BGN mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp 255,58 triliun, sementara sisanya Rp 12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.
BGN juga bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri
Mulyani menjelaskan bahwa anggaran Rp 335 triliun untuk MBG tidak langsung diberikan ke BGN, melainkan Rp 67 triliun dialokasikan sebagai cadangan untuk memastikan kehati-hatian dan efektivitas program.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, MBG mendapat anggaran Rp 71 triliun. Pemerintah kemudian memutuskan menambah anggaran lagi sebesar Rp 100 triliun sehingga dana yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun ini mencapai Rp 171 triliun.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, tertulis BGN diajukan mengelola dana Rp 217,86 triliun.
Dari alokasi yang diajukan tersebut, sebesar Rp 7,45 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen. Lalu sisanya sebesar Rp 210,4 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional.
Anggaran 2026 meningkat drastis dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 71 triliun, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 71,9 juta siswa dan santri, 2,9 juta ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.
Total pagu anggaran BGN tersebut melebihi anggaran Kementerian Pertahanan yang diajukan sebesar Rp 167,4 triliun pada 2026. Instansi dengan anggaran terbanyak selanjutnya adalah Kepolisian yang mencapai Rp 109,6 triliun.
Disusul Kementerian Kesehatan yang mengelola Rp 104,3 triliun dan Kementerian Sosial yang mengelola Rp 76 triliun.
Berikut daftar 10 instansi pemerintah dengan anggaran belanja tertinggi tahun 2026:
1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 268 triliun;
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp 185 triliun;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 145,65 triliun;
4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp 118,5 triliun;
5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp 114 triliun;
6. Kementerian Agama: Rp 88,77 triliun;
7. Kementerian Sosial: Rp 84,44 triliun;
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 61 triliun;
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 55 triliun;
10. Kementerian Keuangan: Rp 52,01 triliun.
Sumber : detik & tempo.co
