Bahkan Presiden Prabowo Subianto, yang belum satu tahun menjabat, sudah mulai dipersiapkan oleh Partai Gerindra untuk dicalonkan untuk periode kedua.
Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi, menjadikan presidential threshold 0 persen, kelihatannya partai-partai agak menahan diri untuk bicara Pilpres 2029.
Selain presiden petahana dengan approval rate lebih dari 80 persen, agaknya koalisi pemerintahan tidak ingin terganggu, karena mayoritas partai masih berkepentingan.
Pilpres boleh agak ditunda, tetapi pemilu legislatif tak bisa menunggu waktu. Partaipartai mulai memanasi mesin, dengan konsolidasi, reorganisasi, dan regenerasi.
Partai-partai mulai merapatkan barisan dengan Kongres, Munas, Muktamar, atau apapun namanya. Tujuannya memperbarui mandat para pimpinan partai nasional.
Ada yang mempertahankan ketua umumnya, hanya mengganti sekretaris jenderalnya. Misalnya ini terjadi pada Partai Demokrat yang mempertahankan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Zulkifli Hasan tetap memimpin Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai Golkar yang merasa sudah terkonsolidasi di tingkat pusat dengan memilih Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum, langsung gerak cepat konsolidasi ke bawah. Mulai menata kepemimpinan di tingkat provinsi.
Adu Strategi
PDI Perjuangan agak mundur penyelenggaraan kongresnya, pasti ada hitungannya sendiri. Kongres bukan hanya akan menjawab atau memastikan posisi Megawati sebagai ketua umum, sekaligus juga siapa akan menjadi sekretaris jenderal.
Sebagai partai pemenang pemilu legislatif, apapun keputusan PDIP secara nasional pasti akan ditunggu. Partai-partai lain yang sudah bersiap meningkatkan jumlah kursinya di DPR RI, pasti tidak bisa menganggap sepi strategi PDIP.
PDIP sebagai pertai yang berpengalaman dengan berbagai kelebihan dan dukungan fanatik di beberapa daerah pasti tidak akan merelakan jumlah kursinya di DPR RI berkurang.
Setidaknya harus bertahan, dan targetnya pasti naik. Bahkan partai yang tahun 2024 gagal menempatkan kadernya di parlemen, juga mulai ancang-ancang.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan sudah mulai memunculkan calon-calon ketua umum, walaupun Muktamar baru akan digelar
September mendatang.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tak mau ketinggalan dengan menggelar Pemilu Raya. Targetnya pasti masuk parlemen, target yang tak sampai ketika Pemilu legislative 2024.
Hal yang sama pasti akan dilakukan Perindo, Gelora, Prima, Hanura, dan sebagainya. Belum lagi kalau akan muncul partai baru.
Berbagai Formula
Dengan mengacu pada strategi dan hasil di lapangan, pasti partai-partai menghitung ulang. Strategi dan formula akan dievaluasi, atau bahkan diperbarui.
Sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan orang menjatuhkan pilihan pada partai tertentu. Ada yang menyebut faktor feodal atau kapital finansial. Pemilu makin pragmatis, banyak tokoh politik yang secara terbuka menyebut angka yang dibutuhkan untuk memperoleh kursi dan memenangkan partai.
Sebagian besar kelihatannya didukung fakta. Tetapi sebagian yang lain bisa menjadi anomaly. Kasus partai Perindo, PSI, dan Hanura, yang dipersepsikan cukup modal finansial, namun gagal ke parlemen.
Beberapa partai mengandalkan tokoh sebagai vote getter. Ada benarnya, misalnya terjadi di PDIP, Partai Gerindra, Demokrat dan NasDem. Namun terjadi anomali di Partai Golkar, tanpa tokoh sentral yang jadi perekat dan panutan, tetap saja bisa maraup suara cukup signifikan.
Dukungan kekuasaan ini formula yang lain. Pemenang Pemilu legislates, selalu tak bisa dipisahkan dengan siapa yang jadi presiden. Golkar, Demokrat, dan PDIP pernah mengalami.
Faktor lain ada soal ideologi, dan dukungan massa yang fanantik. Semua pasti dipertimbangkan. Seperti main catur, semua potensi dan strategi dimanfaatkan. Ujungnya 2029.
