Romi menempuh pendidikan teknik fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar insinyur serta magister teknik. Menempuh perjalanan panjang dalam politik Indonesia, khususnya dalam dinamika Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Saya sejak kecil hidup dalam kultur pesantren yang sangat lekat dengan PPP,” ungkapnya.
Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat erat dengan sejarah dan perjuangan PPP. Ayahnya, K.H. M. Wahib Wahab, adalah putra dari K.H. Abdul Wahab Chasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, serta pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan pernah menjadi anggota DPR dari Partai NU.
Tak hanya ayah dan kakeknya, ibu dan kakaknya juga aktif dalam kegiatan kepartaian. Ibunya merupakan kader perempuan PPP yang aktif, kakaknya juga pernah terlibat langsung dalam aktivitas organisasi kepemudaan di bawah naungan partai.
“Saya katakan bahwa sebenarnya saya sejak lahir itu PPP karena memang ibu saya juga anggota Dewan dari PPP, mulai dari DPRD Provinsi sampai DPR RI tahun 2004.
Kemudian kakak kami juga anggota DPRD tingkat kabupaten Sleman,” katanya.
Tanpa Bayang-Bayang
Gus Romi mengatakan bahwa awalnya ia tidak serta-merta ingin menjadi politisi. Ia sempat menghindari politik karena merasa ingin menapaki jalan hidup secara mandiri, tanpa bayang-bayang nama besar keluarga. Ia lebih dulu berkarier sebagai insinyur fisika.
“Saya sempat ingin hidup tenang sebagai profesional. Tapi ternyata, dunia politik tetap memanggil saya,” ujarnya.
Ia baru tertarik pada politik setelah ia melihat langsung bagaimana PPP menjadi bagian dari pilar demokrasi dan Islam moderat di Indonesia. Karier politik Romahurmuziy di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukanlah hasil dari lompatan instan atau warisan langsung dari nama besar keluarganya.
Ia memulainya dari bawah, dari posisi yang tak banyak dikenal publik, dan meniti jalan politiknya dengan kerja organisasi yang tekun. Ia pertama kali terjun secara formal ke dalam struktur partai pada tahun 2003, ketika dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Lajnah Pemenangan Pemilu di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Posisi ini, meskipun belum terlalu strategis, menjadi batu loncatan penting bagi Romi dalam memahami dinamika internal partai dan strategi elektoral dalam sistem demokrasi multipartai.
Dari posisi tersebut, ia menunjukkan kapasitasnya sebagai organisator dan pemikir strategis muda. Tak butuh waktu lama, ia kemudian dipromosikan menjadi
Wakil Sekretaris Jenderal, lalu Sekretaris Jenderal, dan akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP pada tahun 2014.
Perjalanan ini mencerminkan sebuah tahapan kaderisasi yang utuh: dimulai dari peran teknisadministratif hingga mencapai pucuk kepemimpinan tertinggi di
partai.
Bagi Romi, karier ini bukan sekadar soal jabatan, melainkan panggilan sejarah yang ia emban sebagai generasi penerus dari keluarga besar yang telah lama berkiprah dalam dakwah dan politik Islam.
Jabatan Ketua Umum yang ia emban juga mengandung tantangan besar. Ia menjadi nakhoda PPP di tengah kondisi politik nasional yang penuh gejolak, serta di tengah arus perubahan generasi pemilih yang menuntut pendekatan lebih modern, inklusif, dan programatik dari partai-partai Islam.
Sebagai Ketua Umum, Romi dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan komunikatif, mencoba menjembatani antara nilai-nilai Islam dan praktik politik demokratis yang dinamis.
Politik Transaksional
Berkaitan dengan perkembangan prilaku politik nasional sekarang ini, Romi menyampaikan keprihatinannya. Ia menceritakan, pada saat awal PPP didirikan bersamaan dengan dua partai lainnya,
yakni Golkar dan PDI-Perjuangan, masih terasa betul nuansa dinamika perjuangan ideologisnya. Pada zaman Orde Baru, perjuangan berpartai betul-betul seperti perjuangan toh nyowo.
“Pada waktu ibu saya ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Daerah Istimewa Yogyaakarta, pada tahun 1982, ada insiden pembunuhan anggota sekretariat PPP DIY. Itu gara-gara urusan kampanye. Jadi, dulu itu betul betul perjuangan ideologis, seperti jihad,’’ katanya.
Menurutnya, hal itu sama sekali berbeda dari politik hari ini yang lebih transaksional, yang lebih materiil sifatnya dan tidak ada ketegangan-ketegangan berarti.
‘’Kalaupun ada ramai-ramai, itu cuma di media saja. Dan kalau ketemu, ya haha hihi gitu,” katanya.
Jadi sebenarnya perjuangan politik hari ini itu jauh lebih ringan ketimbang dulu, dan itu juga membawa nuansa pertarungan perjuangan yang jauh berbeda. Hari ini lebih kepada NPWP, nomor piro wani piro.
Jadi, perbedaannya itu memang betul-betul antara bumi – langit. Inilah kenyataan di Indonesia yang juga sempat dipotret oleh Prof. Dr. Burhanuddin Muhtadi,
M.A., Ph.D.
dalam disertasinya di Australian National University, pada tahun 1916. Disebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan money politic tertinggi kedua di
dunia setelah Uganda.
‘’Saya khawatir kalau potret disertasinya itu tahun 2024, janganjangan sudah nomor satu, bukan nomor dua lagi, ‘’ kalakarnya.
Menurutnya, ini ironis sekali, di mana negara yang berpenduduk mayoritas Islam, ternyata justru malah paling money politic, dan sudah tidak sungkan-sungkan lagi. Romi juga mengutip data dari para pemilik lembaga survei yang ia kenal secara pribadi.
Dulu, pada Pemilu 1999, ketika masyarakat ditanya apakah mereka bersedia memilih calon yang memberi uang, 90% responden menjawab tidak. Tapi pada exit poll Pemilu 2024, angka penolakan itu tinggal 20%.
“Ini menyedihkan. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim, justru jadi negara paling permisif terhadap politik uang,” ungkapnya.
Tokoh dan Toke
Dalam refleksinya tentang dinamika kontemporer politik, Gus Romi menyampaikan satu hal yang cukup mengejutkan namun realistis: bahwa kekuatan sebuah partai hari ini bukan hanya ditentukan oleh figur pemimpin, melainkan juga oleh siapa yang berada di belakang layar secara finansial.
“Partai hari ini butuh dua hal: ada figur, dan ada toke,” ujarnya. Istilah “toke” di sini merujuk pada para penyandang dana atau figur-figur yang memiliki kemampuan finansial untuk menopang operasional dan logistik partai —terutama saat momentum politik seperti pemilu berlangsung.
Dalam kacamata Romi, ini bukan sesuatu yang ideal, namun ini kenyataan pahit dari realitas politik elektoral yang semakin mahal dan transaksional.
Baginya, figur dan dana adalah dua kaki yang harus berjalan bersamaan. Figur memberikan arah, visi, dan nilai; sementara dana memberikan daya dorong agar mesin partai bisa bergerak.
“Yang satu tanpa yang lain, tidak bisa,” tegasnya.
Ia mengibaratkan, sehebat apa pun pemimpin partai dalam memobilisasi gagasan dan massa, tetap akan sulit bertahan jika tidak ada dukungan finansial yang memadai. Demikian pula, sekuat apa pun sumber dana yang dimiliki, tanpa figur yang punya legitimasi dan narasi yang kuat, maka semuanya bisa kehilangan arah.
Ia mencontohkan Partai Demokrat sebagai ilustrasi nyata. Sejak awal berdiri, partai ini langsung melesat berkat ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu sedang berada di puncak popularitas nasional.
Menurut Romi, ketokohan SBY memang menjadi daya tarik utama Demokrat, namun kemenangan besar mereka tidak hanya disebabkan oleh hal itu. Seiring perjalanan waktu, banyak pengusaha dan penyandang dana besar yang masuk dan mendukung partai tersebut secara logistik.
Aliran dana segar itulah yang kemudian memungkinkan Demokrat membangun infrastruktur politik yang kuat dan menjangkau daerahdaerah secara lebih sistematis.
“SBY itu memang figur sentral, tapi tidak akan cukup tanpa toketoke besar yang menopang mesin politiknya,” ujar Romi.
Ia menjelaskan bahwa kombinasi antara karisma pemimpin dan kekuatan finansial menjadikan Partai Demokrat mampu melakukan ekspansi cepat, konsolidasi yang luas, hingga akhirnya keluar sebagai pemenang pemilu pada Pemilu 2009.
Dari contoh tersebut, Romi menarik kesimpulan bahwa partai politik di era demokrasi modern tidak cukup hanya mengandalkan idealisme atau tokoh semata.
“Harus ada simbiosis antara nilai, figur, dan logistik,” ujarnya.
Tokoh Besar
Romi tak menampik bahwa faktor pendanaan menjadi salah satu titik lemah. Ia juga tak menampik bahwa titik lemah lain PPP dalam beberapa tahun terakhir adalah hilangnya figur-figur sentral yang dulu menjadi magnet elektoral partai.
“Kita kehilangan K.H. Maimun Zubair, seorang ulama kharismatik yang selama ini menjadi rujukan moral dan spiritual. Dan juga Pak Hamzah Haz, yang pernah membawa PPP sampai ke puncak kekuasaan sebagai Wakil Presiden,” ungkapnya.
Ketiadaan dua tokoh besar itu, menurutnya, membuat PPP kehilangan daya tarik simbolik yang penting, terutama bagi pemilih tradisional dan segmen umat yang mengandalkan ketokohan sebagai referensi pilihan politik.
“Tanpa figur yang kuat, sulit menggerakkan basis. Karena dalam politik, terutama politik berbasis agama dan kultur, figur itu sangat menentukan arah dan daya dukung massa,” ujarnya.
Nama Baru Calon Ketua Umum Marzuki Ali dan Agus Suparmanto
Dalam Muktamar PPP yang rencananya akan digelar pada Agustus atau September 2025, di mata Gus Romi, harus menjadi momentum besar untuk menegaskan arah baru partai.
Ia menyebut bahwa pemimpin yang akan terpilih nanti harus memenuhi dua kriteria utama: tokoh dan toke.
“Bukan hanya karismatik, tapi juga mampu menopang logistik politik partai,” ujarnya.
Romi mengkampanyekan agar PPP menjadi partai terbuka untuk menerima kader-kader dari luar PPP.
‘’Hari ini untuk apa kita harus bersikeras pada AD/ART yang mensyaratkan bahwa harus pernah menduduki jabatan sebagai pengurus harian atau ketua majelis untuk menjadi ketua umum kalau kemudian tidak ada yang memiliki kapasitas seperti itu.’’
Ia mengingatkan bahwa AD/ART bisa diubah.
‘’Ya sederhana toh, wong pertama AD/ART itu kan bukan kitab suci, jadi ya bisa diubah. Terus yang kedua, mekanismenya sudah ditentukan, mengubahnya kapan? Pada saat muktamar. Yang ketiga mekanismenya bagaimana?
Ya sudah, pada saat pertama kali muktamar dibuka jebret, pembahasan tata tertib, peserta di situ mengatakan pimpinan sidang kami menginginkan ada perubahan AD/ART dibahas terlebih dahulu sebelum agenda yang lain dilakukan. Nah begitu, selesai. Jadi nggak merupakan sesuatu yang sulit,’’ katanya.
Gus Romi enggan menyebut satu nama yang paling layak memimpin PPP ke depan. Ia memilih untuk menjaga netralitas, sekaligus memberi ruang kepada mekanisme internal partai untuk bekerja.
Namun, secara terbuka ia mengaku telah mengusulkan delapan nama kepada internal partai sebagai bahan pertimbangan.
“Saya hanya menyodorkan nama-nama yang menurut saya punya dua keunggulan tadi,” ucapnya.
Kedelapan nama itu berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang dari kalangan ulama, teknokrat, kepala daerah, hingga pengusaha.
‘’Nama-nama yang sudah saya sampaikan ada delapan nama. Itu ada tiga tokoh dari internal partai, ada Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandiaga Uno yang memang sudah pernah menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu pada Pemilu 2024, kemudian ada Gus Arwani yang sekarang adalah sekretaris jenderal.
Tentu wajah Gus Yasin dan Gus Arwani adalah representasi adaptasi PPP terhadap jumlah pemilih yang semakin muda di tahun 2029 kela,’’ katanya. Kemudian ia menyebutkan ada lima nama dari luar.
“Tapi lima nama dari luar ini yang satu sudah langsung menyampaikan pamit, yaitu Gus Ipul (Saifullah Yusuf). Beliau mengatakan gak cocok untuk menjadi ketua umum PPP.
Jawabannya ini berbeda dengan jawaban waktu bulan Desember lalu. Waktu itu masih semangat, tapi sekarang sudah berbeda orientasi. Terus kemudian ada Pak Dudung yang mantan KSAD, beliau sepertinya juga masih agak cooling down,’’ tambahnya.
Gus Romi juga menyebutnyebut nama Amran Sulaiman yang Menteri Pertanian sekarang ini.
‘’Kemudian ada juga dua nama baru yan tiba-tiba dalam beberapa saat terakhir relatif sering berkomunikasi. Pertama adalah Pak Marzuki Ali yang pernah menjadi ketua DPR tahun 2009-2014.
Kemudian yang kedua adalah Pak Agus Suparmanto yang pada acara Halaqah Ulama, 2 minggu lalu, tiba-tiba juga muncul. Saya juga kaget, kok ada mantan Menteri Perdagangan,’’ selorohnya.
Menariknya, dari delapan nama yang diusulkan Gus Romi sebagai calon Ketua Umum PPP, tak satu pun menyebut nama Plt. Ketua Umum saat ini, H. Muhamad Mardiono.
Ketika ditanya soal hal itu, Romi memilih tidak menjawab secara langsung. Namun dari cara ia merinci kriteria kepemimpinan yang ia anggap ideal—yakni tokoh yang memiliki daya tarik elektoral sekaligus kemampuan logistik— terlihat bahwa Mardiono tidak termasuk dalam kerangka figur yang ia prioritaskan untuk masa depan partai.
Gus Romi menilai bahwa kepemimpinan Mardiono selama menjabat Plt. Ketua Umum belum menunjukkan keberhasilan dalam mengangkat elektabilitas PPP
secara signifikan.
Hasil Pemilu 2024 yang membuat PPP gagal melampaui ambang batas parlemen menjadi indikator kuat bahwa kepemimpinan saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Tanpa menyampaikan kritik secara gamblang, Romi ingin mendorong regenerasi dan pembaruan di tubuh partai dengan menawarkan namanama alternatif yang ia anggap lebih potensial.
Terkait usulan sejumlah nama yang mencuat di luar delapan nama yang ia sodorkan, Romi menanggapinya dengan jernih dan terbuka. Ketika ada yang menyebut nama Joko Widodo, mantan Presiden RI, sebagai calon potensial pemimpin PPP, Gus Romi tertawa kecil.
‘’Ya, kalau orang menyebut kan bebas-bebas saja. Cuma, saya di PPP termasuk orang yang paling sering komunikasi dengan Pak Jokowi. Beliau pagi-pagi sudah mengatakan, Mas, kok sampean nawari PPP, la wong saya itu nggak jadi ketua umum saja sudah dua kali jadi presiden,’’ selorohnya.
Sementara itu, ketika ditanya soal munculnya nama K.H. Bahauddin Nursalim atau Gus Baha sebagai tokoh yang diharapkan menjadi simbol moral partai, Romi menyambutnya dengan nada penuh hormat. Ia menyebut Gus Baha sebagai ulama yang luar biasa, cendekia, dan dihormati oleh berbagai kalangan.
“Kalau Gus Baha bersedia memberikan nasihat moral kepada partai Islam seperti PPP, itu tentu akan jadi anugerah. Tapi saya kira beliau tidak punya ketertarikan pada politik praktis, dan itu harus dihormati,” ujarnya.
Menurut Romi, usulan namanama besar di luar lingkaran partai mencerminkan adanya kerinduan publik terhadap sosok pemersatu yang memiliki legitimasi spiritual dan intelektual. Namun, ia mengingatkan bahwa pemimpin partai harus siap menghadapi dunia politik yang penuh dinamika, tekanan, dan kompromi.
Masa Depan PPP
Meski realitas politik saat ini tidak mudah, Gus Romi tetap memandang ke depan dengan optimisme. Ia percaya bahwa PPP masih punya peluang besar untuk
bangkit kembali dalam peta politik nasional. Ada setidaknya tiga alasan utama yang menjadi dasar keyakinannya.
Pertama, perolehan suara PPP di tingkat kabupaten dan kota sebenarnya masih menunjukkan kekuatan signifikan.
“Kalau kita lihat di level kabupaten, banyak kader kita yang masih dipercaya dan dipilih masyarakat. Hanya saja karena sistem parliamentary threshold (PT),
suara itu tidak terkonversi menjadi kursi di tingkat pusat,” jelasnya.
Artinya, secara akar rumput, PPP masih punya basis sosial yang cukup kuat dan loyal, tinggal bagaimana partai mampu mengelola dan mengonsolidasikannya.
Kedua, ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang bagi evaluasi terhadap ambang batas parlemen.
“MK sudah mengeluarkan putusan bahwa parliamentary threshold (PT) harus dibatasi dan tidak boleh memberatkan prinsip proporsionalitas dalam demokrasi.
Idealnya PT itu hanya 1% sampai 1,5%,” ujarnya.
Jika ketentuan itu benarbenar diterapkan dalam Pemilu mendatang, Romi yakin peluang PPP untuk kembali menembus Senayan sangat terbuka lebar. Yang ketiga ada peluang presidential threshold 0%.
‘’Artinya sepanjang partai mampu menjadi partai peserta pemilu maka dia berhak mencalonkan. Siapa tahu besok calon presiden yang diajukan oleh PPP mampu memberikan coattail effect kepada PPP. Itu kan juga akan memberi sumbangan suara tersendiri.’’
Romi optimistis PPP belum habis. Ia menyebut fase ini sebagai masa istirahat untuk konsolidasi dan penyegaran total.
“Kita bukan mati. Kita hanya istirahat sejenak untuk bangkit dengan kekuatan baru,” katanya
