Ini adalah jabatan ketiganya sebagai ketua umum, setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua dan sekretaris jenderal.
Banyak upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi dan melindungi perguruan tinggi swasta, yang tidak semua besar dan kuat. Terutama yang berada di wilayah terpencil dengan fasilitas terbatas.
Karenanya melalui organisasi, peserta Munas memberikan mandat Deklarasi Bandung kepada pengurus terpilih, termasuk memperjuangkan agar anggaran pendidikan 20 persen sesuai perintah konstitusi didistribusikan secara adil.
Selain itu, beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebaiknya dikelola langsung oleh kementerian pendidikan tinggi, tanpa campur tangan jalur politik.
Misi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) perlu ditinjau ulang karena berpotensi mengarah pada komersialisasi pendidikan dengan target penerimaan mahasiswa baru yang tidak terbatas.
Idealnya, PTN fokus pada pendidikan S2 dan S3. Masih banyak lagi yang akan menjadi agenda perjuangan lain APTISI untuk masa bakti 2025-2030.
Karenanya dalam waktu dekat, pimpinan perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat komitmen dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sebenarnya hal serupa sebelumnya sudah pernah disampaikan Prof. Budi dalam wawancara via Zoom dengan Pemimpin Redaksi Bambang Sadono.
Pertemuan langsung ini semakin mengukuhkan komitmen bersama untuk menjadikan perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sebagai bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai tulang punggung masa depan Indonesia.
Selamat berjuang, Prof.
***
