Sebagai Ketua Puskopti Jawa Tengah, H. Sutrisno Supriantoro SE aktif menyuarakan isu-isu yang dihadapi perajin tahu-tempe, seperti tingginya harga kedelai dan penurunan pembeli. Sejak 2022, menyatakan bahwa harga kedelai impor sudah melampaui harga normal, sehingga berdampak pada biaya produksi tahu-tempe.
Sutrisno juga mendesak mendesak pemerintah untuk memenuhi janji subsidi kedelai guna meringankan beban perajin. Mengimbau perajin tempe untuk bergabung dengan koperasi agar dapat menerima subsidi dari pemerintah melalui koperasi.
Bergantung Kedelai Impor
Menurut Sutrisno, sampai saat ini kedelai di Indonesia masih bergantung pada negara lain, terutama Amerika, yaitu mencapai 90%. Padahal Indonesia, apalagi wilayah Jawa Tengah, wilayah agraris.
Sutrisno optimis jika pemerintah memberikan perhatian serius, petani di Jawa Tengah, khususnya Demak, Kudus, Sragen, Karanganyar, dan Brebes dapat kembali menanam kedelai karena daerah-daerah tersebut sangat baik untuk tanaman tersebut.
Masalah utamanya adalah petani kurang berminat menanam kedelai karena harga pupuk yang mahal dan tidak adanya ketidakstabilan harga kedelai yang sering jatuh ketika panen.
“Ini yang perlu mendapat perhatian, apalagi kita ketahui pemerintahan Pak Prabowo ini kelihatannya, mudah-mudah benar, konsisten akan program Pajale utamanya, di mana padi, jagung, kedelai menjadi skala prioritas,”katanya.
Fluktuasi Harga
Sutrisno melihat kemungkinan adanya fluktuasi harga kedelai yang akan berdampak besar pada para pengrajin tempe dan tahu. Ketika harga kedelai melambung tinggi, banyak pengrajin yang mengurangi produksi atau bahkan gulung tikar.
Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh kebijakan swasta dalam menentukan harga kedelai, sementara pemerintah tidak terlibat dalam pengaturan harga. Karena pemerintah tidak cawe-cawe dalam harga, jadi tata niaga harga kedelai itu diatur semua oleh swasta.
Dari pengalaman Puskopti Jawa Tengah, kata Sutrisno, ketika harga kedelai mencapai Rp15.000 per kilogram, banyak usaha tempe dan tahu yang menurunkan kualitas produknya atau bahkan menutup usaha.
Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dan mengatur tata niaga harga kedelai agar stabil, sekaligus mendorong peran Bulog dalam menjaga kestabilan harga, seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Puskopti Jawa Tengah selama ini mengambil berbagai langkah untuk membantu pengrajin tempe dan tahu dalam menghadapi krisis kedelai ini. Salah satunya adalah mendekati pemerintah untuk memberikan solusi terkait harga kedelai.
Menurut Sutrisno, Puskopti juga mendukung program pemerintah yang mengimpor kedelai guna menurunkan harga di pasar. Namun dia menegaskan bahwa
solusi jangka panjang tidak bisa hanya dengan mengandalkan kebijakan impor.
Puskopti tetap memberikan dukungan kepada pengrajin melalui gerakan kolektif yang melibatkan koperasi di seluruh Indonesia. Gerakan ini untuk memberikan ruang bagi pengrajin tempe dan tahu untuk bertahan dan berkembang, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.
“Dulu, sekitar tahun 2002-2003 kami mengancam demo karena harga kedelai sampai Rp15.000. Akhirnya ada bantuan sampai Rp 2.000 per kilogram waktu itu,” katanya.
Penghapusan Utang UMKM
Belakangan dengan meningkatnya perhatian terhadap sektor UMKM, pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan utang kepada para pelaku UMKM. Namun, Sutrisno melihat hingga saat ini kebijakan tersebut belum menyentuh pengrajin tempe dan tahu yang tergabung dalam koperasi.
Puskopti Jawa Tengah, kata dia juga sudah mengsulkan kepada Dinas Koperasi Jawa Tengah untuk memperhatikan kondisi pengrajin tempe dan tahu dengan memberikan fasilitas serupa.
“Para pengrajin tempe dan tahu itu memiliki ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan, terutama ketika harga kedelai melonjak. Ini sangat berdampak terhadap produksi,” katanya.
Dia menambahkan kebijakan penghapusan utang UMKM sebenarnya bisa menjadi solusi untuk membantu para pengrajin tempe dan tahu dalam mengatasi krisis akibat harga kedelai yang terus meningkat. Dalam beberapa kasus, pengrajin tempe dan tahu bisa mengalami penurunan jumlah produksi yang berdampak langsung pada pendapatan mereka.
“Sekarang ini kami baru tahap mengumpulkan data dari para pengrajin tempe dan tahu di Jawa Tengah yang nantinya bisa dijadikan dasar untuk penghapusan utang ini,” katanya.
Meski demikian, Sutrisno mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas mengenai UMKM yang berhak menerima fasilitas penghapusan utang, terutama untuk pengrajin tempe dan tahu.
Dia menyadari bahwa kebijakan ini masih dalam tahap awal sehingga perlu lebih banyak koordinasi dengan pihakpihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat, untuk menetapkan kriteria UMKM seperti apa yang akan mendapatkan penghapusan utang.
“Jujur kami juga belum lama mengajukan surat usulan kepada dinas provinsi. Kami juga belum mensosialisasika ke tingkat pegusaha. Jadi apa yang kami lakukan sifatnya masih pendataan, belum sampai detail. Apa kriteria untuk mendapatkan fasilitas ini nanti akan kita susun setelah endapat tanggapan dari dinas,” tambanya.
Harapan Pengrajin
Selain penghapusan utang, Sutrisno mengungkapkan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian kedelai, yang merupakan bahan baku utama bagi pengrajin tempe dan tahu.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kedelai lokal, di mana selama banyak bergantung pada impor. Padahal, di jawa Tengah saja masih banyak lahan untuk membudidayakan kedelai.
“Saya sampaikan di sini, sebenarnya di Purwodadi ada varian kedelai Grobogan, yang kualitasnya tidak kalah dengan kedelai dari Amerika. Kedelai ini mampu menghasilkan produksi hingga 3 ton per hektar.”
Karena itu, Sutrisno berharap pemerintah dapat menggandeng petani kedelai lokal dan mendorong mereka untuk menanam kedelai secara massal. Dengan memberikan insentif seperti subsidi pupuk, dipastikan produksi kedelai dalam negeri akan meningkat sehingga mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
Dukungan Pemerintah
Dalam jangka panjang menurut Sutrisno, pemerintah harus memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kedelai. Selain itu, Puskopti Jawa Tengah juga siap untuk menjadi mitra dalam membeli hasil panen kedelai lokal dari petani, sehingga mereka tidak khawatir dengan kondisi pasar.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah dalam kebijakan tata niaga harga kedelai dan pasokan yang stabil yang lebih berpihak kepada para pengrajin tempe dan tahu,” katanya.
Pemerintah juga bisa mensponsori proyek uji coba penanaman kedelai. Ia mencontohkan di Blora, Jawa Tengah, masih banyak lahan yang belum ditanami pohon jati. Jadi, mengapa tidak ditanami kedelai dulu.
Pemerintah harus ambil di depan, artinya masalah pupuk disubsidi, ketika panen raya pemerintah memberlakukan sistem blok. Menurut Sutrisno sebelum Reformasi Jawa Tengah mampu menyimpan 70% kedelai untuk kebutuhan lokal, sedangkan 30% sisanya baru diimpor.
“Sekarang ini nggak usah sampai 70 persen lah, bisa 40 persen untuk kebutuhan Jawa Tengah saja sudah bagus,” katanya.
Puskopti Jawa Tengah siap menjadi offtaker, siap menjadi pembelinya ketika para petani itu menanam serentak.
