Menjadi anggota DPR RI dari PPP selama empat periode, puncak karirnya terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju dari tahun 2019 hingga 2023.
Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang dari pesantren dan organisasi masyarakat Islam, Zainut selalu mendukung narasi Islam yang moderat, penuh toleransi, dan relevan dengan konteks saat ini.
Ia menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik dan mengajak untuk memanfaatkan ruang publik digital sebagai sarana dakwah yang produktif dan inklusif.
Minat Zainut dalam politik telah ada sejak masa kecil. Ia mengakui bahwa ketertarikan pada isu-isu politik muncul saat ia masih di bangku SMP. Minat ini dipicu oleh kebiasaan membaca yang tinggi.
Buku, majalah, koran, dan berbagai artikel politik menjadi bacaan sehari-harinya. Semangatnya semakin meningkat setelah ia menyelesaikan buku “Di Bawah Bendera Revolusi,” yang merupakan kumpulan pemikiran besar Bung Karno dan dianggapnya sangat menarik.
“Ketika saya kelas 2 SMA, saya sudah selesai membaca buku ‘Di Bawah Bendera Revolusi’ karya Bung Karno,” ujarnya mengenang.
Selain menyukai membaca, Zainut juga menikmati mendengarkan ceramah dan pidato dari tokoh-tokoh politik. Di masa mudanya, kegiatan pengajian umum serta rapat akbar yang diadakan di berbagai tempat menjadi daya tarik tersendiri bagi dirinya.
“Setiap kali saya mendengar ada pengajian umum atau rapat akbar, saya pasti berusaha untuk hadir,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa banyak penceramah pada masa itu merupakan tokoh nasional yang berasal dari kalangan ulama dan politisi, seperti Idham Chalid, Zamroni, Khalid Mawardi, Sukron Makmun, Karmani dari Jawa Tengah, hingga Prof. Tolchah Mansoer dan Tosari Wijaya.
Mulai dari IPNU
Aktivismenya semakin terasah melalui organisasi pelajar, terutama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Sejak di bangku SMP, Zainut telah aktif dari tingkat ranting hingga ke wilayah.
Ketika pindah ke DKI Jakarta, keterlibatannya semakin meningkat, yang membuatnya akhirnya diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU selama dua periode, yakni dari tahun 1988 hingga 1996.
Selama memimpin IPNU di tingkat nasional, Zainut banyak menjalin komunikasi dan membangun jaringan, termasuk dengan tokoh-tokoh politik yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari kejauhan.
“Sebenarnya, ketika saya menjadi tokoh IPNU di tingkat nasional, pasti banyak tawaran datang dari pimpinan partai politik,” jelasnya.
Ia mengungkapkan pernah ditawari untuk bergabung dengan Partai Golkar oleh beberapa senior. Namun, pilihan batinnya justru tertuju pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dua tokoh berpengaruh dalam membawanya ke PPP adalah Abduh Paddare, seorang tokoh PPP dari Sulawesi Selatan, dan Buya Ismail Hasan Metareum, Ketua Umum PPP saat itu. Zainut menyatakan bahwa Buya Ismail memberikan dukungan dan arahan, memungkinkan ia untuk melanjutkan karier politiknya lebih jauh.
Karier politiknya terus meningkat. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 1997 dan menjalani masa tugas hingga 2019, meskipun sempat terhenti selama satu periode dari 1999 hingga 2004.
“Jika dihitung, saya kira sekitar 17 tahun saya duduk di DPR,” ucapnya dengan bangga.
Perjalanannya di pemerintahan juga berlanjut ketika diangkat sebagai Wakil Menteri Agama pada tahun 2019. Namun, jabatan tersebut tidak diselesaikannya hingga akhir periode.
“Biasalah, ada dinamika internal dalam politik di PPP, jadi saya harus diganti,” tuturnya datar, menggambarkan bahwa perubahan semacam itu adalah hal biasa dalam politik.
Transisi Politik
Zainut Tauhid Sa’adi memulai langkahnya di parlemen pada masa transisi politik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1997, ia sah menjadi anggota DPR, tepat di akhir masa Orde Baru—sebuah era yang penuh tantangan, namun juga menjadi titik awal reformasi.
“Saya benar-benar menyaksikan gelombang reformasi itu,” kenangnya.
Ia tergabung di Komisi I bersama sejumlah tokoh lainnya, termasuk Aisyah Amini, yang ikut terlibat dalam dinamika politik nasional pada waktu itu. Keanggotaannya di DPR menandai awal panjang perjalanan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selama lebih dari sepuluh tahun berafiliasi dengan PPP, Zainut melihat berbagai transformasi besar yang membentuk peta politik Indonesia. Ia berpendapat, setiap era memiliki tantangannya sendiri. Pada masa Orde Baru, ia menggambarkan suasana politik sebagai ruang yang sesak dan menakutkan.
“Saluran demokrasi dibendung, kebijakan politik penguasa sangat otoriter, represif, dan membatasi hak-hak rakyat,” jelasnya.
Dalam kondisi seperti itu, PPP sering kali harus berhadapan langsung dengan pemerintah, yang sering dianggap sebagai simbol kekuasaan negara. Namun, justru dalam situasi tekanan semacam itu, PPP meraih simpati dari rakyat.
“PPP dipandang sebagai pahlawan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, menegakkan hak-haknya, sehingga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari rakyat,” ungkap Zainut, mengenang masa-masa di mana keberanian dalam berpolitik dapat dianggap sebagai simbol perlawanan dan harapan.
PPP Pasca Reformasi
Memasuki era Reformasi, keadaan menjadi berubah total. Saluran demokrasi terbuka lebar, kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin oleh negara. Menurut Zainut, dalam situasi seperti ini, posisi rakyat justru semakin kuat dan tidak lagi menggantungkan diri pada partai politik seperti sebelumnya.
“Rakyat itu dalam tanda kutip tidak lagi membutuhkan dukungan partai politik, karena hak-haknya sudah diberikan oleh negara,” ujar Zainut.
Sebaliknya, sekarang partai politik yang harus mencari dukungan dari masyarakat. rakyat. Ia menggambarkan keadaan setelah reformasi sebagai persaingan yang terbuka, dengan banyaknya partai baru yang muncul “seperti jamur di musim hujan. ”
Ia menggunakan ungkapan yang sederhana untuk menggambarkan situasi ini serupa dengan hukum pasar. “Ketika permintaan bertambah, harga pun akan naik,” jelasnya.
Mengenai adanya keadaan paradoks, di mana meskipun suara PPP menurun di masa reformasi, partai ini tetap berhasil mengangkat kadernya, Hamzah Haz, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,
Zainut menjelaskan bahwa situasi politik pada waktu itu benar-benar berbeda. Pemilihan wakil presiden belum dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui proses di parlemen.
“Di sanalah sebenarnya terjadi, bisa dibilang keberuntungan yang tersembunyi. Saya percaya itu hanya Allah yang menentukan pilihan-Nya kepada tokoh kami, Bapak Hamzah,” tuturnya dengan penuh keyakinan.
Fanatisme, Berpengalaman Ideologis, dan Demokratis
Di tengah dinamika politik nasional yang sering kali keras dan tak terduga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap bertahan sebagai salah satu partai Islam yang mampu memainkan peran signifikan.
Bagi Zainut, terdapat sejumlah kekuatan utama yang membuat PPP tetap relevan di panggung politik Indonesia hingga saat ini.
“Setidaknya ada empat kekuatan mendasar yang dimiliki PPP,” ujarnya.
Pertama, PPP mempunyai basis akar rumput yang sangat kuat. Para pemilih setia partai ini, terutama dari kalangan umat Islam, terus memberikan dukungan meski dalam situasi politik yang berubah-ubah.
Kedua, PPP berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Dedikasinya terhadap aspirasi umat Islam tetap kokoh, bahkan menjadi identitas ideologis yang terus diperkuat dari waktu ke waktu.
Ketiga, PPP memiliki pengalaman politik yang cukup panjang. Dalam konteks demokrasi Indonesia, PPP telah melalui berbagai fase: dari era represif Orde Baru, transisi reformasi, sampai ke era kontestasi demokrasi modern.
“Kontribusi politik PPP dalam sejarah bangsa ini tidak kecil,” tegas Zainut.
Keempat, PPP menjaga sistem kepemimpinan yang demokratis dan terbuka. Dalam dinamika internal yang berbeda, partai ini tetap berupaya konsisten untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah dan keterbukaan pikiran.
Keunggulan-keunggulan ini tidak bisa dipisahkan dari sosok-sosok besar yang pernah dan masih berperan dalam sejarah partai berlambang Ka’bah ini. Dari Hamzah Haz yang pernah menjadi Wakil Presiden, hingga Kiai Ma’ruf Amin yang juga seorang alumnus PPP dan kini menjabat sebagai Wapres, serta tokoh kharismatik seperti K. H. Maimun Zubair yang dihormati lintas partai.
“Beliau-beliau itu adalah orang-orang besar dengan visi besar,” ungkap Zainut dengan penuh rasa hormat.
Ia menyatakan para tokoh tersebut sebagai negarawan sejati—pemimpin yang bisa menjaga arah haluan PPP di tengah lautan demokrasi yang penuh tantangan, gelombang, dan halangan. Keikhlasan, istiqamah, serta ketulusan dalam pengabdian menjadi dasar moral mereka dalam berpolitik.
Hal yang tak kalah penting, menurut Zainut, adalah sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap musyawarah. “Mereka selalu mengutamakan jalan tengah, kompromi. Tak pernah memilih jalan konfrontatif,” ujarnya.
Oleh sebab itu, PPP tidak terpecah meskipun mengalami dinamika internal yang berat. Nilai-nilai seperti tawadhu’, keikhlasan, dan pengutamaan kepentingan umat dan bangsa mendahului kepentingan pribadi atau kelompok menjadi kebijaksanaan yang terus hidup dan diwariskan.
Di sinilah, menurut Zainut, terletak kekuatan kultural PPP—bukan hanya sebagai partai politik, tetapi juga sebagai wadah perjuangan moral.
Kegagalan PPP
Tidak bisa dipungkiri, kegagalan PPP untuk melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 menjadi pengalaman pahit sekaligus momen refleksi mendalam bagi partai yang telah ada sejak awal era Orde Baru ini.
Bagi Zainut, jatuhnya PPP dari Senayan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tertentu. Ia menjelaskan terdapat sejumlah penyebab, baik internal maupun eksternal, yang berkontribusi.
Faktor pertama, menurutnya, adalah kegagalan PPP memanfaatkan kesempatan reformasi untuk melakukan reformasi internal. Ketika sistem politik nasional berubah secara drastis setelah era Orde Baru—menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan beragam—PPP justru terjebak dalam zona nyaman.
Alih-alih beradaptasi secara radikal dengan perubahan zaman dan tuntutan publik, partai ini lebih memilih untuk mempertahankan pola lama. “Kami tidak cukup progresif dalam merespons transformasi sosial-politik,” ujarnya.
Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah ketegangan internal di dalam partai. Alih-alih memperkuat konsolidasi, para elite PPP sering terlibat dalam pertikaian yang dipamerkan secara terbuka di depan publik.
Bagi masyarakat, situasi ini bukan hanya melelahkan tetapi juga menimbulkan kebosanan. Kepercayaan publik pun pada akhirnya terganggu. Dan pada akhirnya, dalam sistem demokrasi yang berbasis pemilu, publik memberikan hukuman dengan menjauh—termasuk di tempat pemungutan suara
Pemilu 2024.
Faktor ketiga yang lebih bersifat struktural dan global, yakni penurunan minat terhadap partai-partai politik yang berlandaskan primordialisme, baik berdasarkan suku maupun agama. Ini bukan hanya gejala lokal, melainkan fenomena yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia.
Politik identitas yang sempit cenderung tidak lagi relevan dengan masyarakat modern yang makin rasional dan cair dalam menentukan pilihan politik. Maka,
bila PPP terus mengandalkan pendekatan berbasis aliran atau identitas semata, maka partai ini bisa terjebak dalam posisi stagnan, bahkan semakin terpinggirkan.
Zainut menyampaikan semua ini bukan dengan nada pesimistis, melainkan sebagai refleksi dan ajakan untuk melakukan reorientasi politik yang lebih visioner. PPP, katanya, tidak cukup hanya bertahan dengan romantisme sejarah dan basis ideologis lama, tapi harus berani menyesuaikan diri dengan realitas politik kontemporer.
Harapan Muktamar 2025 Bisa Juga Calonkan Jokowi
Harapan untuk kebangkitan PPP belum padam. Bagi Zainut, jalan menuju Senayan masih terbuka, namun hanya jika partai ini mampu mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang sangat krusial: Muktamar 2025.
Muktamar ini merupakan momen penting,” ujarnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa jika PPP tidak berhasil memilih pemimpin yang tepat, partai ini bisa terbawa arus perubahan zaman yang tidak menentu.
Menurut Zainut, pemimpin yang diperlukan bukan hanya sosok yang karismatik, tetapi juga seseorang yang dalam istilah Islam dikenal sebagai shalih fi kulli zaman wa makan—saleh untuk setiap waktu dan tempat.
Ini berarti pemimpin tersebut harus memiliki akhlak yang baik, integritas agama yang kokoh, serta pemikiran yang cerdas dan sesuai dengan kondisi saat ini.
PPP, lanjutnya, pernah dipimpin oleh serangkaian ketua umum yang luar biasa. Ia menyebut beberapa nama besar yang telah memberi warna pada sejarah partai ini—Idham Chalid, Hamzah Haz, Ismail Hasan Metareum, dan Suryadharma Ali. Bahkan,
tokoh seperti Suharso Monoarfa pun dianggap oleh Zainut sebagai seorang teknokrat cerdas yang mempunyai gagasan strategis, sistematis, dan visioner untuk pembangunan ekonomi negara.
Namun, ia juga menekankan bahwa sehandal apa pun sosok tersebut, jika dinamika di dalam partai tidak mendukung, maka potensi tersebut dapat hilang sia-sia.
“Perhatikan apa yang terjadi dengan Pak Suharso. Beliau adalah seorang menteri, teknokrat hebat, tetapi apa yang terjadi di partai? ” ujarnya.
Ia juga menyebut Romahurmuziy, atau Gus Romi, sebagai seorang pemuda yang cerdas, energik, dan berani. Namun, menurut Zainut, keberanian itu bisa berisiko. Ia mengisyaratkan bahwa keberanian Gus Romi untuk mengambil tindakan tertentu mungkin akan membuat beberapa pihak merasa terancam.
Zainut mengungkapkan keprihatinan karena calon-calon yang muncul dalam pencarian kepemimpinan PPP saat ini belum menunjukkan gagasan-gagasan besar. Ia belum melihat visi strategis yang bisa membawa PPP ke arah yang lebih baik di masa depan.
Dengan nada yang tenang namun serius, ia menyarankan agar mereka yang belum benar-benar siap sebaiknya menahan diri. “Kasihan partai PPP,” ujarnya dengan rasa empati.
Bagi Zainut, ini bukan hanya soal individu. Ini berkaitan dengan masa depan sebuah partai yang telah menjadi tempat untuk menampung aspirasi umat, yang kini berada di persimpangan sejarah. Menurutnya, keselamatan dan kehormatan partai ini sangat tergantung pada keberanian untuk memilih pemimpin yang benar-benar layak.
Mencalonkan Jokowi
Saat ditanya tentang sosok pemimpin yang paling mendekati kualitas ketua umum PPP sebelumnya, Zainut menyatakan sikap kritis terhadap kandidat-kandidat yang sudah ada.
Dari internal partai, misalnya PLT yang saat ini menjabat (Muhamad Mardiono), menurutnya sebaiknya perlu dipikirkan kembali demi masa depan PPP yang lebih baik.
Dari luar internal partai, muncul beberapa nama yang dianggap sebagai calon potensial. Beberapa di antaranya adalah Dudung Abdurahman, Amran Sulaiman, dan Sandiaga Uno yang sesungguhnya sudah menjadi bagian dari PPP.
“Ada juga Saifullah Yusuf yang memiliki posisi unik, setengah dari dalam partai, dan setengah dari luar, mengingat pengalamannya yang pernah berada di dalam partai,” tuturnya.
Namun, yang paling menarik perhatian Zainut adalah satu nama yang masih jarang dibicarakan dalam bursa kepemimpinan PPP: mantan presiden Joko Widodo. Ia menyebut pemikiran ini agak tidak biasa, tetapi menurutnya sangat layak untuk dipertimbangkan.
“Kenapa PPP tidak mencoba mencalonkan Pak Jokowi? Partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra, PAN, bahkan PSI sudah mengajak beliau,” ujar Zainut.
Ia melihat Jokowi sebagai sosok yang besar yang telah berhasil memimpin dan masih memiliki dukungan elektoral yang sangat kuat. Dengan nada optimis, Zainut berharap bahwa jika PPP berani menawarkan posisi kepemimpinan atau dukungan kepada Jokowi, ada mungkin dia mau.
“Siapa tahu, ini bisa menjadi solusi dan mengarahkan PPP ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
