Apalagi, Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi ekspor-impor, termasuk minyak, dari Timur Tengah resmi ditutup. Dengan demikian, ketegangan politik dan keamanan di kawasan akan makin meningkat.
Harga minyak dunia sudah dipastikan bakal melonjak, bahkan sudah tembus US$80 per dolar AS. Pasar keuangan global juga akan ikut bergejolak sehingga bagi negara yang masih bergantung minyak impor seperti Indonesia, maka akan sangat berdampak pada harga energi dalam negeri.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai perang tersebut mengandung dua jenis dampak bagi Indonesia, langsung dan tidak langsung.
Dampak langsung sudah pasti kenaikan harga minyak. Sedangkan, dampak tidak langsung akan menjalar melalui pasar keuangan dan stabilitas makroekonomi.
“Yang paling cepat terasa adalah kanal harga energi. Jika eskalasi mengganggu distribusi di Selat Hormuz, pasar minyak akan bereaksi dalam hitungan jam, bukan minggu,” ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Selat Hormuz selama ini menjadi jalur vital distribusi energi global. Gangguan sekecil apa pun di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga minyak dunia secara instan. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara net importer minyak berada pada posisi rentan.
Kenaikan harga minyak mentah otomatis meningkatkan biaya impor energi. Dampaknya berlapis, mulai dari subsidi energi berpotensi membengkak, defisit transaksi berjalan melebar, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin kuat.
“Indonesia sebagai net importer minyak otomatis akan terpapar lewat kenaikan harga minyak mentah dunia, tekanan pada subsidi energi, dan potensi pelebaran defisit transaksi berjalan,” imbuhnya.
Minyak & Rupiah Bergejolak
Ronny menegaskan dampak langsung ini terutama terlihat dari kenaikan harga minyak dan perubahan sentimen pasar keuangan. Pasar bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan menunggu dampak riil benar-benar terjadi.
Di sisi lain, Ronny mengingatkan efek tidak langsung juga tak bisa diabaikan. Ketika ketidakpastian geopolitik meningkat, investor global cenderung melakukan flight to safety. Modal mengalir ke aset yang dianggap aman seperti dolar AS dan obligasi pemerintah AS.
Akibatnya, dolar AS menguat dan imbal hasil US Treasury naik. Arus modal pun keluar dari negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia. Artinya, dampaknya tidak lagi terbatas pada harga minyak, tapi stabilitas makroekonomi ikut teruji.
“Rupiah tertekan, biaya utang naik, dan volatilitas pasar saham meningkat. Dalam konteks ini, dampaknya bukan sekadar harga minyak, tetapi stabilitas makro, mulai dari kurs, inflasi, dan pembiayaan APBN,” jelas Ronny.
Ronny menjelaskan, transmisi dampak ke pasar keuangan bisa terjadi sangat cepat. Namun, efek ke sektor riil, seperti inflasi domestik, biasanya mulai terasa dalam rentang 1-3 bulan, tergantung respons kebijakan pemerintah.
“Apakah pemerintah menahan harga BBM lewat subsidi atau membiarkan penyesuaian bertahap. Jika harga energi global tinggi lebih dari satu kuartal, barulah kita melihat efek rambatan ke harga pangan, logistik, dan daya beli,” terangnya.
Dalam jangka pendek, Ronny melihat tiga risiko signifikan. Pertama, tekanan inflasi impor dari energi dan bahan baku. Kedua, pelemahan rupiah yang memperberat beban utang valas korporasi. Ketiga, tekanan fiskal akibat subsidi yang membengkak.
Jika konflik bersifat terbatas dan cepat mereda, dampaknya bisa temporer. Namun jika berubah menjadi perang kawasan yang melibatkan jalur distribusi energi global, Indonesia harus bersiap pada skenario ‘higher for longer’ untuk harga minyak dan volatilitas pasar.
“Intinya, dampaknya bisa langsung sekaligus tidak langsung. Cepat di pasar, bertahap di sektor riil. Yang menentukan kedalaman masalah ini bukan hanya siapa yang menembak, tapi berapa lama konflik menyala. Dalam ekonomi global kian terintegrasi, percikan di Timur Tengah bisa menjadi api kecil di dompet rumah tangga kita,” tegasnya.
Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai dampak perang ini sudah terlihat dari lonjakan harga minyak dunia yang meroket dari kisaran US$67-US$70 menjadi US$80 per barel. Bahkan, ia memprediksi harga bisa tembus US$100 per barel jika konflik meluas.
Menurut Fahmy, dari sisi pasokan, Indonesia relatif masih bisa mencari sumber alternatif. Minyak dan gas dapat diperoleh dari berbagai negara, termasuk melalui hub perdagangan seperti Singapura.
Namun, persoalan utama bukan sekadar ketersediaan pasokan, melainkan harga. Sebagai net importer, Indonesia tetap harus mengikuti harga minyak dunia.
“Kalau dari segi supply itu bisa dari berbagai sumber. Artinya tidak begitu masalah untuk minyak dan gas, tapi harga kan harus mengikuti harga minyak dunia. Jadi itu pasti akan punya pengaruh terhadap ekonomi Indonesia,” kata Fahmy.
Kondisi ini, katanya, akan membuat pemerintah menghadapi dilema kebijakan, khususnya terkait BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Jika harga BBM subsidi dinaikkan saat harga minyak berada di kisaran US$80-US$90 per barel, risiko inflasi akan meningkat.
Kenaikan harga BBM subsidi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperberat beban kelompok miskin. Namun, jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi dalam APBN akan membengkak.
“Tapi kalau tidak dinaikkan, maka beban subsidi dari BBM akan semakin membengkak dan ini memberatkan bagi APBN. Apalagi ICP kita itu kan dipatok sekitar US$70. Sekarang harganya sudah US$80 kan, berarti harus ada suatu penyesuaian gitu. Jadi itu kondisi yang sulit gitu bagi Indonesia,” jelasnya.
Makanya, ia menyarankan selama harga minyak dunia masih di bawah US$100 per barel, pemerintah sebaiknya menahan kenaikan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat.
