Ia bertugas mengoordinasikan komisi-komisi yang menangani ketahanan ekonomi nasional, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, hingga investasi.
Dalam perannya, ia menjadi penggerak hubungan kerja antara DPR RI dan lembaga-lembaga tinggi negara seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Saat ini, fokus utama Sari adalah mengawal agenda legislasi nasional prioritas, khususnya penyempurnaan aturan ekonomi digital dan perlindungan konsumen di sektor keuangan.
Secara operasional, ia memimpin koordinasi lintas komisi untuk merespons isu-isu mendesak seperti stabilitas harga pangan dan penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.
Ia juga rutin turun ke daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II (Pulau Lombok) untuk memastikan program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berjalan selaras dengan kebijakan pusat.
“Sebagai wakil NTB, saya punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian yang adil dalam perencanaan anggaran pusat,” katanya.
Turun ke Daerah
Salah satu agenda kunjungan yang menonjol adalah mengawal program perumahan rakyat, memastikan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjangkau ribuan rumah tidak layak huni di Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Sari Yuliati ingin memastikan setiap kebijakan anggaran yang dirumuskan di Jakarta tidak berhenti sebagai angka di atas kertas, melainkan terwujud menjadi rumah layak, akses kesehatan yang mudah, dan pendidikan berkualitas bagi warga pelosok NTB.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Ekonomi dan Keuangan, ia harus menjaga stabilitas kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika global yang tak menentu,
sekaligus memenuhi tuntutan domestik yang tinggi, seperti memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Tantangan lain mencakup sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN, pengawasan pelaksanaan program ekonomi, serta memastikan efektivitas regulasi yang dihasilkan.
Ia juga perlu menjaga kepercayaan publik terhadap DPR di tengah kritik bahwa fungsi pengawasan belum optimal. Dalam konteks ini, kemampuan membangun konsensus dan menjaga kredibilitas institusi menjadi ujian nyata.
“Kita tidak bisa bekerja secara sektoral dalam menghadapi persoalan ekonomi bangsa. DPR harus mampu bersinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pragmatis-Institusional
Pemikiran Sari Yuliati cenderung pada pendekatan pragmatis-institusional, menempatkan kebijakan publik sebagai alat untuk mencapai stabilitas sekaligus pemerataan.
Ia melihat pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjangkau masyarakat luas.
Perspektif ini membawanya pada arus pemikiran yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan konsistensi mendorong sinergi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ekonomi yang efektif harus dibangun melalui koordinasi lintas sektor yang kuat, serta didukung kepastian hukum sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan investasi dan pembangunan jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pemerataan, memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor riil dan ekonomi daerah sebagai basis ketahanan nasional, dengan memberikan ruang bagi daerah berkembang sesuai potensi masing-masing.
Dalam hal ini, ia kerap menekankan perlunya kebijakan yang mendorong UMKM, industri lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kebijakan ekonomi yang kuat adalah kebijakan yang memberikan kepastian, keadilan, dan keberlanjutan. Tanpa itu, pembangunan tidak akan memiliki fondasi kokoh,” jelasnya.
Peran Perempuan
Karier Sari Yuliati yang terus menanjak tak lepas dari latar belakang sosial dan pendidikannya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan religius dan disiplin yang membentuk jiwa kepemimpinan serta kepeduliannya pada masyarakat.
Keberagaman sosial di Jakarta memperluas pandangannya tentang pluralitas bangsa dan pentingnya kebijakan inklusif. Selain pendidikan formal, ia aktif mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan dan organisasi politik, memperkuat kemampuannya memahami dinamika pembangunan nasional.
“Apa yang saya pelajari di kampus menjadi bekal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di DPR,” ujarnya.
Perjalanan kariernya dimulai dari aktivitas sosial dan organisasi, sebelum bergabung dengan Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Golkar, posisi penting yang menuntut keterampilan manajerial dan integritas.
Terjun ke politik praktis, ia terpilih menjadi Anggota DPR RI sejak 2019, mewakili daerah pemilihan NTB II. “Karier politik saya adalah bentuk pengabdian, bukan sekadar jabatan. Saya ingin memastikan setiap langkah yang saya ambil memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Representasi Perempuan
Selain fokus pada isu ekonomi, Sari Yuliati juga sering menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik. Baginya, keterlibatan perempuan di parlemen bukan hanya soal representasi, tapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Ia kerap mendorong agar perempuan diberi ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.
“Perempuan harus hadir di ruang-ruang pengambilan keputusan, karena perspektif mereka dapat memperkaya kebijakan yang dihasilkan,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, posisinya di pusat kekuasaan legislatif menjadi wujud perjuangannya. Di tengah dominasi laki-laki dalam politik Indonesia, kehadirannya menjadi simbol penting kepemimpinan perempuan di level strategis.
Penunjukannya mencerminkan besarnya kepercayaan politik terhadap kapasitasnya sekaligus membuka peluang lebih besar bagi perempuan di tingkat nasional.
Rekam jejaknya juga menunjukkan konsistensi di bidang yang penuh tantangan, yakni penegakan hukum dan keadilan. Selama dua periode di Komisi III DPR RI, ia aktif mengawal isu-isu hukum, termasuk advokasi bagi kelompok rentan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
