Saya termasuk deklarator PPP di Sulawesi Utara,” kenangnya. Saat fusi empat partai Islam menjadi PPP tahun 1973, ia menjabat Ketua Parmusi wilayah Sulawesi Utara dan langsung masuk jajaran pimpinan wilayah PPP.
Ia kemudian menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara, lalu menjadi anggota DPR RI menggantikan almarhum Gobel dan berlanjut hingga 1994. Ali Hardi menyaksikan langsung masa-masa sulit ketika PPP harus tunduk pada sistem politik Orde Baru.
“Calon saja sudah harus lulus litsus dan loyal kepada penguasa,” katanya.
Meski begitu, PPP pernah mencapai 99 kursi pada Pemilu 1977, dan bahkan menang di DKI Jakarta dan Aceh. Namun, sejak diberlakukannya asas tunggal dan tekanan politik yang besar dari negara, banyak tokoh Islam memilih berpindah ke Golkar.
“Saya tinggal satu-satunya sarjana yang bertahan di PPP waktu itu,” tuturnya dengan getir.
Perubahan Besar
Reformasi 1998 membawa perubahan besar, tapi bukan keuntungan bagi PPP. Munculnya partai-partai Islam baru seperti PKB, PAN, dan PKS membuat basis pemilih PPP terpecah.
“PPP jadi terkeping-keping. Umat Islam malah jadi dangkal politiknya, ikut tren ‘Islam yes, partai Islam no’,” ucapnya.
Menurut Ali Hardi, selain fragmentasi politik Islam, PPP juga menghadapi persoalan internal serius. Perpecahan antara Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi) yang terjadi pada era Presiden Jokowi memperparah keadaan.
PPP dipaksa mendukung Ahok dalam Pilgub DKI, yang menurutnya menjadi titik balik kehilangan kepercayaan dari pemilih muslim konservatif.
“Ijmak ulama 212 bahkan menyebut PPP harus digembosi karena mendukung penista agama,” kata Ali Hardi, menjelaskan mengapa suara PPP terus merosot hingga Pemilu 2019 dan akhirnya tak lolos ke parlemen pada 2024.
PPP juga gagal menjaga soliditas internal. Ketua umum yang menjabat diganti secara mendadak menjelang pemilu, baik di 2019 maupun 2024.
“Ini partai apa pasar malam? Ketua umum bisa diganti saat lagi tugas ke luar negeri,” kritiknya.
Menanti Muktamar
Menjelang Muktamar PPP yang rencananya digelar Agustus atau September 2025, nama Ali Hardi kembali disebut-sebut sebagai “penjaga khittah”. Ia tidak masuk dalam bursa calon ketua umum,
tetapi banyak pihak berharap ia bisa berperan sebagai penasihat atau dewan pengarah agar proses regenerasi berjalan sehat dan tidak sekadar menjadi ajang rebutan kursi.
Bagi Ali Hardi, Muktamar bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini tentang bagaimana PPP bisa kembali menjadi kekuatan politik Islam yang bermartabat dan dirindukan umat.
“Jangan biarkan PPP jadi partai nostalgia. Jadikan ia partai masa depan yang masih bisa dipercaya. Para eliter partai harus kompak,” pesannya.
Dalam hiruk pikuk politik modern yang penuh kalkulasi elektabilitas dan buzzer digital, suara Ali Hardi Kiaidemak mungkin terdengar klasik. Namun justru di situlah kekuatannya.
Ia tidak menjual sensasi, tetapi menawarkan refleksi. Ia adalah suara dari tepian arena politik nasional—suara yang mengingatkan bahwa dalam politik, tidak cukup hanya menang,
tapi juga harus benar. Dan dalam perjuangan partai, tidak cukup hanya besar, tapi juga harus bermakna.
Harapan ke Depan
Meski partainya sedang tenggelam, Ali Hardi tidak kehilangan harapan. Ia menilai PPP masih bisa bangkit asal melakukan perbaikan mendasar. Pertama, soal kepemimpinan.
“Harus ada figur yang kuat, punya integritas, dan diterima semua kalangan. Bukan sekadar punya uang atau kedekatan dengan kekuasaan, dan layak jual eksternal” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya kaderisasi, konsistensi ideologi, dan soliditas organisasi. Ia mencontohkan PKS yang mampu bertahan karena konsisten dan punya kader yang loyal. PPP, sebaliknya, terlalu cair, mudah terbawa arus kekuasaan.
Ali Hardi menyarankan agar muktamar PPP mendatang benarbenar menjadi ajang konsolidasi. Ia berharap muktamar tak menjadi ajang rebutan kekuasaan. Satu hal yang juga menjadi perhatian Ali Hardi adalah lambang PPP: Ka’bah. Simbol ini, menurutnya, membawa kekuatan spiritual sekaligus beban politik.
“Lambang Ka’bah itu sakral, tapi juga jadi kendala bagi sebagian pemilih muda dan figur non-agamis. Mereka segan bergabung karena takut dicap terlalu religius atau konservatif,” ungkapnya.
Ali Hardi tidak mengusulkan perubahan lambang, tapi ia menyarankan adanya edukasi publik yang lebih intens.
“Jangan hanya menjual simbol. Kita harus menjual nilai, kerja nyata, dan keberpihakan pada rakyat kecil,” katanya.
Di saat banyak kawan seperjuangannya memilih hengkang dari PPP, Ali Hardi tetap bertahan. Keteguhannya bukan tanpa sebab.
“Saya ini bagian dari sejarah PPP. Kalau saya keluar, saya khianati sejarah saya sendiri,” ucapnya mantap.
Ia mengaku tidak anti terhadap perubahan, tapi perubahan itu harus datang dari dalam, bukan karena tekanan kekuasaan atau godaan jabatan. Loyalitasnya pada PPP bukan soal pragmatisme, tapi panggilan ideologi.
“Saya ingin PPP kembali jadi rumah besar umat Islam. Tapi rumah itu harus kita bersihkan dan perkuat fondasinya,” tuturnya .
Konsolidasi dan Evaluasi
Menurut Ali Hardi, saatnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan evaluasi dan konsolidasi. Setelah PPP gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Pemilu 2024, menyarankan evaluasi menyeluruh.
Bukan hanya yang bersifat teknis semata, lebih fokus pada evaluasi ideologis. PPP harus kembali ke “khitah 1973”, yaitu semangat awal fusi empat partai Islam, NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
Ia menganggap bahwa krisis identitas yang melanda PPP beberapa tahun terakhir bukan hanya karena faktor elektoral, melainkan karena kaburnya arah
perjuangan partai.
Menurutnya, lambang Ka’bah dalam logo PPP bukan sekadar simbol. Itu adalah pernyataan teologis dan politik yang menandakan bahwa partai ini berpijak pada nilai-nilai keislaman yang mengedepankan persatuan dan keteladanan.
“PPP harus kembali menjadi rumah besar umat Islam, bukan sekadar tempat singgah politisi menjelang pemilu,” ujarnya.
Tempat Rujukan
Meskipun berasal dari generasi lama, Ali Hardi bukan tipe politisi yang alergi terhadap pembaruan. Ia justru mendorong regenerasi di tubuh partai. Dalam pandangannya, partai Islam seperti PPP tak bisa hanya mengandalkan romantisme masa lalu.
Harus ada keberanian membuka pintu bagi tokoh-tokoh baru yang relevan dengan zaman. Ketika Sandiaga Uno bergabung dengan PPP menjelang Pemilu 2024, Ali Hardi adalah salah satu tokoh yang secara terbuka mendukung langkah tersebut.
Ia menyebutnya sebagai “angin segar” yang bisa membangkitkan kembali gairah anak muda terhadap partai Islam. Ia juga mengingatkan bahwa masuknya tokoh baru harus diikuti dengan komitmen terhadap nilainilai dasar partai, bukan semata-mata karena elektabilitas pribadi.
Ali Hardi saat ini memang tidak berada dalam jajaran struktural harian PPP. Tetapi itu justru membuatnya lebih bebas menyampaikan kritik. Ia tak segan menyentil keputusan partai yang menurutnya melenceng dari prinsip-prinsip dasar perjuangan Islam moderat.
Salah satu kritiknya yang cukup tajam muncul saat PPP dinilai terlalu pragmatis dalam memilih mitra politik. Ia menegaskan pentingnya prinsip dan nilai dalam menentukan arah koalisi, bukan semata-mata pertimbangan jangka pendek.
Dalam konteks kebangsaan, Ali Hardi juga konsisten mengusung semangat inklusif dan kebinekaan. Ia percaya bahwa partai Islam harus menjadi pelopor toleransi dan dialog antarumat, bukan malah terjebak dalam narasi politik identitas yang sempit.
