Permadi SH (superradio.id)

Bukan Salah Soeharto Kalau Jadi Diktator – Testimoni Permadi, SH

Share

Permadi S.H., yang pernah menjadi anggota DPR RI, dan sudah wafat pada Juni 2024, pernah menyatakan, bukan salah Pak Harto kalau jadi diktator. Pernyataan itu, katanya lahir dari cara pandang metafisis yang berakar kuat dalam falsafah kejawen, bahwa kepemimpinan bukan sekadar hasil kontestasi politik, melainkan bagian dari perjalanan wahyu yang turun kepada orang tertentu pada waktu yang tepat.

Di mata Permadi, semua itu tidak bisa dilepaskan dari konteks psikologi politikbangsa Indonesia pada masa itu. Soeharto menjadi diktator bukan semata karena ambisi pribadi, melainkan karena sistem dan budaya politik Indonesia yang memang cenderung paternalistik. Ia sering menekankan bahwa masyarakat Indonesia kala itu belum siap dengan demokrasi liberal ala Barat yang menuntut partisipasi kritis dan kesetaraan politik.

“Bukan salah Pak Harto jadi diktator. Yang salah itu UUD 1945 dan bangsa kita sendiri yang belum siap dengan sistem terbuka,” ujarnya.

Baginya, Soeharto mewakili fase sejarah di mana bangsa Indonesia masih membutuhkan figur “bapak bangsa”, bukan sekadar pemimpin administratif. Dalam terminologi budaya Jawa, peran pemimpin bukan hanya menjalankan kekuasaan formal, tetapi juga menjaga harmoni, ketertiban, dan rasa aman dalam masyarakat. Maka, ketika Soeharto memerintah dengan gaya paternalistik, hal itu adalah cerminan dari kebutuhan zaman, bukan semata kesalahan individu. 

Wahyu Keprabon

Bagi Permadi sebagai seorang mistikus politik, menafsirkan kekuasaan melalui lensa spiritual Jawa. Dalam tradisi tersebut, dikenal konsep wahyu keprabon—yakni semacam restu ilahi atau energi kosmis yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin dan menata dunia.

Permadi berulang kali menyatakan bahwa Soeharto adalah sosok yang menerima wahyu keprabon itu pada masanya. Menurutnya, sejak peristiwa 1965–1966, “wahyu” tersebut berpindah dari Sukarno kepada Soeharto. Kepemimpinan Soeharto berlangsung lama, penuh pengaruh, dan relatif stabil.

Namun, sebagaimana datangnya wahyu itu, kepergian pun tak bisa dihalangi. Bagi Permadi, kejatuhan Soeharto pada 1998 adalah tanda bahwa wahyu keprabon telah berpindah atau menghilang. Dalam logika metafisis Jawa, ketika wahyu meninggalkan seseorang, maka legitimasi alamiah kekuasaannya pun lenyap, dan kekuasaan itu runtuh dengan sendirinya.

“Soeharto jatuh bukan karena rakyat, tapi karena wahyu kepemimpinannya sudah pergi,” katanya..

Politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan juga perjalanan spiritual. Kekuasaan yang kehilangan keseimbangan dengan alam dan nurani akan hancur karena melawan kodrat.

Kenangan Pribadi

Kenangan pribadi Permadi terhadap Presiden Soeharto adalah kisah yang sarat emosi dan refleksi spiritual. Ia menuturkan bahwa dirinya pernah ditahan sebanyak 38 kali selama masa Orde Baru, bahkan dua kali dijatuhi hukuman mati. Namun, di luar dugaan, justru Soeharto sendiri yang memerintahkan pembebasannya.

Bagi Permadi, pengalaman itu menjadi titik balik dalam pandangannya terhadap sosok penguasa Orde Baru tersebut. Ia mengakui bahwa pada awalnya ia menyimpan kebencian mendalam kepada Soeharto karena dianggap telah mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno, sosok yang begitu ia kagumi.

Kebencian itu perlahan luluh ketika kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Soeharto ternyata tidak memusuhi dirinya, bahkan menunjukkan sikap yang lembut dan penuh welas asih. Permadi beberapa kali dipanggil ke Istana untuk menerima pitutur (nasihat) langsung dari Soeharto. Dari pertemuan-pertemuan itu, ia melihat sisi lain, bukan sekadar jenderal yang keras, melainkan juga seorang bapak bangsa yang tenang, sabar, dan memiliki perhatian kepada orang yang bahkan sempat menjadi lawannya.

Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi semacam rekonsiliasi batin. Permadi menyadari bahwa rasa bencinya kepada Soeharto ternyata tak beralasan sepenuhnya. Ia bahkan mengaku berhutang budi, karena tanpa perintah Soeharto, mungkin dirinya sudah lama tiada akibat vonis mati yang dijatuhkan.

Kenangan itu menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual dan politik Permadi. Ia memandang perjumpaannya dengan Soeharto sebagai pelajaran tentang kebesaran hati dalam kekuasaan. Dari seorang pengkritik keras dan tahanan politik, ia akhirnya melihat Soeharto sebagai manusia yang juga memiliki sisi luhur.

Beralih ke Gerindra

Awal keterlibatan Permadi S.H. dalam dunia politik praktis dimulai pascareformasi, tepatnya menjelang Pemilu 1999. Ia dicalonkan oleh kaum Soekarnois di Jawa Timur. Kelompok ini memandang Permadi sebagai sosok yang paling konsisten menjaga api ajaran Bung Karno di tengah perubahan zaman. Ia pun maju ke pemilihan tanpa dukungan finansial yang besar. Dengan lantang ia menyerukan kepada rakyat, “Saya penyambung lidah Bung Karno. Siapa yang Soekarnois, pilih saya. Siapa yang anti-Soekarno, jangan pilih saya.” Tanpa uang sepeser pun, Permadi berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Alasan utama Permadi bergabung dengan PDI Perjuangan sangat ideologis. Ia melihat partai tersebut sebagai rumah besar bagi para pewaris pemikiran Bung Karno, tokoh yang paling ia hormati sepanjang hidupnya. Sebagai seorang penghayat Kejawen yang berpadu dengan semangat nasionalisme, ia menemukan keselarasan antara ajaran spiritualnya dan cita-cita politik Bung Karno, membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkepribadian.

Namun, dalam perkembangannya, Permadi kemudian merasakan pergeseran nilai di tubuh partai. Ia melihat PDI Perjuangan yang semula mengusung semangat kerakyatan dan ideologi Marhaenisme, perlahan terjebak dalam arus pragmatisme politik. Kekecewaan terhadap perubahan inilah yang akhirnya membuat Permadi memutuskan untuk mundur sebelum masa jabatan keduanya di DPR berakhir.

Setelah beberapa waktu berjarak dari politik praktis, ia menemukan bahwa hanya satu partai yang secara konsisten masih menjunjung UUD 1945 versi asli tanpa amandemen, yakni Partai Gerindra. Prinsip ini sangat penting bagi Permadi, karena ia meyakini bahwa sistem pemerintahan terbaik bagi Indonesia harus kembali berlandaskan pada konstitusi yang murni sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

Langkah berpindah ke Gerindra bukanlah sekadar pindah kendaraan politik, melainkan perpindahan ideologis. Ia melihat Partai Gerindra sebagai wadah baru  untuk memperjuangkan gagasan konstitusionalisme dan nasionalisme dalam bentuk yang lebih tegas. Ia menilai Prabowo Subianto memiliki keberanian politik dan
visi kebangsaan yang selaras dengan semangat yang pernah diperjuangkan Bung Karno. 

 

Tulisan ini berdasar wawancara Bambang Sadono melalui kanal youtube Inspirasi untuk Bangsa, yang tayang pada 6 Juli 2020.

Artikel Terkait