Dengan suara bulat, seluruh kader memberikan mandat kepada Megawati untuk kembali memimpin lima tahun ke depan. Selain itu, Hasto Kristiyanto juga dipercaya kembali sebagai Sekretaris Jenderal. Ini menunjukkan sinyal kuat bahwa PDI-P memilih kesinambungan daripada melakukan eksperimen baru.
Fakta politik ini menimbulkan berbagai spekulasi tentang arah PDI Perjuangan setelah konsolidasi. Kembalinya Megawati sebagai Ketua Umum bukan hanya soal regenerasi yang tertunda, tetapi juga simbol bahwa partai ini mengutamakan kontinuitas di atas perubahan. Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen mempertegas bahwa mesin partai akan tetap berjalan dengan pola yang telah teruji, yaitu perpaduan antara disiplin organisasi dan loyalitas ideologis.
PDI-P tidak langsung menegaskan apakah mereka akan menjadi oposisi murni atau sekadar penyeimbang. Pidato Megawati memberi isyarat kuat bahwa partai
ini ingin menegakkan kemandirian politik. Tidak akan begitu saja mengikuti arus pemerintah, tapi juga tidak menutup pintu komunikasi jika itu demi kepentingan rakyat.
Agenda partai ke depan yang ditegaskan kembali, memperkuat struktur organisasi hingga ke akar rumput, membangun kaderisasi yang lebih sistematis, serta
memastikan bahwa PDI-P tetap dikenal sebagai partai wong cilik.
Dengan demikian, kongres bukan hanya forum seremonial, melainkan ajang konsolidasi yang mengikat arah perjuangan untuk lima tahun ke depan.
Hasto Istimewa
Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal memiliki makna politik yang signifikan, baik untuk internal partai maupun hubungan PDI-P dengan dinamika politik nasional. Setidaknya ada empat poin penting dari keputusan Megawati Soekarnoputri ini.
Pertama, Hasto telah membuktikan dirinya sebagai kader yang konsisten dan loyal terhadap garis politik partai. Dalam berbagai situasi politik, dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi, ia menunjukkan keteguhan dalam menjalankan mandat Ketua Umum.
Hasto tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga mampu menyuarakan sikap politik PDI-P di ruang publik. Penunjukan kembali ini menegaskan bahwa loyalitas adalah salah satu kriteria utama di PDI-P. Bagi Megawati, loyalitas tidak hanya berarti kesetiaan personal, tetapi juga menjaga ideologi dan arah perjuangan politik yang diwariskan Bung Karno.
Kedua, langkah ini mencerminkan strategi kesinambungan partai sekaligus sinyal bahwa PDI-P tetap stabil meski menghadapi dinamika eksternal. Ketika banyak partai lain mengutamakan rotasi kepemimpinan sebagai simbol pembaruan, PDI-P justru memilih kestabilan.
Ini menjadi penting karena PDI-P menghadapi tantangan berat pasca-Pemilu 2024, di mana kemenangan legislatif tidak otomatis menjadikannya penguasa utama pemerintahan. Dengan Hasto sebagai Sekjen, PDI-P menegaskan strategi politik jangka panjang, menghindari pragmatisme sesaat.
Ketiga, Hasto bukan hanya Sekjen dalam arti administratif. Ia telah menjadi penjaga ideologi sekaligus manajer politik. Sebagai penjaga ideologi, Hasto terus menggaungkan ajaran Bung Karno, mulai dari Trisakti hingga Marhaenisme. sebagai landasan politik PDI-P. Ia sering kali tampil sebagai “juru tafsir” ideologi,
yang mengaitkan prinsip-prinsip lama dengan konteks kekinian, baik dalam isu kedaulatan pangan, geopolitik, maupun pembangunan ekonomi.
Sebagai manajer politik, Hasto berperan penting menjaga soliditas kader. Dengan struktur partai sebesar PDI-P, menjaga agar mesin politik tetap kompak bukan perkara mudah.
Dalam beberapa momentum politik, terlihat bahwa Hasto mampu meredam potensi friksi internal sekaligus mengarahkan energi kader untuk tujuan bersama.
Keempat, penunjukan kembali Hasto juga memiliki makna politis dalam konteks hubungan PDI-P dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah Pilpres 2024, posisi PDI-P berada di persimpangan: apakah menjadi oposisi atau membangun pola hubungan kritis-konstruktif.
Dengan menempatkan Hasto, Megawati menunjukkan bahwa partai akan tetap menjaga jarak yang jelas dengan pemerintah, sembari tidak menutup ruang komunikasi politik.
Keberadaan Hasto sebagai Sekjen adalah sinyal bahwa menjalin hubungan dengan PDI-P tidak akan semudah membangun relasi dengan partai-partai lain.
Hasto dikenal detail, kritis, dan disiplin ideologi, sehingga setiap langkah kerja sama harus sejalan dengan prinsip partai. Hasto cukup istimewa bagi Megawati maupun PDI-P. Pertama kali ditunjuk sebagai Sekjen pada Kongres 2015 di Bali, ia kembali dipercaya dalam Kongres 2019 di Bali.
Arah ke Depan
Bagi PDI-P, oposisi murni memang memberikan kejelasan identitas politik, terutama setelah kalah dalam Pilpres 2024. Namun, oposisi kritis bisa memberi ruang lebih luas untuk menjaga pengaruh politik sekaligus menyiapkan fondasi menghadapi Pemilu 2029.
Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDI-P memiliki modal besar untuk menjadi oposisi efektif. Partai ini dapat mengontrol jalannya kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran, sekaligus mengajukan alternatif solusi.
Posisi sebagai penyeimbang kekuasaan tidak hanya memberikan legitimasi moral, tetapi juga dapat menjadi jalan bagi PDI-P untuk merebut kembali kepercayaan rakyat.
Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, seperti dikutip Metro TV News, menilai bahwa PDI-P memilih berada di jalur penyeimbang adalah strategi yang cerdas.
Menurutnya, tidak perlu terjebak dalam dikotomi oposisi versus koalisi. PDI-P tetap dapat menjaga identitas politiknya sebagai partai besar dengan suara signifikan, sekaligus memiliki keleluasaan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa kehilangan ruang komunikasi politik.
Kaderisasi dan suksesi kepemimpinan menjadi tugas mendesak. Siapa yang akan melanjutkan estafet dari Megawati? Konsolidasi organisasi juga sangat penting.
PDI-P selama ini dikenal memiliki jaringan kuat hingga tingkat ranting dan anak ranting. Namun, pasca-Pilpres 2024, muncul gejala fragmentasi di beberapa daerah. Jika tidak segera ditangani, kekuatan struktural yang menjadi keunggulan PDI-P bisa berubah menjadi kelemahan.
Menuju 2029
Penunjukan Hasto sebagai Sekjen adalah langkah strategis jangka panjang menuju 2029. Ia diharapkan mampu menjaga soliditas internal partai sekaligus menciptakan narasi politik baru setelah era Jokowi.
PDI-P menghadapi tantangan regenerasi, terutama dalam menentukan figur yang akan diusung pada Pemilu 2029. Jika Hasto sukses menjaga konsolidasi partai sambil memberi ruang bagi munculnya tokoh muda, PDI-P berpotensi tetap menjadi kekuatan dominan.
Kongres VI PDI Perjuangan menjadi momen penting bagi partai terbesar di Indonesia. Keputusan Megawati untuk kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen menunjukkan bahwa partai lebih memilih konsistensi dan stabilitas internal daripada mencoba figur baru.
Arah politik PDI-P pasca-Kongres tidak hanya soal strategi kekuasaan, tetapi juga keberlangsungan ideologi, penguatan kader, dan warisan politik Megawati Soekarnoputri.
Keputusan-keputusan yang diambil saat ini akan menentukan apakah PDI-P tetap menjadi partai pelopor atau hanya menjadi bagian dari sejarah panjang politik Indonesia.
