Terpilihnya kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Am bersanding dengan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Tanfidziyah periode 2026–2031 bak sebuah simfoni megah.
Namun, di balik heningnya ruang sidang Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), ada riak, tanya, dan harapan yang menuntut jawaban jujur.
Tulisan ini hadir bukan untuk menghakimi atau memuji tanpa batas, melainkan jeda kontemplatif—tatapan jernih ke cermin besar NU untuk membaca makna di balik takhta, menakar realitas dengan timbangan kebijaksanaan.
Duet ini punya keindahan arsitektural dalam kepemimpinan baru: Kiai Miftachul Akhyar sebagai simbol keteguhan fikih dan penjaga moralitas pesantren yang teruji, sementara Gus Kikin, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, membawa aroma akar sejarah NU dari darah daging Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari.
Mekanisme AHWA
Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang melahirkan duet ini adalah wujud nyata dari kearifan lokal kesepuhan yang menghindari benturan politik elektoral secara langsung.
Keputusan mufakat yang dicapai dalam waktu relatif singkat mencerminkan bahwa di tingkat elit, ketegangan dapat diredam demi marwah organisasi.Gus Kikin yang mengantongi dukungan mayoritas muktamirin menunjukkan adanya legitimasi akar rumput yang kuat.
Di titik ini, Pengurus Besar NU (PBNU) memiliki modal sosial dan kultural yang luar biasa untuk mengkonsolidasikan ukhuwah internal yang sempat retak oleh angin perbedaan.
Namun, berkah sejarah tak pernah ditulis dengan tinta emas; kadang ada goresan arang yang pekat. Kritik paling tajam terhadap duet ini berangkat dari pertanyaan mendasar: apakah kepemimpinan ini lahir sebagai jawaban untuk masa depan atau sekadar kompromi demi kenyamanan saat ini?
Kembalinya Kiai Miftachul Akhyar ke kursi Rais Am di satu sisi menjadi simbol kontinuitas dan stabilitas. Terpilihnya pendiri Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, yang berpasangan dengan Gus Kikin, tak lepas dari bisik-bisik miring di muktamar tentang “paket pengkondisian” atau intervensi pihak luar.
Rumor seperti ini, sekecil apa pun buktinya, bisa meracuni independensi organisasi. Ketika suara di media sosial dan arus bawah mulai mempertanyakan apakah NU masih menjadi tenda besar umat atau justru berubah jadi instrumen konsolidasi politik menuju 2029, di situlah luka terdalamnya.
Mekanisme AHWA yang menutup pintu voting langsung, meski diniatkan menjaga akhlak, rawan dicurigai sebagai tirai asap untuk meredam dinamika kritis dan memuluskan agenda elitis.
NU yang dulu besar karena dialektika pemikiran kini tampak ditenangkan oleh harmoni semu. Dalam manifesto pencalonannya, Gus Kikin berjanji kembali pada Qanun Asasi dan penguatan adab—visi yang terdengar indah namun berat, karena berarti PBNU harus menarik diri dari godaan politik praktis dan konsesi ekonomi yang menggiurkan.
Godaan Kekuasaan
Pertanyaannya, mampukah duet ini bertahan saat godaan kapital dan kekuasaan mengetuk pintu Tebuireng dan Kramat Raya? Beberapa tahun terakhir, publik melihat posisi NU kerap terombang-ambing dalam arus kebijakan negara, mulai dari isu tambang hingga keterlibatan dalam dukung-mendukung yang pragmatis.
Jika kepemimpinan baru ini hanya menjadi stempel pembenaran bagi kebijakan penguasa, maka trah Hadratussyekh yang melekat pada Gus Kikin bukan lagi berkah, melainkan beban moral yang menilai sejarahnya sendiri.
Kritik obyektif ini seharusnya dimaknai sebagai alarm subuh bagi kedua pucuk pimpinan NU. Kesucian sanad ilmu dan keluhuran nasab tidak otomatis menjamin kemampuan mengelola organisasi modern yang transparan dan akuntabel.
Mengurus PBNU jelas berbeda dengan memimpin pesantren; Kramat Raya dituntut mampu memenuhi dahaga jutaan nahdliyin yang tersebar dari desa-desa miskin hingga ruang kelas universitas dunia.
Turun Lapangan
Duet Kiai Miftah dan Gus Kikin yang resmi dilantik pada 31 Agustus 2026 perlu segera turun dari menara gading Muktamar dan menjejakkan kaki pada realitas tanah yang becek. Ada sejumlah ujian mendesak yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan mereka ke depan.
Persoalan independensi organisasi butuh sentuhan segar—mampukah mereka membuktikan kepengurusan ini bebas dari dikte tangan-tangan tak terlihat di luar? Khittah NU bukan sekadar teks yang dibacakan saat peringatan hari lahir, tapi prinsip hidup yang harus tegak meski diterpa badai kepentingan politik 2029.
Keadilan ekonomi di akar rumput juga wajib jadi perhatian. Janji kemandirian ekonomi warga tak boleh berhenti di peluncuran program di atas kertas; manfaat gerak korporasi organisasi harus sampai ke pengurus ranting dan petani kecil di desa, bukan hanya berdiam di rekening para elit Jakarta.
Duet baru ini seharusnya mampu merangkul pihak-pihak yang tersisih. Pesan AHWA jelas: Rais Am harus mengajak seluruh potensi yang ada. Kontestasi sudah selesai,
dan faksi-faksi yang sempat bersaing ketat—termasuk pendukung calon lain—perlu diakomodasi dalam semangat ukhuwah Islamiyah yang inklusif, bukan disisihkan karena dendam politik internal.
Realitas Muktamar
Muktamar telah berlabuh sauhnya. Duet Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Kikin adalah kenyataan yang patut diterima dengan hormat, namun tetap harus dikawal dengan pikiran jernih.
Kepemimpinan ini, seperti perahu tua yang kokoh, kini dinahkodai oleh perpaduan kiai sepuh bijaksana dan keturunan pendiri yang dihormati.
Keduanya diharapkan menjadi teladan yang tak hanya pandai tampil di depan kamera kekuasaan, tapi juga sosok yang berani menangis bersama umat di tengah gelap malam.
Jika mereka mampu memadukan kedalaman spiritualitas pesantren dengan ketegasan moral yang independen, NU akan kembali menjadi kompas bangsa yang kehilangan arah.
Namun, jika harmoni ini hanya menjadi tameng untuk melindungi kenyamanan para elite—siapa pun itu—sejarah akan mencatat masa ini sebagai saat ketika kebesaran nama masa lalu gagal menyelamatkan masa depan.
Di bawah langit Jombang yang mulai hening, doa kita tetap sama: semoga jami’iyah ini terus menjadi pohon rindang dengan akar yang menghujam di tanah keikhlasan, dan cabang yang menjulang menantang matahari zaman, memberi keteduhan bagi siapa saja, tanpa terkecuali.
Selamat berkhidmat, Kiai.
