Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, drg. Pembajun Setyaningastutie, M. Kes mengatakan, cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Meskipun ada beberapa kendala, 121 puskesmas di DIY telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan arahan dari pusat, dimulai pada 11 Februari 2025. Bahkan beberapa Puskesmas di Sleman sudah memulai lebih awal pada 3 Februari.
Program ini dikoordinasikan Dinas Kesehatan Provinsi, bekerja sama dengan Puskesmas di kabupaten/ kota. Dinkes Provinsi berperan dalam memantau pelaksanaan, menyamakan persepsi, serta mendukung penyediaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di daerah yang masih kekurangan.
“Meskipun cadangan BMHP di tingkat provinsi terbatas, distribusi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di provinsi,” katanya.
Masyarakat DIY menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap program CKG berkat sosialisasi yang komprehensif dan lintas sektor dilakukan jauh sebelumnya untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan. Kader-kader masyarakat juga dipersiapkan secara maksimal untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini.
Meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari puskesmas pelaksana, terkait apakah pelayanan hanya dilakukan untuk warga dengan KTP setempat, atau seluruh masyarakat yang datang akan mendapatkan layanan. Pembajun menegaskan bahwa Puskesmas akan melayani semua yang datang, meskipun kapasitas pelayanan terbatas.
“Siapapun yang hadir di puskesmas akan dilayani, tetapi dengan menerapkan skala prioritas,” katanya.
Seleksi Prioritas Layanan
Puskesmas melakukan seleksi skala prioritas berdasarkan panduan siklus kelompok kehidupan. Mereka yang sudah mendaftar di aplikasi Satu Sehat dan memenuhi persyaratan akan diprioritaskan. Bagi yang kesulitan mengakses aplikasi, Puskesmas bekerja sama dengan Kelurahan atau Pamong Desa untuk membantu dan membimbing proses pendaftaran.
Menurut Pembajun, jika masyarakat telah memenuhi syarat dan mendaftar melalui aplikasi, Puskesmas akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada semua yang datang, meskipun waktu pelayanan bisa lebih lama. Sebab, aplikasi Satu Sehat tidak membatasi kapasitas dan hanya ada batas maksimal untuk mengunggah hasil pemeriksaan.
“Intinya, kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Program CKG masih memiliki keterbatasan, karena beberapa jenis pemeriksaan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pembajun menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh BMHP atau reagen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tertentu, seperti talasemia, hepatitis C, dan serosis, belum tersedia di Puskesmas.
Meskipun demikian, Puskesmas tetap melakukan pemeriksaan dengan sumber daya yang ada dan memberikan catatan pada peserta yang belum mendapatkan pemeriksaan lengkap. Puskesmas masih menunggu BMHP dari Kementerian Kesehatan dan berusaha menggunakan dana yang ada untuk menutup kekurangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu datang berkali-kali ke Puskesmas dan pemeriksaan bisa dilakukan dengan tuntas tanpa membebani tenaga kesehatan.
Pelayanan Lanjutan
Sesuai pedoman pemerintah, peserta yang membutuhkan tindakan lanjutan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dan diupayakan mendapatkan dukungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Di DIY, dukungan ini masih terbatas hanya di Sleman dan Kota Yogyakarta.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS, mereka tetap akan mendapatkan bantuan pembiayaan, dengan akses melalui alokasi khusus Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Yogyakarta atau jaringan pengaman sosial Kabupaten Sleman. Selain itu, Kulon Progo juga memiliki mekanisme serupa dengan batasan tertentu, menggunakan sumber daya di luar BPJS.
Hingga saat ini, kasus yang banyak ditemukan dan harus ditindaklanjuti di DIY adalah penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes melitus (DM) dan hipertensi. Angka PTM di DIY cukup tinggi, meskipun tujuan dari program cek kesehatan gratis ini adalah untuk mendeteksi orang yang sehat, bukan yang sudah sakit. Padahal sosialisasi yang dilakukan sudah cukup efektif, namun cakupan yang ingin dicapai masih belum maksimal.
“Kadang guyonan kami begini, DIY gudangnya gudeg, masyarakat banyak yang makan gudeng, jadi banyak yang terkena DM,” kata Pembajun.
Target Keberhasilan
Di DIY, dengan 121 Puskesmas, kesiapan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sementara sudah mencapai lebih dari 88%, dan diperkirakan hampir 90%. Namun, hingga saat ini, data riil mengenai jumlah orang yang dilayani per hari dan persentase orang yang membutuhkan tindakan lanjutan masih dalam proses evaluasi.
Program CKG memiliki target yang jelas. Pembajun mengungkapkan, di DIY, total jumlah penduduk yang harus dilayani sebanyak 3.731.047 orang, dengan sasaran utama kelompok-kelompok seperti ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, hingga lansia. Indikator keberhasilannya adalah mencapai minimal 80% dari populasi yang terperiksa dengan pemeriksaan sesuai kelompok usia.
Jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam setiap kelompok juga harus memenuhi standar minimal pemeriksaan, misalnya untuk dewasa dan lansia mencakup 20 parameter layanan. Beberapa pemeriksaan standar untuk dewasa, diantaranya kesehatan indra (mata, telinga, dan sebagainya), kondisi kejiwaan, serta PTM (diabetes, hipertensi). Sementara itu, pemeriksaan lanjutan seperti kanker leher rahim dianggap sebagai pelengkap.
Pembajun berharap program CKG di DIY dapat selesai secepat mungkin, dengan BMHP dan peralatan medis yang diperlukan segera terpenuhi. Jika semua berjalan lancar, target pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dan tidak harus menunggu hingga akhir tahun 2025
“Untuk menyelesaikan target 3 juta, apalagi satu orang ada 20 parameter pemeriksaan,” ujarnya.
