Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, reshuffle merupakan hasil evaluasi berkelanjutan terhadap kementerian strategis. Pergantian ini menarik karena salah satu agenda utama Presiden Prabowo adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia tak segan mengganti menteri yang tidak maksimal. Selain evaluasi kinerja, reshuffle kali ini juga mencerminkan komitmen Presiden terhadap pengembangan koperasi di Indonesia.
Presiden memandang koperasi sebagai pilar strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan, memperkuat pemerataan ekonomi, dan menciptakan kemandirian nasional.
Baginya, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga alat untuk memperkuat masyarakat yang lemah dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi wujud nyata visi ini.
Dengan meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, Presiden menegaskan bahwa koperasi harus menjadi pusat kegiatan ekonomi desa.
Layanan yang disediakan meliputi gerai atau toko desa, apotek, klinik, gudang logistik, usaha simpan pinjam, dan unit usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan modal usaha secara terjangkau.
Mengapa Ferry Juliantono
Sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry pernah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Oktober 2024 – September 2025). Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Jenderal Syarikat Islam,
sehingga memiliki jaringan politik yang luas untuk mendukung implementasi program nasional. Salah satu program utama pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), membutuhkan figur yang mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat desa.
Latar belakang Ferry yang dekat dengan petani dan koperasi akar rumput membuatnya berpotensi menjadi jembatan efektif antara visi Presiden dan implementasi di lapangan.
Pepatah “The right man in the right place” tampaknya sesuai untuk menggambarkan penunjukan Ferry. Secara politik dan visi, ia sejalan dengan harapan Presiden serta memiliki komitmen terhadap ekonomi kerakyatan.
Namun, dari sisi teknis dan kinerja, tantangan tetap besar: ia harus membuktikan kemampuannya dalam mengeksekusi program secara cepat, transparan, dan berdampak nyata.
Analisis SWOT
Melalui analisis SWOT, kita dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Ferry Juliantono dalam menjalankan tugas barunya. Kekuatan utamanya adalah pengalaman panjang di dunia aktivisme dan organisasi rakyat.
Sejak 2005, ia menjabat Ketua Umum Dewan Tani Indonesia, yang memberinya pemahaman mendalam tentang kebutuhan petani, koperasi desa, dan masyarakat akar rumput.
Latar belakang pendidikannya yang beragam—S1 Akuntansi, S2 Hubungan Internasional & Ekonomi Politik, dan S3 Sosiologi—memungkinkannya memadukan perspektif manajerial, ekonomi, sosial, dan politik dalam pengambilan keputusan.
Pengalaman administrasinya juga kuat; ia pernah menjadi Wakil Menteri Koperasi dan UKM serta Komisaris di BUMN, yang menambah wawasan tentang tata kelola organisasi besar dan prosedur birokrasi.
Jaringan politik yang luas, sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra dan Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, menjadi modal penting dalam mendukung implementasi kebijakan.
Dengan latar belakang yang selaras dengan program prioritas Presiden, Koperasi Desa Merah Putih, ia dianggap mampu mengeksekusi visi pemerintahan secara efektif.
Namun, di balik kekuatan tersebut, ada kelemahan yang perlu diperhatikan. Meski menguasai koperasi akar rumput, pengalaman Ferry dalam kebijakan ekonomi makro nasional dan fiskal masih relatif terbatas dibanding pendahulunya.
Selain itu, adaptasi terhadap birokrasi kementerian yang besar dan kompleks bisa menjadi tantangan, ditambah dengan popularitas publiknya yang belum luas, menuntut upaya ekstra agar program koperasi mendapat dukungan optimal dari masyarakat.
Posisi barunya memberikan peluang menjanjikan, seperti mendorong akselerasi program Kopdes Merah Putih, memperkenalkan digitalisasi koperasi dan ekonomi desa, serta membangun kolaborasi dengan perbankan, BUMN, dan sektor swasta.
Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memperkuat kredibilitasnya sebagai menteri, tetapi juga meningkatkan citra positif pemerintah di mata publik.
Namun, tantangan tetap ada. Ekspektasi publik yang tinggi, hambatan birokrasi, kepentingan politik atau ekonomi tertentu, serta kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, dapat menghambat laju program dan menantang efektivitas kepemimpinannya.
Perspektif Publik
Reaksi media terhadap pergantian Budi Arie Setiadi dan pelantikan Ferry Juliantono cukup beragam. Beberapa portal nasional menyoroti kebutuhan evaluasi kinerja menteri dan harapan bahwa program koperasi akan lebih efektif di tangan menteri baru.
Di sisi lain, media sosial dipenuhi komentar netizen, sebagian optimis dengan kemampuan Ferry mengeksekusi program, sementara lainnya mempertanyakan pengalaman teknisnya di bidang koperasi dan ekonomi makro.
Beberapa anggota DPR memberikan tanggapan terkait pelantikan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam menyambut baik hal tersebut,
menilai Ferry memiliki kedekatan dengan rakyat dan visi ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat mempercepat program prioritas presiden di desa-desa. Mufti sendiri adalah anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi, dan standardisasi.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra juga mendukung penunjukan ini. Mereka menilai Ferry memiliki visi ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Desa Merah Putih.
Dukungan datang dari Budisatrio Djiwandono, Ketua Fraksi Gerindra di DPR, yang menyebut pelantikan Ferry sebagai langkah tepat karena rekam jejaknya dalam memperjuangkan kepentingan petani, nelayan, dan masyarakat desa melalui organisasi seperti Dewan Tani Indonesia dan Induk Koperasi Tani Nelayan.
Ia berharap Ferry dapat mempercepat implementasi program Koperasi Desa Merah Putih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Koperasi, menerima keputusan reshuffle kabinet dengan tenang dan profesional.
Ia mengakui pergantian menteri adalah prerogatif Presiden Prabowo dan menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, meskipun tidak lagi memimpin kementerian.
Ia juga berterima kasih kepada jajaran kementerian, mitra kerja, dan masyarakat koperasi atas kerja sama selama masa jabatannya,sambil berharap Menteri baru dapat melanjutkan dan memperkuat program strategis yang telah dirintis.
