Danantara, swasembada beras, Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, stabilisasi rupiah, krisis energi akibat terganggunya Selat Hormuz, hingga keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Palestina tampak seperti titik-titik yang terpisah. Tetapi, bila titik-titik itu ditarik menjadi satu garis, terlihat sebuah pola: negara sedang berusaha memperbesar kendalinya atas aset, pangan, energi, industri, pasar, dan ruang diplomasi.
Ukuran dua tahun pertama ini tidak cukup ditanyakan melalui angka pertumbuhan atau banyaknya program. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: apakah Indonesia sekarang memiliki lebih banyak pilihan ketika dunia semakin sedikit memberikan pilihan?
Menyatukan Kekayaan Negara
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Februari 2025 merupakan satu di antara perubahan arsitektur ekonomi paling penting pemerintahan Prabowo. Bukan semata mengumpulkan aset badan usaha milik negara (BUMN), melainkan mengubah kekayaan negara menjadi sumber pembentukan modal dan investasi nasional.
Danantara mencoba menggeser posisi negara dari asset owner menjadi active investor. Pemerintah ketika itu menyebut nilai aset yang berada dalam pengelolaan Danantara lebih dari USD900 miliar. Aset dan dividen BUMN tidak hanya dilihat sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai modal yang dapat diputar kembali ke sektor-sektor strategis. Dalam rencana investasinya, Danantara menempatkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus dampak ekonomi nasional sebagai mandat ganda.
Di sinilah capaian harus dibedakan dari potensi. Besarnya aset yang berada dalam orbit Danantara tidak otomatis berarti besarnya uang tunai yang tersedia. Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan menciptakan return, memperbaiki produktivitas, menghasilkan nilai tambah, dan menghindarkan aset negara dari sekadar berpindah tangan secara administratif.
Langkah governance reset Danantara menjadi penting: evaluasi kualitas aset, manajemen risiko, kualitas laba, arus kas, disiplin belanja modal, serta penguatan kinerja pengembalian investasi. Konsolidasi aset tanpa konsolidasi tata kelola hanya akan memindahkan persoalan dari banyak meja ke satu meja.
Danantara juga mulai ditempatkan sebagai kendaraan investasi proyek strategis. Di bidang hilirisasi, pemerintah menyatakan, hasil kajian Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional akan diteruskan Danantara ke tahap investasi. Dengan demikian, Danantara bukan sekadar pengelola kekayaan lama. Ia sedang dicoba menjadi instrumen untuk membentuk masa depan ekonomi.
Semakin besar konsentrasi aset, semakin besar pula tuntutan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Danantara merupakan capaian institusional; apakah ia menjadi capaian ekonomi masih harus dibuktikan oleh waktu.
Menjaga Rumah Ekonomi
Ketahanan itu juga dimulai dari sawah. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,69–34,71 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,19 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 3,52 juta ton. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggunakan tiga indikator untuk menyatakan swasembada: tidak melakukan impor, produksi melampaui konsumsi, dan tersedianya stok yang memadai.
Angka tersebut membuat swasembada beras lebih dari sekadar slogan. Surplus produksi terhadap konsumsi bahkan meningkat sekitar 243 persen dibandingkan 2022.
Tahap berikutnya adalah mengubah surplus menjadi kekuatan perdagangan. Pada Maret 2026, Bulog mengekspor 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji. Rencana ekspor ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan karena itu tidak tepat disebut sebagai ekspor yang sudah terealisasi. Secara strategis arahnya menarik: Indonesia mulai bergerak dari negara yang cemas terhadap kekurangan beras menuju negara yang menguji surplus pangan sebagai kekuatan ekonomi.
Di sebelah pangan berdiri Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG adalah eksperimen negara kesejahteraan dengan skala sangat besar. Program itu tidak hanya mendistribusikan makanan, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru: dapur, petani, peternak, nelayan, pemasok, UMKM, tenaga kerja, transportasi, dan pemerintah daerah.
Semakin besar negara hadir di meja makan rakyat, semakin besar tuntutan agar tangan yang menyajikan makanan itu bersih. Kasus keracunan menjadi peringatan terhadap kualitas dan pengawasan. Program sosial berskala raksasa membutuhkan bukan hanya anggaran dan niat politik, melainkan juga sistem pengadaan, verifikasi, dan pengawasan yang kuat.
Ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,61 persen pada triwulan I 2026.9 Inflasi Juni 2026 tercatat 3,34 persen, dengan inflasi inti 2,76 persen. Pertumbuhan itu terjadi ketika ekonomi global melambat. China dan Amerika Serikat (AS) memang tidak stagnan; yang terjadi adalah perlambatan dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan, energi, serta geopolitik. Karena keduanya merupakan pasar dan sumber investasi penting bagi Indonesia, kemampuan mempertahankan pertumbuhan sekitar 5 persen merupakan capaian. Tetapi, tantangan berikutnya adalah mengubah pertumbuhan tersebut menjadi produktivitas, investasi, industrialisasi, dan ekspor bernilai tambah yang lebih kokoh.
Hormuz Menguji Negara
Krisis Selat Hormuz kemudian menjadi semacam stress test terhadap seluruh arsitektur ketahanan ekonomi. Sebelum perang, harga minyak Brent berada di sekitar USD72–73 per barel. Setelah konflik AS-Israel dengan Iran pecah, harga melonjak: sekitar USD78 pada 2 Maret, melewati USD85 pada 5 Maret, lalu menembus USD100 dalam fase awal krisis. Pada puncak berikutnya, Brent mencapai sekitar USD126 per barel pada akhir April.
Harga kemudian turun tajam setelah periode deeskalasi, mendekati USD74 pada akhir Juni. Tetapi, krisis tidak benar-benar selesai. Pada 14 Agustus, Brent kembali mencapai sekitar USD88,52 setelah gangguan pelayaran dan ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Hormuz.
Volatilitas itulah masalahnya. APBN 2026 dibangun dengan asumsi harga minyak USD70 per barel dan nilai tukar Rp16.500 per dolar. Ketika minyak melonjak jauh di atas asumsi dan rupiah melemah, tekanan datang dari dua arah sekaligus: harga komoditas naik, sementara setiap dolar untuk membayar impor menjadi lebih mahal.
Pemerintah mengalokasikan Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi. Ketika harga minyak menembus USD100, pemerintah menyatakan bahwa APBN akan digunakan sebagai shock absorber. Tetapi, Menteri Keuangan memperingatkan bahwa apabila harga bertahan sekitar USD90–92, defisit dapat mendekati 3,6 persen PDB sehingga efisiensi belanja diperlukan untuk menjaga batas fiskal. Inilah dilema klasik negara kesejahteraan: harga energi harus ditahan agar daya beli rakyat tidak runtuh, tetapi subsidi yang membesar menggerus ruang fiskal untuk program lain.
Maka, Hormuz memperlihatkan hubungan yang keras: minyak mahal meningkatkan kebutuhan dolar; rupiah melemah meningkatkan biaya impor; impor energi menekan APBN; subsidi menahan harga domestik; sementara BI harus menjaga stabilitas nilai tukar.
Guncangan tidak berhenti pada minyak. Sekitar 75 persen impor sulfur Indonesia berasal dari Timur Tengah, sementara sulfur merupakan bahan penting untuk menghasilkan asam sulfat bagi proses high-pressure acid leaching (HPAL) dalam industri nikel. Harga sulfur yang telah berada sekitar USD500 per ton meningkat lagi 10–15 persen ketika konflik pecah. Macquarie, lembaga keuangan global prestisius yang berbasis di Australia, bahkan memperkirakan gangguan sulfur dapat menambah sekitar USD4.000 per ton biaya produksi nikel Indonesia.
Hormuz memukul Indonesia melalui rantai yang jauh lebih panjang: Hormuz mengerek harga minyak dan gas, meningkatkan ongkos energi, menurunkan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap APBN, nilai subsidi. Juga menyebabkan kelangkaan pasok serta harga sulfur (S) sebagai bahan asam sulfat (H2SO4) pada pengolahan nikel dengan metode HPAL, yang berarti meningkatkan ongkos produksi nikel.
Itulah mengapa respons pemerintah –menahan harga energi, melakukan efisiensi, mencari pasokan alternatif dari AS dan Rusia, serta mendorong substitusi energi domestik– harus dibaca sebagai respons terhadap satu krisis yang menjalar melalui banyak simpul. Hormuz mengajarkan sesuatu yang lebih keras daripada bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak minyak. Indonesia membutuhkan lebih banyak pilihan: pilihan sumber energi, jalur pasokan, bahan baku industri, kebijakan fiskal, dan cadangan untuk menghadapi dunia yang berubah mendadak.
Memperdalam Rantai Nilai
Ironi terbesar hilirisasi terlihat justru melalui sulfur. Indonesia adalah kekuatan utama produksi nikel dunia. Tetapi, bijih yang ditambang di Indonesia, smelter yang berdiri di Indonesia, dan produk yang hendak diekspor dari Indonesia ternyata masih membutuhkan input penting dari kawasan Timur Tengah.
Hilirisasi karena itu tidak cukup dimaknai sebagai mengolah bijih di dalam negeri. Ia harus berarti memperpendek rantai ketergantungan. Jika bahan baku, energi, teknologi, mesin, pembiayaan, dan pasar masih bergantung pada luar, nilai tambah memang naik, tetapi kerentanan juga dapat ikut naik.
Di sinilah proyek dimethyl ether (DME) menjadi relevan. Konversi batu bara menjadi DME diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG (liquefied petroleum gas) impor. Danantara sempat menempatkan proyek tersebut dalam agenda hilirisasi strategis, tetapi groundbreaking ditunda karena studi teknologi dan keekonomian masih harus diperdalam.
Penundaan itu justru sehat bila dibaca sebagai disiplin investasi. Ketahanan energi tidak boleh dibangun dengan proyek yang mahal, tetapi tidak kompetitif. Danantara harus membuktikan bahwa modal negara dapat menciptakan ketahanan tanpa melahirkan beban baru.
Tekanan eksternal juga datang dari perdagangan. Kesepakatan tarif resiprokal dengan AS mempertahankan tarif Amerika sebesar 19 persen terhadap barang Indonesia, dengan sejumlah produk mendapat tarif nol, sementara Indonesia membuka akses tarif bagi lebih dari 99 persen produk Amerika.
Kesepakatan itu tidak tepat disebut semata kemenangan atau kekalahan. Ia merupakan pertukaran akses pasar. Tantangannya adalah memastikan keterbukaan tersebut memperkuat industri nasional, bukan menghasilkan bentuk ketergantungan baru. Dengan demikian, hilirisasi, Danantara, pangan, energi, dan perdagangan bertemu pada persoalan yang sama: bagaimana memperbesar nilai domestik sekaligus memperkecil kerentanan eksternal.
Bebas Aktif Memilih
Usaha Ambil Kendali
Jika ketahanan ekonomi adalah usaha memperbesar ruang pilihan di dalam negeri, politik luar negeri bebas aktif adalah usaha mempertahankan ruang pilihan di luar negeri.
Keputusan Indonesia bergabung dengan BoP yang diinisiasi Presiden AS Donald J. Trump menjadi salah satu eksperimen diplomatik paling menarik pemerintahan Prabowo.
Pada 22 Januari 2026 di Davos, Prabowo menandatangani Piagam BoP. Pemerintah menyatakan, forum tersebut dimaksudkan untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza serta menjaga implementasi solusi dua negara.
Sekilas keputusan itu tampak paradoksal. Indonesia memasuki forum yang lahir dari inisiatif Washington, sementara politik luar negeri Indonesia bertumpu pada prinsip bebas aktif. Tetapi, justru di situlah bebas aktif memperoleh bentuk kontemporernya.
Bebas aktif bukan berarti menjauh dari semua kekuatan besar. Bebas aktif berarti tidak menyerahkan pilihan strategis kepada salah satu kekuatan besar. Indonesia dapat masuk ke ruang yang dibuat Trump tanpa otomatis menjadi bagian dari orbit Washington. Dengan berada di dalamnya, Indonesia justru memiliki kesempatan membawa agenda Palestina, bantuan kemanusiaan, hukum internasional, dan solusi dua negara ke meja perundingan.
Prabowo menyebut keterlibatan Indonesia sebagai peluang nyata bagi perdamaian Gaza. Dalam konteks itu, keikutsertaan Indonesia bukan pembalikan prinsip bebas aktif, melainkan aktualisasinya: masuk ke arena, tetapi membawa agenda sendiri.
Ekonomi dan diplomasi akhirnya bertemu pada satu kata: pilihan. Danantara berusaha memperbesar pilihan ekonomi. Swasembada beras memperbesar pilihan pangan. Hilirisasi memperbesar pilihan industri. Diversifikasi energi memperbesar pilihan ketika Hormuz terganggu. APBN dan Bank Indonesia berusaha mempertahankan pilihan fiskal dan moneter. Sedangkan bebas aktif berusaha mempertahankan pilihan diplomatik ketika dunia semakin didorong untuk memilih kubu.
Itulah mungkin makna paling penting dari dua tahun pertama Prabowo-Gibran. Ia bukan semata kisah tentang negara yang membelanjakan lebih banyak. Ia adalah kisah tentang negara yang berusaha memiliki lebih banyak kendali.
Kendali bukan keberhasilan itu sendiri. Danantara harus membuktikan bahwa konsolidasi aset menghasilkan nilai. MBG harus membuktikan bahwa negara mampu memberi makan rakyat tanpa kehilangan integritas. Swasembada pangan harus dijaga agar surplus tidak menjadi episode sesaat. Hilirisasi harus membuktikan bahwa rantai nilai semakin dalam sekaligus semakin tahan. Rupiah harus menemukan kembali jangkar kepercayaan. Dan bebas aktif harus menunjukkan bahwa berada di meja kekuatan- kekuatan besar tidak berarti kehilangan kursi sendiri.
Maka, ukuran terdalam dua tahun pertama ini bukanlah seberapa besar Indonesia terlihat. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak pilihan yang masih dimiliki Indonesia ketika dunia berubah arah.
Sebab, kedaulatan abad ke-21 bukan hanya kemampuan mengatakan tidak. Ia adalah kemampuan untuk tetap berkata ya, tetapi dengan syarat yang dapat kita tentukan sendiri.
