Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo- Gibran kini telah berjalan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta mendorong upaya pencegahan penyakit sejak dini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Vini Adiani Dewi, MMRS mengatakan kesiapan fasilitas kesehatan di wilayahnya menjadi fokus utama sebelum program ini dimulai.
“Kami telah mengevaluasi kesiapan sarana, prasarana, tenaga kesehatan, serta alat kesehatan di 1.060 Puskesmas yang tersebar di Jawa Barat,” jelasnya.
Sesuai dengan visi-misi Presiden, jjaran Dinkes segera menindaklanjuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Langkah awal yang diambil adalah melakukan evaluasi kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan alat kesehatan di Puskesmas. Jawa Barat memiliki jumlah Puskesmas terbanyak di Indonesia.
Kadinkes mengadakan pertemuan dengan pemerintah kota/kabupaten untuk memastikan kesiapan ini. Sejak awal, sudah melakukan sosialisasi bahwa bulan Februari akan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
Bahkan, sebelum peluncuran resmi pada 10 Februari, enam kabupaten sudah memulai lebih dulu, yakni Garut, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung.
Di berbagai Puskesmas, program ini disambut dengan baik, ada yang menyediakan photo booth, ada juga yang memberikan hadiah bagi peserta.
‘’Saat ini, program ini masih berlangsung di Puskesmas dengan prinsip menerima siapa pun yang datang untuk cek kesehatan gratis,’’ katanya.
Tantangan yang Dihadapi
Menurut dr. Vini, secara umum, respon masyarakat cukup baik. Namun, tingkat partisipasi bervariasi di tiap daerah. Contohnya, di Bogor ada Puskesmas yang mencatat hingga 33 peserta per hari, sementara di beberapa daerah masih ada yang minim partisipasinya.
Tantangan utama adalah sosialisasi kepada masyarakat. Banyak warga yang masih khawatir mengetahui kondisi kesehatannya membuat mereka cemas.
“Ini menjadi PR besar bagi kami untuk mengubah mindset masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, “tambahnya.
Menurut Vini, ada juga kendala teknis dalam pendataan digital juga menjadi tantangan. Masih banyak warga yang belum memiliki handphone (HP) atau kurang familiar dengan sistem digital.
“Kami terus memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan agar data dapat diinput dengan cepat dan akurat,” ujarnya.
Kendala Skrining
Tentang ata-rata jumlah skrining yang telah dilakukan di Jawa Barat, Vini menjelaskan, saat ini, pemeriksaan bayi baru lahir dan balita sudah mencapai sekitar 56%. Untuk dewasa, cakupannya lebih luas, sekitar 78%.
Beberapa alat kesehatan seperti pulse oximeter untuk kegawatdaruratan jantung pada bayi masih kurang, tetapi pemeriksaan rutin seperti hematologi dan EKG sudah bisa dilakukan.
“Kami juga sedang menunggu bantuan dari pemerintah pusat untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan,” katanya.
Dari segi peralatan menurut dr Vini, Dinkes Jawa Berat mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk alat kesehatan dan barang medis habis pakai (BMHP). Di tingkat provinsi, Bappeda Jawa Barat juga telah menginisiasi pembahasan mengenai apa saja yang dapat dibantu oleh pemerintah daerah.
‘’Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan yang masih kurang dapat segera dipenuhi, “jelasnya.
Upaya Jemput Bola
Untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan dikatakan, beberapa daerah menerapkan metode jemput bola. Contohnya, di Garut, petugas kesehatan mendatangi rumah – rumah lansia untuk melakukan pemeriksaan. Sementara di Banjar dan Bogor, skrining dilakukan di komunitas mahasiswa.
‘’Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini karena membantu mencapai target minimal 30 orang per hari di tiap Puskesmas.” kata Vini.
Dukungan dari pemerintah daerah juga cukup kuat, dengan beberapa kabupaten/kota telah mengeluarkan surat edaran serta menggelar pertemuan lintas sektor guna memastikan keberhasilan program.
“Kabupaten Bogor bahkan telah mengumpulkan camat dan kepala Puskesmas untuk menyusun strategi pemeriksaan di wilayahnya,” tambahnya.
Tantangan Pelaksanaan
Selain itu, SDM di Puskesmas juga masih dalam tahap adaptasi dalam menginput data secara cepat dan akurat.
’Kami terus mendorong agar terbiasa melakukan sinkronisasi data antara aplikasi Kementerian Kesehatan dan sistem informasi daerah juga perlu diperbaiki agar laporan lebih efisien,” katanya.
Untuk mendukung program ini tambah dr. Vini, beberapa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dengan menerbitkan surat edaran dan mengadakan pertemuan lintas sektor sebelum program ini dimulai.
Sebagai contoh, di Kabupaten Bogor, Pj. Bupati telah mengumpulkan camat dan kepala puskesmas untuk mempersiapkan program ini.
Tentang indikator keberhasilan dari program ini dikatakan, secara pedoman, targetnya adalah 80% penduduk dapat diperiksa.
Saat ini, Kementerian Kesehatan menargetkan rata-rata 30 pemeriksaan per hari per Puskesmas. Selain jumlah peserta, keberhasilan juga diukur dari seberapa banyak penyakit yang berhasil terdeteksi dan ditindaklanjuti oleh layanan kesehatan. Sebagai langkah selanjutnya, evaluasi berkala akan terus dilakukan agar setiap kekurangan dapat segera diatasi.
Program cek kesehatan gratis di Jawa Barat menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Dengan kerja sama antara pemerintah dan tenaga kesehatan, diharapkan program ini dapat berjalan optimal serta menjadi bagian dari kebijakan kesehatan yang berkelanjutan.
“Kami mengharapkan pemerintah pusat untuk melengkapi peralatan medis yang masih dibutuhkan di berbagai Puskesmas,” tambah dr. Vini.
sumber: Youtube Inspirasi untuk Bangsa
