Tumbuh dalam lingkungan yang sederhana dan menjalani pendidikan dengan semangat yang tinggi. Sejak muda, ia menunjukkan minat dalam bidang perencanaan pembangunan, ekonomi, dan pengelolaan pemerintahan yang efektif.
Ketertarikan intelektual tersebut kemudian menjadi landasan bagi kontribusinya dalam berbagai sektor, mulai dari bisnis, politik, hingga pemerintahan.Karir profesionalnya dimulai dari dunia swasta, terutama di sektor bisnis dan konstruksi.
Ia pernah mendirikan sebuah perusahaan serta membangun jaringan yang luas dalam dunia bisnis, yang memberinya kekuatan finansial dan pengalaman dalam mengelola organisasi. Namun, panggilan jiwanya membawanya ke dunia politik.
Ia memulai perjalanan politiknya melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Gorontalo pada periode 2004–2009, dan terpilih kembali untuk periode 2009–2014. Selama menjalani tugasnya di parlemen, ia dikenal aktif terlibat dalam berbagai komisi dan isu-isu penting.
Pada Maret 2019, Suharso diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt. ) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Muhammad Romahurmuziy. Posisinya kemudian diresmikan secara permanen melalui Muktamar IX PPP pada Desember 2020.
Namun, pada September 2022, ia diberhentikan dari posisi Ketua Umum DPP PPP oleh tiga badan partai, yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.
Perannya di pemerintahan semakin terlihat ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Perumahan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari 22 Oktober 2009 sampai 17 Oktober 2011. Akan tetapi, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan pribadi.
Suharso kembali ke kancah nasional dengan menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2015–2019 dan kemudian dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo (2019–2024). \
Di lembaga tersebut, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia dikenal sebagai sosok teknokrat sekaligus politisi, yang percaya pada kekuatan sistem dan pentingnya budaya organisasi yang positif.
Dalam berbagai kesempatan, ia mendorong reformasi internal partai berdasarkan prinsip musyawarah dan meritokrasi. Bagi Suharso, kekuasaan hanya alat. Yang terpenting adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Sekondan yang Baik
Suharso Monoarfa mulai menuliskan kisah hidupnya dengan kesadaran penuh akan peran dan harapan yang ada pada setiap individu sejak lahir. Baginya, setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan reputasi adalah warisan terpenting yang harus dijaga dengan sepenuh hati.
Reputasi itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi merupakan hasil dari perjuangan dan kepercayaan yang dibangun seiring waktu.
Sejak kecil, Suharso bercita-cita untuk menjadi seorang profesional sukses. Ia terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti Lee Iacocca dan Konosuke Matsushita, yang awalnya berhasil sebagai profesional sebelum kemudian bertransformasi menjadi pengusaha.
Lee Iacocca merupakan eksekutif otomotif legendaris asal Amerika Serikat yang terkenal sebagai tokoh utama di balik suksesnya Ford Mustang dan sebagai penyelamat perusahaan otomotif Chrysler dari kebangkrutan pada awal 1980-an.
Sementara itu, Konosuke Matsushita adalah seorang pengusaha dan industrialis legendaris dari Jepang, yang mendirikan perusahaan Panasonic Corporation (sebelumnya bernama).
Matsushita Electric Industrial Co. , Ltd. ), kini merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Ia diberi julukan “Dewa Manajemen” di Jepang karena pendekatan bisnisnya yang penuh humanisme, inovasi, dan pandangan jauh ke depan.
Berbeda dengan keinginan kebanyakan orang, Suharso memilih untuk tidak menjadi yang terdepan, melainkan menjadi yang kedua yang efektif — seorang pendukung yang berkontribusi signifikan terhadap kemenangan sang pemenang.
Konsep menjadi pendukung ini ia pelajari dari permainan catur, di mana pemain utama sangat membutuhkan analisis serta saran dari pendukungnya. Dengan sikap tersebut,
Suharso memulai karir profesionalnya di berbagai perusahaan, mengumpulkan pengalaman dan membangun kepercayaan sebelum finally melangkah ke dunia kewirausahaan. Ia memulai usaha properti kecil-kecilan, mengelola townhouse dan melakukan renovasi rumah-rumah sederhana di Jakarta Selatan, hingga mendirikan industri petrochemical pertama di Asia.
Teknologi-Manajemen
Pendidikan Suharso di bidang teknologi dan manajemen menjadi modal penting dalam mengembangkan berbagai jenis usaha. Semasa mudanya, ia dikenal sebagai sosok pengusaha yang tangguh, gigih, dan cermat dalam melihat peluang.
Ia tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial dari setiap bisnis yang dia jalani. Usaha yang digeluti Suharso sangat beragam. Ia tercatat pernah bergerak di sektor konstruksi, properti, dan perdagangan umum.
Melalui jaringan bisnisnya, Suharso belajar bagaimana membangun sistem, mengelola sumber daya, dan menjaga hubungan dengan mitra. Ia berkeyakinan bahwa dunia usaha memerlukan efisiensi dan integritas tinggi, sebuah prinsip yang nanti ia bawa ke ranah politik.
Pengalaman ini membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan kebijakan fiskal ketika kemudian ia menjabat di pemerintahan.
Selain memperdalam manajemen, Suharso juga dikenal sebagai pengusaha yang paham teknologi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia mengikuti perkembangan industri dengan seksama dan tidak ragu untuk mengadopsi metode baru dalam berbisnis.
Kemampuannya ini menunjukkan bahwa Suharso bukanlah pelaku usaha tradisional yang hanya mengandalkan cara-cara lama. Ia terus memperbarui pengetahuan dan terbuka terhadap digitalisasi serta inovasi yang muncul di tingkat global maupun domestik.
Pengalaman bisnisnya juga membentuk kepribadian kepemimpinannya. Ia terbiasa membuat keputusan cepat dalam situasi penuh tekanan, serta mampu merancang strategi jangka panjang.
Dalam dunia usaha, ia belajar betapa pentingnya membangun tim yang solid dan komunikasi yang efektif. Hal ini mempermudah transisinya saat kemudian terjun ke dunia politik dan pemerintahan.
Gaya kepemimpinannya yang rasional, didasarkan pada data, dan berpikir sistematis sangat dipengaruhi oleh pengalaman di dunia bisnis yang penuh tantangan namun objektif.
Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis, bisnisnya juga terkena dampak.
Sebelumnya, Suharso pernah bekerja di bawah Jusuf Kalla di Bukaka Group dan ikut membantu perusahaan keluarga tersebut untuk menjadi perusahaan publik. Dari pengalaman tersebut, ia banyak belajar, terutama terkait manajemen dan kepemimpinan.
Belajar Politik Pemerintahan Dari Wapres Hamzah Haz
Meski berkarier sebagai pengusaha, politik bukanlah jalan yang asing bagi Suharso. Ia adalah mantan demonstran era 1970-an yang pernah aktif menentang rezim Orde Baru.
Namun, perjalanan politiknya mengalami perubahan ketika ia bersama rekan-rekannya diundang untuk berdialog langsung dengan Presiden Soeharto, yang memperlihatkan sisi kepemimpinan yang bersahabat dan tersenyum.
Karier politik Suharso mulai menjadi perhatian ketika ia diminta untuk memberikan bantuan kepada Hamzah Haz, tokoh utama PPP, saat menghadapi pertemuan penting dengan Direktur Utama IMF.
Dari situ, ia kemudian ditawari untuk bergabung dengan DPR oleh Hamzah Haz pada tahun 1999. Namun, ia mengalah untuk memberikan kesempatan kepada senior yang telah lebih lama menunggu, sebuah sikap yang menjadi pelajaran berharga mengenai setia dan pengabdian.
Kemudian, Suharso menjadi staf khusus Hamzah Haz yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, serta turut membantu Megawati Soekarnoputri ketika menjabat sebagai Presiden.
Di sini, ia terlibat dalam pembentukan sejumlah undang-undang penting yang menjadi dasar bagi reformasi Indonesia setelah Orde Baru. Pengalaman ini memberinya pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan negara dan kebijakan publik.
Dalam perjalanan politiknya, Suharso juga menjadi bagian dari proses amandemen Undang-Undang Dasar, yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dan membentuk arah masa depan Indonesia.
Ia menyadari bahwa partai politik bukan hanya alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga aset nasional yang penting untuk menjaga kelangsungan negara dan membangun kader bangsa.
Politik dan Pemerintahan
Dalam pandangannya, PPP—Partai Persatuan Pembangunan—merupakan gabungan unik dari berbagai elemen dan menjadi rumah politiknya. Ia memandang partai ini sebagai wadah yang perlu dipelihara dan dikembangkan, meskipun tidak lepas dari dinamika dan konflik internal.
Suharso mengatakan bahwa memahami gabungan dalam PPP sama seperti memahami proses kimia yang tidak dapat kembali ke keadaan semula; sebuah proses yang mengikat dan tidak dapat dibalik.
Ketika ditanyakan apakah ia masih bersedia atau berminat untuk memimpin PPP lagi, Suharso menjawab dengan nada reflektif dan kritis terhadap kondisi internal partainya. “Sebetulnya banyak orang yang punya kemampuan untuk memimpin partai ini,
” katanya dengan rendah hati. Ia mengaku terkejut saat melihat berbagai dinamika internal PPP. “Saya berkata, kok bisa seperti ini, ya? ” katanya, menunjukkan keterkejutannya.
Meskipun demikian, Suharso tetap mengungkapkan rasa bangganya terhadap karakter dasar PPP sebagai partai yang terbuka. Ia menekankan bahwa patronase dalam PPP seharusnya tidak terfokus pada individu, melainkan pada prinsip-prinsip dasar perjuangan partai.
“Patronasenya adalah prinsip-prinsip partai. Jadi tidak kepada orang, tidak kepada sesuatu. ” ujarnya
Menurutnya, pemimpin partai seharusnya diberikan kebebasan untuk bertindak sebagai manajer organisasi yang mampu mengelola isu-isu strategis. Ia bahkan pernah menyampaikan pandangannya ini kepada Presiden Joko Widodo ketika ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy.
Saat itu, Suharso juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), posisi yang ia lepaskan jabatan demi mempertahankan integritas serta kepatuhan terhadap aturan partai.
“Saya katakan, ‘Bapak, jika saya menjadi Plt Ketua Umum PPP, sesuai aturan, saya tidak diperbolehkan menjadi Wantimpres. ’ Jadi saya melepaskan posisi itu,” kenangnya.
Suharso mundur dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres pada Maret 2019. Keputusan pengunduran dirinya ini diambil setelah ia dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) partai.
Ia menjelaskan bahwa ia telah menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dan memberikan nama penggantinya untuk posisi di Wantimpres.
Ketika ia berkeinginan untuk maju sebagai ketua umum definitif PPP dalam Muktamar tahun 2020, Suharso kembali berdiskusi dengan Presiden. Ia mengakui bahwa menjadi ketua umum partai adalah suatu kehormatan bagi dirinya, meskipun ia meragukan kesesuaian peran tersebut dengan jabatan di pemerintahan.
“Saya bertanya kepada Presiden Joko Widodo, ‘Pak, bagaimana jika saya menjadi ketua umum? ’ Beliau menjawab, ‘Silakan, terserah. ’ Ia menyebutkan pada waktu itu bahwa jika sekarang berada di pemerintahan tidak masalah,” ungkap Suharso.
Suharso menyoroti pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa seorang ketua umum partai yang tidak diikutsertakan dalam kekuasaan dianggap tidak mendapat dukungan dari penguasa.
Baginya, pandangan tersebut merupakan “penyakit internal” dalam politik Indonesia yang seharusnya tidak dipertahankan. “Menurut saya itu adalah sebuah penyakit. Seharusnya tidak begini. Partai itu seharusnya bersifat independen,” ujarnya dengan tegas.
Ia berpendapat bahwa jika seseorang berasal dari kabinet dan ingin memimpin partai, sebaiknya ia meminta izin atau setidaknya mendapatkan dukungan dari presiden.
Namun, situasinya berbeda jika seseorang berasal dari partai dan kemudian diundang untuk bergabung dalam kabinet—itu adalah dinamika politik yang wajar. Ia menambahkan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia,
tidak ada kewajiban otomatis bagi ketua partai untuk masuk ke dalam kabinet seperti pada sistem parlementer. Oleh karena itu, anggapan bahwa dukungan dari kekuasaan menjadi ukuran sah atau tidak seseorang memimpin partai, sebaiknya dihilangkan.
“Masalah seperti ini harus mulai ditinggalkan, bukan hanya di PPP tetapi juga di seluruh partai politik. Karena jika tidak, kita akan terus berada dalam situasi yang sama,” kata Suharso, dengan harapan agar demokrasi di Indonesia dapat tumbuh lebih dewasa dan berdaulat.
