Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pembentukan suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Undang-undang Pertahanan Negara No. 3 tahun 2002 antara lain mengatur pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Sjafrie menyampaikan DPN memiliki dua dimensi, yakni dimensi mikro dan dimensi makro. Dimensi makro mencakup dimensi kedaulatan negara
“Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau, harus memperkuat diri dengan defensif aktif. Antara lain diwujudkan dengan membangun empat belas pabrik amunisi,” katanya.
Perisai Trisula
Sjafrie juga memaparkan konsep Perisai Trisula Nusantara, sebuah strategi pembangunan kekuatan pertahanan negara yang mengintegrasikan tiga matra TNI untuk menjaga wilayah NKRI dan menghadapi berbagai ancaman. Konsep dari Kementerian Pertahanan ini berfokus pada tiga pilar utama.
Pertama, interoperabilitas matra yang menyatukan dan menyelaraskan sistem komando, informasi, dan persenjataan agar mampu merespons ancaman dengan cepat dan efektif.
Kedua, modernisasi Alutsista melalui pengadaan dan pengembangan alat utama sistem senjata yang lebih canggih.
Ketiga, kemandirian industri pertahanan dengan mendorong produksi Alutsista dalam negeri, sehingga Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam menjaga kedaulatan.
Dengan kebijakan ini, TNI diharapkan mampu bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan modern yang siap menghadapi kompleksitas ancaman abad ke-21 sambil menjunjung profesionalisme.
“Berdiri di atas kaki kita sendiri, ini adalah tekad kita,” tegasnya.
Defensif Aktif
Sjafrie menegaskan dirinya mengusung konsep pertahanan defensif aktif yang dipadukan dengan filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Pendekatan ini memastikan Indonesia tidak memiliki ambisi menyerang negara lain, namun tetap tegas menjaga kedaulatan wilayahnya.
Pertahanan negara dilakukan dengan memperkuat kekuatan militer dan Alutsista modern untuk menciptakan efek gentar (deterrence) demi mencegah ancaman sebelum terjadi, termasuk lewat langkah preventif dan preemptif.
Dalam pertahanan rakyat, seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dilibatkan melalui pembentukan komponen cadangan, komponen pendukung, serta Batalyon Teritorial Pembangunan.
Ratusan batalyon ini dibentuk untuk memperkuat ketahanan wilayah, menjaga stabilitas, dan mendekatkan TNI dengan masyarakat. Semua ini didukung oleh kemandirian industri pertahanan, seperti membangun pabrik amunisi untuk menjamin ketahanan saat kondisi darurat.
“Dengan menjalin kerja sama internasional berdasarkan asas saling menguntungkan (mutual benefit) dan saling menghormati (mutual respect) kedaulatan,” ujarnya.
Tidak Ofensif
Sjafrie mengaku harus berkeliling ke negara-negara regional dan global untuk menyampaikan konsep defensif aktif. Tujuannya agar mereka memahami bahwa Indonesia menganut konsep ini sebagai arah dan kebijakan nasional di bidang pertahanan.
Kepada negara-negara tetangga, regional, dan global, ia menegaskan bahwa konsep tersebut bukan untuk tujuan ofensif. Indonesia tidak memiliki ambisi menyerang, baik ke negara-negara tetangga maupun regional, melainkan hanya untuk menjaga dan mengawal kedaulatan NKRI.
Sebagai negara berdaulat, lanjut Sjafrie, Indonesia harus memperkuat diri dengan kemampuan menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan nasional.
“Kita memaksimalkan kemampuan komponen cadangan agar menjadi bagian utuh dari sistem pertahanan,” ujarnya.
Delapan Program
Kementerian Pertahanan saat ini terus melanjutkan dan mengembangkan delapan program prioritas pertahanan.
Tiga di antaranya merupakan kelanjutan kebijakan yang dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menjabat Menhan, yaitu penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional, kebijakan Perisai Trisula Nusantara, dan Unhan RI sebagai laboratorium nasional.
Sementara itu, lima program lainnya dikembangkan dari kebijakan Presiden, mencakup reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, pertahanan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, peninjauan anggaran, serta kerja sama internasional nonpakta pertahanan.
Kemhan berhasil memperkuat fondasi pertahanan dengan meningkatkan modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
“Produksi kendaraan taktis MV3-EV Pandu, peluncuran kapal angkut LCU 2.500 DWT, uji coba helikopter H225M, hingga peresmian fregat terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya-320, menjadi penanda kemandirian Alutsista nasional”. katanya.
Diplomasi Pertahanan
Pemerintah mendorong diplomasi pertahanan aktif dan kerja sama strategis dengan berbagai negara. Indonesia menunjukkan peran globalnya lewat partisipasi kontingen TNI di parade Bastille Day 2025 di Paris, parade Hari Republik India 2025, serta kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian di Mesir yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dimensi sosial dan kesejahteraan melalui program bakti sosial dan layanan kesehatan di Papua, rehabilitasi terpadu bagi prajurit, serta peluncuran multivitamin nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Kementerian Pertahanan meningkatkan pemeliharaan dan perawatan personel dengan memberi perhatian langsung pada kondisi satuan di perbatasan,
sekaligus membangun postur pertahanan yang tangguh, merata, dan berkelanjutan melalui pembentukan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di seluruh Indonesia.
“Dengan sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, dan diplomasi strategis, sektor pertahanan menegaskan komitmen menuju kemandirian, profesionalisme, dan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” ujarnya.
UU TNI
Sjafrie menyebut revisi UU TNI sebagai langkah strategis untuk memperkuat pertahanan nasional, dengan harapan TNI semakin siap menghadapi tantangan keamanan modern seperti ancaman siber dan dinamika geopolitik global.
Ia menjelaskan ada empat poin perubahan, yaitu perpanjangan usia pensiun hingga 65 tahun, penambahan tugas menghadapi ancaman siber, penguatan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, serta penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif.
Selain perubahan struktural, revisi ini juga bertujuan memperkuat modernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya, sekaligus mendorong industri pertahanan dalam negeri agar mampu menopang kekuatan TNI.
Usai lulus dari Akademi Militer, Sjafrie bersama Prabowo bergabung dengan Korps Baret Merah atau Kopassus dan terlibat dalam berbagai operasi penting, termasuk di Timor Timur.
Selama kariernya, ia memimpin pasukan yang menggagalkan pemberontakan di Timor Timur, Aceh, dan Papua, serta pernah menjabat Komandan Grup A Paspampres yang mengawal Presiden Soeharto, termasuk saat kunjungan berisiko ke Bosnia-Herzegovina pada 1995,
“Presiden Soeharto menolak memakai helm dan rompi antipeluru, memilih jas dan kopiah meski berada di Bosnia yang sedang berkonflik”. katanya
Meredakan Ketegangan
Sjafrie terus menapaki kariernya di dunia militer. Ia pernah menjadi komandan Resor Militer Surya Kencana pada 1995–1996, lalu menjabat kepala staf Garnisun Tetap Ibu Kota pada 1996, kepala staf Kodam Jaya di tahun yang sama, dan komandan Kodam Jaya pada 1997.
Di Kodam Jaya, ia menggantikan Sutiyoso tak lama setelah Prabowo memimpin Kopassus. Saat itu, Sjafrie dikenal mampu meredakan ketegangan dan mencegah kerusuhan di masa penuh gejolak.
Ia mengerahkan pasukan berbaris di seluruh Jakarta, menempatkan mereka di daerah rawan, bahkan ikut berpatroli untuk memastikan keamanan kota. Sepanjang kariernya, ia juga pernah menjabat sebagai asisten teritorial kepala staf umum TNI, staf ahli panglima TNI, koordinator staf ahli panglima TNI, dan kepala Pusat Informasi TNI.
Dari 2005 hingga pensiun pada 2010, ia menjadi sekretaris jenderal Departemen Pertahanan yang pada 2008 berganti nama menjadi Kementerian Pertahanan.
Usai pensiun, ia diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada 2010–2014.
Kemudian pada 2019–2024, ia menjabat Asisten Manajemen Pertahanan untuk Menteri Pertahanan Prabowo, sambil menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pertahanan pada 2023.
