Pendapatan negara meningkat dan pemerintah masih tetap punya ruang untuk menjalankan program-program prioritas. Kalau semua berjalan sesuai rencana, situasinya terlihat cukup baik.
Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting. RAPBN ini tampaknya dibuat dengan asumsi bahwa dunia akan kembali ke kondisi relatif normal. Bagaimana kalau tidak? Faktanya, kita hidup di dunia yang semakin sulit disebut normal.
Konflik geopolitik belum selesai, perdagangan global makin terfragmentasi, rantai pasok bisa terganggu, harga minyak bisa melonjak, biaya pengiriman dan asuransi bisa naik, arus modal bisa berubah cepat, dan suku bunga global bisa bertahan tinggi lebih lama dari perkiraan.
Masalahnya, semua risiko itu saling terkait. Jika harga minyak naik, tekanan pada subsidi dan kompensasi meningkat, inflasi terdorong, rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal, biaya pembiayaan pemerintah naik, dan akhirnya menekan APBN.
Geopolitik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia bisa saja berujung jadi masalah fiskal di Jakarta.
Pertanyaan Asumsi
Pertanyaan mengenai RAPBN tahun 2027 bukan sekadar apakah asumsi pemerintah benar. Pertanyaannya adalah seberapa tahan APBN kalau sebagian asumsi itu ternyata salah? Mari kita mulai dari pertumbuhan ekonomi. Targetnya 6%. Mungkin tercapai.
Kita tentu berharap tercapai. Anggaran negara yang berhatihati tidak hanya bertanya apakah 6% itu mungkin. Ya juga harus bertanya apa yang terjadi kalau
pertumbuhan ternyata hanya 5%?
Apa yang terjadi pada penerimaan pajak? Apa yang terjadi pada defisit? Apa yang terjadi pada kebutuhan pembiayaan? Apa yang harus dikurangi kalau pendapatan tidak mencapai target? Itulah arti kehati-hatian, bukan pesimisme, tetapi menyiapkan ruang ketika kenyataan berbeda dari harapan.
Begitu pula dengan nilai tukar Rp17.500 per dolar mungkin merupakan asumsi yang masuk akal dalam kondisi tertentu. Tetapi geopolitik tidak membaca rancangan anggaran sebuah negara.
Kalau terjadi kejutan global, maka rupiah dapat menghadapi tekanan. Dan kelemahan rupiah, bukan sekadar persoalan pasar valuta asing, ia dapat menaikkan biaya impor energi, mendorong inflasi, meningkatkan sebagian kewajiban pemerintah, dan pada akhirnya mempersempit ruang fiskal.
Hal yang sama juga berlaku pada harga minyak. Persoalannya bukan apakah asumsi harga minya meramalkan harga minyak dengan sempurna.
Pertanyaannya, apakah APBN punya cukup bantalan jika harga minyak melonjak jauh lebih tinggi? Dari mana uang negara berasal? Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan sekitar Rp3.426 triliun, dengan penerimaan pajak sekitar Rp2.591 triliun.
Artinya, ada porsi besar pendapatan yang bukan dari pajak. Menariknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan naik signifikan, padahal dividen BUMN tak lagi masuk APBN karena pengelolaannya sudah dialihkan ke Danantara.
Lalu, dari mana kenaikan PNBP ini akan datang? Apakah dari harga komoditas, produksi SDA, royalti, perbaikan tata kelola, atau dari kebijakan pengurangan under invoicing ekspor yang mulai membuahkan hasil?
Ini bukan sekadar pertanyaan kecil, karena dalam APBN bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas dan keberlanjutan pendapatan yang penting. Pendapatan yang bergantung pada harga komoditas berbeda kualitasnya dengan pendapatan yang tumbuh dari basis ekonomi dan kepatuhan yang kuat.
Jika harga komoditas turun, apa yang terjadi? Jika volume ekspor merosot, apa yang terjadi? Lagi-lagi, seberapa besar ruang kesalahan yang tersedia?
Keseimbangan Belanja
Bayangkan keseimbangan di sisi belanja negara: ada bunga utang, transfer ke daerah, dan anggaran pendidikan. Satu per satu kewajiban itu mengisi porsi belanja. Sebelum pemerintah membiayai ambisi baru, sebagian ruang fiskal sudah terpakai.
Lalu, dari mana ruang itu didapat? Dari pendapatan negara, terutama pajak, lalu penerimaan bukan pajak. Pendapatan ini mengembalikan anggaran ke titik seimbang, tapi belum selesai, karena pemerintah punya program prioritas.
Program prioritas bukan berarti salah, memang pemerintah dipilih untuk menentukan arah. Namun, dalam fisk ada hukum sederhana: setiap prioritas ada harganya. Saat prioritas bertambah, belanja ikut naik.
Jika belanja lebih besar dari pendapatan, muncullah defisit, yang dibiayai lewat utang baru atau surat berharga negara. Pembiayaan ini membuat anggaran seimbang secara akuntansi, tapi secara ekonomi masalah belum selesai, karena utang hari ini jadi beban anggaran berikutnya.
Bayangkan, dari tiap Rp100 penerimaan pajak, sekitar Rp25 hanya untuk bunga utang — belum pokoknya, ini baru bunganya
Sebelum kita membahas pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, infrastruktur, atau program prioritas, sebagian penerimaan negara sudah digunakan untuk membayar utang yang diambil sebelumnya. Di sini kita perlu melihat persoalan utang dengan sudut pandang berbeda.
Kita sering menanyakan rasio utang terhadap produk domestik bruto, yang memang penting, tapi ada pertanyaan lain yang tak kalah penting: berapa besar pendapatan negara yang sudah “berpemilik” sebelum pemerintah menentukan prioritas baru.
Semakin besar beban bunga terhadap pendapatan, semakin sempit ruang fiskal, dan semakin sempit ruang fiskal, semakin mahal harga dari asumsi yang meleset.
Defisit yang terlihat rendah belum tentu berarti risiko fiskal juga rendah. Jika beberapa hal terjadi bersamaan, seperti pertumbuhan di bawah 6%, harga minyak naik, rupiah melemah, biaya penerbitan surat berharga negara meningkat, dan penerimaan komoditas menurun, keseimbangan bisa terganggu.
Pendapatan bisa turun, belanja naik, biaya utang membengkak, dan ruang fiskal menyusut. Itulah mengapa RAPBN harus diuji tidak hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat kondisi tidak normal.
Risiko tidak selalu datang dari luar, tapi juga dari dalam negeri, seperti inefisiensi, kebocoran anggaran, kegagalan pengawasan, dan korupsi, yang semuanya dapat mengurangi kemampuan anggaran negara mencapai tujuan yang direncanakan.
Ruang Perubahan
Anggaran yang hati-hati tidak cukup hanya menampilkan angka yang terlihat bagus. Ia butuh tata kelola yang solid, pengawasan, transparansi, serta kemampuan melakukan koreksi saat kondisi berubah.
Jadi, apakah RAPBN 2027 terlalu optimistis? Menurut saya, jawabannya tidak sesederhana itu. Pertumbuhan 6% bisa saja tercapai, nilai tukar mungkin sesuai asumsi, harga minyak bisa terkendali, dan pendapatan mungkin sesuai target.
Kalau semua itu terjadi, RAPBN bisa berjalan lancar. Namun, pemerintah tidak membuat anggaran hanya untuk skenario ideal ketika semua ramalan tepat. APBN harus siap menghadapi situasi di mana sebagian ramalan meleset — di situlah ukuran sebenarnya dari kehati-hatian fiskal.
Bukan sekadar menjaga defisit rendah atau rasio utang terhadap PDB tetap aman, tapi memastikan negara punya ruang untuk bereaksi saat keadaan berubah. Ruang untuk melindungi rakyat, menjaga stabilitas, dan mempertahankan program penting.
Pada akhirnya, RAPBN bukan cuma deretan angka, tapi cerminan cara pemerintah mem masa depan, risiko yang dianggap mungkin, dan kesiapan menghadapi hal tak terduga.
Jadi, pertanyaan terpenting tentang RAPBN 2027 bukan soal bagusnya angka, tapi seberapa tangguh anggaran ini jika dunia tak berjalan sesuai asumsi.
Dalam ketidakpastian, kehati-hatian bukan berarti mampu meramal masa depan dengan tepat, tapi sanggup bertahan saat kenyataan berbeda dari perkiraan — itulah ukuran kekuatan APBN sebuah negara.
