Penugasan ini adalah bukti kepercayaan yang terbangun dari dedikasi dan kontribusinya selama bertahun-tahun. Sebagai Koordinator Korpolkam, Sufmi Dasco menetapkan tiga agenda prioritas.
Pertama, meningkatkan kinerja DPR melalui kolaborasi antarpartai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat performa lembaga legislatif.
Kedua, menjaga stabilitas politik pasca-transisi pemerintahan dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan publik, termasuk pelunasan utang rakyat dari program-program yang belum selesai.
Ketiga, merespons aspirasi publik secara cepat, seperti mendorong pembatalan revisi UU Pilkada 2024 yang sempat menuai polemik.
“Saya ingin terus membuat terobosan baru dalam lingkup DPR RI demi kemajuan bangsa dan negara,” tegasnya.
Perkuat Peran DPR
Dalam menghadapi berbagai persoalan penting di DPR, Sufmi Dasco mengutamakan musyawarah dan mencari titik temu daripada memperbesar konflik. Salah satu fokusnya adalah penurunan angka kemiskinan nasional.
Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, dari 9,03 persen pada Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan pemerintah, namun DPR harus terus mengawal program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada perlindungan data pribadi, menegaskan bahwa itu adalah hak fundamental warga negara. DPR akan memastikan adanya regulasi kuat untuk menjamin keamanan informasi pribadi setiap warga.
Sufmi Dasco berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dan memperkuat mekanisme kontrol sosial dalam pelaksanaan fungsi DPR. Menurutnya, keberhasilan DPR tidak hanya diukur dari banyaknya undangundang yang disahkan, tetapi dari seberapa besar dampaknya bagi masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam setiap proses kebijakan.
“Keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat demi kemajuan bangsa,” tegasnya.
Diplomasi Ekonomi
Menurut Dasco, hilirisasi bukan hanya kebijakan teknis di sektor industri, tetapi juga upaya transformatif untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan sebagai negara pengekspor bahan mentah.
Indonesia terlalu lama menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah. Kini saatnya mengekspor produk dengan nilai tambah, bukan hanya nikel, tembaga, atau bauksit mentah.
Hilirisasi, menurutnya, lebih dari sekadar pembangunan smelter atau pabrik pengolahan mineral. Ini adalah langkah strategis untuk merebut kendali atas sumber daya alam, yang selama ini lebih banyak dinikmati perusahaan asing.
Dirinya mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar perjuangan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat., serta menyoroti pentingnya kepemilikan industri hilir.
Ia mengkritik skema investasi yang terlalu menguntungkan investor asing dan mengabaikan peran BUMN serta pengusaha nasional. Pemerintah perlu memperkuat holding BUMN tambang seperti MIND ID dan mendorong kemitraan sehat antara investor asing dan pelaku industri nasional.
Ke depannya, ia berharap hilirisasi tidak hanya fokus pada komoditas mineral tetapi juga sektor strategis lain seperti pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.
Dia menekankan perlunya roadmap nasional yang jelas, terukur, dan berjangka panjang, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk daerah penghasil tambang.
Sufmi Dasco, sebagai kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, menjabat Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo.
Ia berperan dalam keputusan strategis partai dengan menjembatani kebijakan partai dan agenda pemerintahan melalui pendekatan diplomatis dan koordinasi lintas lembaga.
Perannya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI membuatnya memahami bahwa posisinya menuntut kemampuan menjaga
keseimbangan antara kepentingan pemerintah, DPR, dan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Setiap partai punya kepentingan masing-masing dalam visi, misi, dan programnya. Tugas saya adalah memastikan kompromi itu tetap dalam koridor kepentingan nasional,” jelasnya.
On the Track
Sufmi Dasco menilai pemerintahan Prabowo–Gibran telah menunjukkan kemajuan nyata. Menurutnya, pemerintahan saat ini berjalan sesuai rencana dan mulai merealisasikan berbagai program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita secara bertahap.
Ia menyebut bahwa pemerintah berusaha keras untuk tetap berada di jalur yang benar dan memenuhi janji-janji kampanye yang disampaikan saat pemilihan presiden.
Dia memaparkan beberapa program strategis yang telah dijalankan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Selain itu, pemerintah juga telah menghapus piutang UMKM di bank milik negara untuk meringankan beban pelaku usaha kecil dan menengah.
Menurutnya, target-target Asta Cita mulai dijalankan di berbagai sektor, dan DPR terus mendorong pemerintah agar konsisten merealisasikan program prioritas secara menyeluruh.
DPR juga akan memastikan komitmen pemerintah tetap berada di jalur yang benar demi memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jejak Karier
Sebelum memasuki dunia politik, Sufmi Dasco berkarier sebagai pengusaha dan pernah menjabat direktur di beberapa perusahaan, seperti PT Randika Dwa Perkasa (1989–2007), PT Omerta Cipta Securita (2007–2014), dan PT Pasopati Indorisk (2010–2014).
Ia mulai mengenal politik melalui kedekatannya dengan Fadli Zon sebagai rekan bisnis, sehingga ia dapat terlibat aktif saat Partai Gerindra didirikan.
Dalam perjalanan karier politiknya, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra periode 2008–2014 dan kini menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.
Di legislatif, Sufmi Dasco menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019, terpilih kembali sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2019–2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029 di posisi yang sama.
Selain kiprahnya di politik, ia aktif sebagai akademisi dan dosen di berbagai universitas. Ia dipercaya sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung periode 2020–2025 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada Desember 2022.
