Hampir dua pekan kemudian, Kamis, 14 Agustus 2025 barulah nama Hasto Kristiyanto disebut oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P di kantor DPP PDI-P, dan langsung dilantik dan disumpah bersama pengurus lain yang belum dilantik di Bali.
Kongres VI di Bali dan juga pelantikan Kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen mengakhiri berbagai drama politik yang terjadi di PDI-P. Rencana pelaksanaan Kongres PDI-P sejak awal 2025 tertunda-tunda akibat politisasi hukum terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Hasto didakwa melakukan penyuapan ke salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menghalang- halangi proses penyidikan Harus Masiku. Hasto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 Februari 2025.
Hasto kemudian diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi dan divonis 3,5 tahun penjara akibat kasus tersebut. Namun akhirnya mendapatkan Amnesti dari Presiden Prabowo Subianto bersama 1.178 orang terpidana. Hasto menjadi satu-satunya tahanan KPK yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 31 Juli 2025.
Karena itu pada acara Pembekalan kepada para Kepala Daerah dan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota , Megawati meminta kepada mereka yang memiliki Hak Suara tetap tinggal di Bali untuk mengikuti Kongres VI PDI-P. Hasto hadir pada 2 Agustus 2025 dan mendapatkan sambutan hangat dari Megawati dan para peserta Kongres.
Pembuka Jalan
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dipandang sebagai membuka jalan bagi Prabowo dan Megawati untuk membangun Kembali kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PDI-P yang disebut dengan kekuatan Mega-Pro (Mega-Prabowo) seperti pada pemilihan presiden pada 2009 lalu.
Namun, Megawati secara tegas menyatakan bahwa PDI-P tidak akan menjadi bagian dari pemerintah, tapi juga tidak akan menjadi partai oposisi, melainkan menjadi “Partai Penyeimbang.” Jika ada isu nasional yang akan menentukan hajat hidup orang banyak, PDI-P akan mendukung pemerintah.
Keputusan Megawati untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo mengandung nilai positif. Ini untuk kedua kalinya PDI-P menjadi partai yang berada di luar pemerintahan, jika tidak mau dikatakan sebagai partai oposisi. Pada 2004-2014, 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P juga menjadi partai non-pemerintah bersama Partai Gerindra. Bagi Mega, buat apa bergabung dengan pemerintah jika bersaing saat pemilihan umum legislatif, terlebih lagi saat pemilu presiden.
Hasto Sekjen
Mengapa Megawati memilih Hasto Kristiyanto untuk jabatan ketiga sebagai Sekjen PDI-P. Analisis saya sederhana saja. Pertama, Hasto Adalah orang yang sudah membangun sistem administrasi PDI-P dan mendapatkan ISO 2000, suatu pencapaian yang terbaik yang dicapai sebuah Partai Politik di Indonesia.
Kedua, Hasto adalah orang yang mengenal seluk beluk sosial, ekonomi, budaya keluarga Bung Karno, termasuk keluarga Megawati Soekarnoputri.
Ketiga, tak ada persoalan antara Hasto dengan anak-anak Megawati, walau sempat terbetik berita ada persoalan antara Hasto dan Puan Maharani.
Keempat, Hasto pernah ditekan agar mundur dari jabatan Sekjen PDI-P. Hasto amat tegar dan tetap membela partai. Karena itu, diangkatnya Hasto Kembali sebagai Sekjen PDI-P Adalah pernyataan bahwa PDI-P masih di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan tidak bisa diacak-acak.
Kelima, Hasto dialah orang yang membongkar rekayasa pelemahkan KPK melalui perubahan UU KPK pada 2019.
Bukan Andi Wijayanto
Megawati tidak memilih Andi Widjajanto sebagai Sekjen, walaupun merupakan andalan untuk mengkaji geopolitik internasional, perkembangan ekonomi dunia, dan tentunya politik domestik. Andi juga orang dekat Prabowo yang selalu memberi salam komando dengan Prabowo jika bertemu, sejak menjelang Mega dan Prabowo Bersatu pada pemilu presiden 2009. Untuk mencegah anggapan orang soal kerja sama politik Mega dan Prabowo, lebih baik Andi memegang fungsi pengembangan partai saja.
Juga tetap memegang fatsun politik, kalau kita tidak masuk dan berjuang bersama saat pemilu presiden, harus berada di luar pemerintahan. Biarlah mereka yang bekerja keras mendapatkan manfaat dari perjuangannya dulu.
Kabinet Indonesia maju terdiri atas orang- orang partai dan non-partai yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan, lebih baik PDI-P membangun kembali citranya yang sempat terganggu selama ini. PDI-P harus bersih-bersih.***
