Satu tahun pertama di kabinet tentu tidak mudah. Di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kementerian Sosial menghadapi tantangan besar,
seperti memperbaiki data penerima bantuan sosial yang sering menjadi sorotan, mengubah paradigma bantuan menjadi pemberdayaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari program Kemensos, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Inpres ini menjadi landasan hukum dan moral bagi seluruh kementerian dan lembaga negara untuk bersinergi dalam satu visi menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2027.
Di antara berbagai langkah strategis, pembangunan dan pengoperasian Sekolah Rakyat menjadi fokus utama. Program ini dikoordinasikan oleh Kemensos,
yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pendidikan sosial berbasis inklusif bagi anak-anak dari keluarga termiskin, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat bertujuan membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin serta menciptakan generasi baru yang berkarakter, tangguh, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
Program ini menggabungkan pendidikan dan pemberdayaan, memberikan anak-anak bekal ilmu, nilai, dan keterampilan, sementara keluarga mereka juga didukung melalui dukungan ekonomi, perbaikan rumah, dan jaminan kesehatan.
Miskin Ekstrim
Anak – anak yang menjadi peserta program direkrut melalui seleksi berbasis data sosial ekonomi yang diverifikasi oleh pemerintah daerah, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat.
Dengan cara ini, setiap kursi di Sekolah Rakyat benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Begitu diterima, siswa akan menjalani pendidikan dengan sistem boarding school, atau sekolah berasrama.
Selama masa pendidikan, seluruh kebutuhan mereka, dari seragam, makan, tempat tinggal, buku, hingga alat belajar, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Tak ada lagi beban biaya yang menakutkan bagi orang tua, tak ada lagi anak yang harus berhenti sekolah karena kemiskinan.
Kurikulum yang diterapkan pun dirancang secara komprehensif. Di dalamnya tidak hanya terdapat pelajaran formal setara SD, SMP, dan SMA, tetapi juga pelatihan karakter, kepemimpinan, keterampilan vokasional, hingga pendidikan kewirausahaan sosial.
Pemerintah ingin melahirkan generasi muda yang bukan hanya cerdas secara akademik, melainkan juga terampil dan mandiri secara ekonomi.
“Setiap anak didorong untuk mengenal dunia kerja sejak dini, memahami nilai gotong royong, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat,” katanya.
Pendidikan Terpadu
Secara geografis, Sekolah Rakyat dibangun di berbagai daerah dengan prioritas wilayah miskin dan padat penduduk. Pada tahap awal tahun ajaran 2025/2026, seratus titik rintisan tersebar di beberapa provinsi,
seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pemerintah menargetkan sedikitnya dua ratus sekolah beroperasi hingga akhir tahun anggaran 2026.
Di kompleks sekolah, anak-anak belajar di ruang kelas modern, menggunakan laboratorium komputer dan sains, berolahraga di lapangan yang layak, serta membaca di perpustakaan digital.
Di asrama, mereka hidup dengan pola disiplin dan bimbingan intensif dari pengasuh serta guru yang direkrut khusus oleh Kementerian Sosial.
Keunikan Sekolah Rakyat terletak pada pendekatan menyeluruhnya. Program ini tak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga merangkul keluarga mereka.
Melalui kerja sama dengan berbagai program sosial, pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah, akses kesehatan melalui BPJS, dan pelatihan ekonomi produktif untuk para orang tua.
Kekuatan lain Sekolah Rakyat ada pada kolaborasi lintas kementerian yang mencerminkan tata kelola pemerintahan baru.
Selain Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turut berperan dalam penyelarasan kurikulum, pengembangan karakter siswa, dan sertifikasi lulusan.
“Sejumlah perguruan tinggi negeri dan lembaga riset nasional juga terlibat dalam pelatihan guru, riset dampak sosial, serta pemantauan mutu program di lapangan,” katanya.
Tiga Pilar
Ada tiga pilar utama dalam konsep sosial Prabowo. Pertama, pemerataan kesejahteraan dengan memastikan bantuan dan sumber daya negara menjangkau seluruh lapisan, terutama kelompok miskin dan rentan.
Kedua, kemandirian ekonomi keluarga miskin dengan mengubah penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif melalui pelatihan, akses modal, dan dukungan sosial.
Ketiga, penguatan solidaritas sosial nasional untuk membangun kembali semangat gotong royong sebagai fondasi kekuatan bangsa.
Visi ini diterjemahkan dalam sejumlah instruksi strategis kepada Kementerian Sosial, antara lain: melakukan pembaruan total terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih akurat dan terintegrasi lintas lembaga;
mengembangkan digitalisasi sistem bantuan sosial dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik; serta mentransformasi bantuan sosial menjadi pemberdayaan sosial melalui pelatihan kerja, kewirausahaan sosial, dan peningkatan kapasitas komunitas.
Gus Ipul merespons visi tersebut dengan langkah nyata. Ia membentuk tim reformasi data sosial yang melibatkan akademisi, lembaga riset, dan pemda untuk memperbaiki DTKS.
Ia juga memperkenalkan sistem Digital Welfare System (DWS) yang memungkinkan validasi data penerima bansos secara real-time, meminimalkan kebocoran, dan mempercepat distribusi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan sosial harus bergerak dari penyaluran bantuan ke pemberdayaan dan kemandirian, dengan memperluas model Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi PKH Plus Produktif, di mana penerima manfaat didorong untuk membangun usaha kecil berbasis keluarga.
Program ini disambut baik oleh banyak daerah karena memberi efek ganda: mengurangi ketergantungan dan menumbuhkan ekonomi lokal. Sinergi antara konsep Presiden dan implementasi teknis kementerian tampak jelas dalam prinsip kerja yang ia bangun:
“Cepat, tepat, dan bermartabat.” Cepat dalam respon kebijakan, tepat sasaran dalam implementasi, dan bermartabat karena berorientasi pada penguatan manusia, bukan sekadar angka statistik.
Capaian dalam Setahun
Dalam satu tahun masa jabatannya, berbagai kebijakan dan terobosan berhasil diwujudkan. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto,
Gus Ipul membawa semangat perubahan dalam pengelolaan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, serta pembaruan data nasional yang lebih akurat dan terpadu.Salah satu langkah paling monumental adalah pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos).
Pada awal 2025, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial.
Melalui DTSEN, setiap penerima bantuan diverifikasi lebih akurat berdasarkan kategori ekonomi (desil) dan kondisi sosial rumah tangga. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menghilangkan salah sasaran yang sering menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan.
Laporan resmi menunjukkan bahwa sejak pertengahan 2025, tingkat kesalahan sasaran bansos menurun drastis, dan distribusi bantuan menjadi lebih proporsional di antara kelompok miskin ekstrem.
Dalam pemberdayaan ekonomi, Gus Ipul meluncurkan program melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kegiatan ekonomi produktif. Salah satu keberhasilan signifikan adalah ekspor empat kontainer produk kerajinan berbahan eceng gondok dan mendong ke Amerika Serikat.
Produk-produk tersebut berasal dari kelompok KPM di beberapa kabupaten, membuktikan bahwa penerima bantuan sosial bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif yang berdaya.
Langkah strategis lainnya adalah pengangkatan 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap garda depan penyelenggaraan bantuan sosial.
Semua inisiatif ini sejalan dengan kebijakan Presiden, yang menekankan pentingnya bansos yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
Gus Ipul menjadi salah satu menteri yang paling aktif dalam mengawal transformasi sistem jaring pengaman sosial.
