lokal
Keberhasilan Pak Harto mengantarkan swasembada beras tidak dicapai dalam waktu sekejap. Berbagai program stabilisasi yang dilakukan sejak awal pemerintahan secara konsisten dilakukan serempak di seluruh tanah air.
Pak Harto, didukung para ekonom dari Universitas Indonesia (UI) antara lain Prof Widjojo Nitisastro, Prof Ali Wardhana, Prof Emil Salim serta ekonom senior Prof Soemitro Djojohadikusumo, menetapkan program yang sangat terencana dan berkelanjutan. Program-program Pembangunan termaktub dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada 1969.
Pemihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat tampak sangat kental. Beberapa diantara program yang sangat populer antara lain pemberian Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK), program Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas), Pembangunan Sekolah Dasar (SD) Inpres, Keluarga Berencana (KB), perumahan nasional (Perumnas), transmigrasi dan masih banyak lainnya.
Pemerintahan Pak Harto benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Program-program tersebut memperoleh dukungan sejumlah lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, juga dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Investasi asing juga mengalir setelah pemerintah memperbaharui UU Penanaman Modal.
Pada periode ini pemerintah masih mengandalkan dana penghasilan minyak bumi dan pinjaman asing untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan itu kemudian disadari bisa berbahaya dalam jangka panjang. Pemerintah harus membangun kekuatan pembiayaan dari dalam negeri, khususnya pajak untuk membiayai pembangunan.
Salah satu terobosan penting yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Keppres 14A pada tahun 1980 terkait pengelolaan anggaran pemerintah. Kebijakan ini menetapkan pengutamaan barang produksi dalam negeri dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah.
Setelah kabinet baru tahun 1983 Pak Harto meningkatkan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Keppres 30 tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga. Keppres tersebut memperkuat posisi dan kewenangan Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang ketika itu dijabat oleh Ir Ginandjar Kartasasmita.
Ini merupakan kebijakan sangat strategis. Di satu pihak memberikan proteksi dan peluang bagi produk nasional, pada lain pihak pemerintah mempunyai kekuatan untuk membina dan mengembangkan kewirausahaan nasional, khususnya potensi pengusaha muda.
Pada periode ini terlihat banyak sekali pengusaha muda nasional yang memanfaatkannya sehingga mampu berkembang dan naik kelas menjadi pengusaha nasional yang bisa diandalkan.
Salah satu yang patut dicatat sebagai contoh adalah pengembangan belalai Garbarata oleh PT Bukaka Teknik Utama. Perusahaan ini mampu mengisi ceruk terbatas dalam pengembangan bandar udara. Hingga saat ini Bukaka mampu mempertahankan dominasinya dalam pengadaan koridor Garbarata, bahkan tidak hanya di dalam negeri, melainkan mengekspornya ke berbagai negara. ‘
Pertumbuhan pengusaha nasional sangat cepat pada periode itu. Mereka mampu mengembangkan bisnis di sektor lainnya, termasuk sektor perbankan dan lainnya. Tumbuhnya lapisan pengusaha yang makin luas dan kuat merupakan capaian penting. Dengan demikian tumbuh lapisan pembayar pajak yang makin kuat.
Liberalisasi ekonomi
Fakta memperlihatkan keberhasilan berbagai program pemerintah yang dilakukan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan turun drastis dari sekitar 60% pada tahun 1970 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996. Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi nasional tercatat tinggi, paling rendah 6% bahkan pernah mencapai 10% lebih pada awal pemerintahan Pak Harto. Angka pertumbuhan diatas 8% dicapai pada tahun 1973, tahun 1977, dan tahun 1980.
Kebijakan Pembangunan terbukti telah menaikkan daya beli masyarakat, meningkatnya ekspor-impor, derasnya arus investasi dan kemampuan belanja pemerintah. Pemerintah kemudian melakukan terobosan berikutnya untuk mengembangkan dunia usaha agar lapisan pembayar pajak pun bertambah tebal. Sehingga kontribusi mereka makin besar terhadap pembiayaan pembangunan.
Pada dasawarsa 80an pemerintah mengeluarkan beberapa kali paket deregulasi. Diawali dengan Paket Juni 1983 (Pakjun) yang menderegulasi aturan di bidang moneter dan perbankan. Pemerintah membebaskan penyaluran kredit perbankan melalui pencabutan pagu suku bunga dan kredit, termasuk kredit-kredit khusus yang dikeluarkan Bank Indonesia.
Kebijakan pelonggaran paling terkenal adalah deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 yang populer dengan sebutan Pakto 88. Kebijakan ini memudahkan syarat-syarat untuk mendirikan bank. Para pemilik dana dengan mudahnya mendirikan bank dan meraih status sebagai bankir. Dengan bermodal hanya Rp10 miliar sudah bisa mendirikan bank umum. Pakto 88 merupakan liberalisasi perbankan yang ditengarai paling liberal sepanjang Sejarah.
Masih ada beberapa paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah, seperti Paket 21 November 1988 (Paknov), juga ada Paket Desember (Pakdes).
Perkembangan ekonomi setelah periode itu terlihat makin bergairah. Banyak bank baru berdiri, bank devisa berkembang, kegiatan usaha pun bergairah. Perekonomian yang tumbuh pesat mendongkrak posisi Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Bahkan terdengar sebutan Indonesia calon Macan Asia yang baru.
Sayangnya, perkembangan pesat sering membuat orang teledor, menganggap enteng dan mengabaikan kemungkinan terburuk bisa terjadi. Banyak penyaluran kredit bank tanpa disertai analisis kelayakan usaha, pengusaha yang menarik utang luar negeri tidak melakukan hedging, dan kesembronoan lainnya.
Maka, ketika terjadi krisis moneter terhadap Baht Thailand pada 1997, dampaknya menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Ternyata dampak pukulannya mematikan. Pemerintah tak mampu mengendalikan krisis sehingga perbankan ambruk dan dunia usaha pun runtuh.
Tak ada yang abadi di dunia ini. Meski pencapaiannya terbilang gemilang, Pak Harto bertambah tua. Kontrol terhadap kekuasaannya tidak sekuat sebelumnya, makin banyak lapisan sekeliling yang bersikap Asal Bapak Senang (ABS). Di lain sisi, lapisan terdidik yang kritis dan vokal bertambah kuat.
Dalam situasi itu, setelah aksi unjuk rasa yang makin tidak bisa dikendalikan, Pak Hartao menyatakan berhenti sebagai Presiden RI. Keputusan itu juga memperlihatkan kebesaran sikapnya. Pak Harto legowo mundur demi kemaslahatan rakyat yang jauh lebih besar.***
