Ada sejarah yang dapat dibaca dari sebuah nama: Yava Dvipa. Nama kuno yang kemudian dalam perjalanan fonetik dikenal sebagai Jawa Dwipa, mengandung kata yava yang dalam tradisi Sanskerta
berkaitan dengan biji-bijian atau serealia.
Karena itu, Jawa lama pernah dibayangkan sebagai ruang biji-bijian. Namun, sebagaimana dicatat
Jan Gonda, barley bukan tanaman asli Jawa.
Karena itu, “Pulau Padi” lebih tepat dibaca sebagai tafsir historik tentang imajinasi agraris Jawa, bukan terjemahan etimologis tunggal.1 Jejak itu kemudian menjadi lebih konkret.
Arsip batu pada relief Karmawibhangga Candi Borobudur yang dibangun antara abad ke-8 hingga abad ke-9, terdapat gambaran tanaman padi dan lumbung beras; panel-panel lain memperlihatkan pengolahan sawah.
Balai Konservasi Borobudur secara eksplisit mencatat panel yang memperlihatkan tanaman padi dan lumbung beras, bahkan adegan penjagaan lumbung dari serangan tikus. Ada pula relief yang
memperlihatkan dua sapi membajak sawah dengan alat bajak, bukti visual bahwa teknologi pertanian telah menjadi bagian dari kehidupan Jawa abad ke-9–10.
Jika kita perluas “arsip batu” itu ke Prambanan, maka relief-relief Prambanan pun menyimpan
gambaran tumbuh-tumbuhan yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari lingkungan dan kehidupan agraris Jawa Kuna.
Masyarakat Jawa Kuno abad ke-8–10 telah mengenal padi sebagai tanaman pangan pokok,
termasuk padi sawah dan padi gogo; keberadaan padi juga tercatat dalam prasasti-prasasti abad ke-8–10.
Jadi, sebelum beras menjadi angka dalam statistik negara, ia lebih dahulu menjadi gambar di batu.
Prasasti-prasasti Jawa Kuna juga merekam sawah, tanah pertanian dan tata kelola air. Pada abad ke-9, padi telah menjadi tanaman pangan utama, komoditas pasar sekaligus basis pajak pertanian negara.
Prasasti-prasasti tentang dawuhan, sima, sawah, pengelolaan air, dan lungguh (penjabat) yang berkaitan dengan irigasi hingga ke tingkat desa yang disebut Uluulu dapat menjadi jembatan menuju argumen modern: ketahanan pangan selalu membutuhkan lebih daripada petani; ia membutuhkan institusi pengatur tanah, air, tenaga, harga, dan distribusi.
Kesaksian dari luar memperkuat gambaran itu. Ma Huan, pencatat ekspedisi Cheng Ho, menulis Yingya Shenglan setelah pelayarannya pada abad ke-15.
Ia mencatat bahwa padi Jawa dipanen dua kali setahun dan menyebut kondisi pertanian serta perdagangan hasil bumi Jawa. Tomé Pires, pada awal abad ke-16 (1512 – 1515), menggambarkan beras Jawa dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara.
Berabad kemudian. Tomé Pires sangat penting di sini. Dalam Suma Oriental, berdasarkan pengamatan dan penyelidikan di kawasan perdagangan Asia Tenggara pada awal abad ke-16, ia
menggambarkan Malaka sebagai pusat perdagangan yang memperoleh beras antara lain dari Jawa dan Pegu.
Sumber lain yang merangkum kesaksiannya mencatat bahwa beras Jawa merupakan salah satu komoditas penting yang tersedia di Malaka. Stanford Raffles menunjukkan bahwa pada awal abad ke-19 Jawa menjadi pemasok besar beras bagi wilayah-wilayah lain, dan sekitar 6.000–8.000 ton beras per tahun dikirim ke Ceylon, Coromandel, Tanjung Harapan, dan permukiman lainnya.
Sejarah kejayaan beras Nusantara bukanlah mitos agraris yang dibangun dari ingatan masa lalu; ia adalah sejarah yang meninggalkan jejak pada batu candi, prasasti air, lumbung, pasar, pelabuhan, dan catatan para pengelana asing.
Kekuasaan Beras
Pada Mataram Kuna, beras bukan sekadar makanan. Merupakan bagian dari arsitektur kekuasaan. Prasasti-prasasti menunjukkan sawah sebagai basis produksi, pajak dan pengaturan wilayah; terdapat pula pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan air untuk pertanian.
Mataram membangun suatu tata agraria yang mampu menghasilkan surplus beras dan mengubahnya menjadi sumber fiskal, perdagangan, serta logistik militer; kemudian rezim kolonial mengubah orientasi tata produksi itu ke arah ekstraksi komoditas ekspor, yang dalam sejumlah wilayah dan periode mengurangi ruang bagi produksi pangan dan memperbesar kerentanan petani terhadap krisis pangan.
Mataram Islam masa Sultan Agung, bukti yang kita temukan cukup kuat bahwa pertanian bukan
sekadar aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan basis fiskal kerajaan.
Pada masa Sultan Agung, beras bahkan menjadi logistik perang. Dalam ekspedisi Mataram menyerang Batavia pada 1628 dan 1629, persediaan beras disiapkan melalui jaringan pengiriman dan
gudang di sepanjang jalur menuju Batavia.
Dalam serangan kedua, VOC mengetahui lokasi persediaan tersebut dan membakar gudanggudang
makanan Mataram. Lumbung, dengan demikian, adalah urat nadi negara agraris. Menghancurkan lumbung berarti memutus kemampuan negara untuk mempertahankan perang.
Tanam Paksa
Titik patah datang bersama kolonialisme. Tanam Paksa sejak 1830 dibangun di atas pengerahan
paksa tenaga petani untuk menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan
pasar Eropa: tebu (gula), nila, dan kopi.
Pemerintah kolonial memaksa petani menghasilkan komoditas murah dalam jumlah besar sekaligus mengerahkan tenaga mereka. Di bidang irigasi, lahan sawah terlalu lama dikuasai untuk tebu,
prioritas air diberikan kepada perkebunan gula, sementara tenaga petani dikerahkan secara berlebihan.
Mekanismenya bukan hanya pemindahan tanaman. Ia mengubah hubungan petani dengan tanah, air, tenaga dan surplus. Sebagian nilai yang dihasilkan masyarakat agraris Jawa mengalir keluar untuk kepentingan kolonial.
Dalam beberapa wilayah, beban kerja, pungutan dan tekanan produksi mempersempit waktu
untuk pertanian subsisten, memperbesar utang, dan memperlemah ketahanan pangan
rumah tangga.
Demak dan Grobogan memperlihatkan ironi sejarah itu. Wilayah yang kemudian menjadi salah satu penyangga beras Jawa pernah mengalami kelaparan serius pada 1848–1849. Kerawanan
beras itu berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi pertanian, di samping faktor cuaca, gagal panen dan kondisi lokal.
Lumbung dapat berubah menjadi ruang kelaparan ketika hubungan antara tanah, air, tenaga dan pangan ditundukkan kepada kepentingan politik bisnis.
Mandat Prabowo
Swasembada beras 1984 di bawah Presiden Soeharto merupakan tonggak monumental dan mendapat pengakuan FAO. Tetapi sejarah berikutnya menunjukkan keterbatasannya.
Sepanjang dekade 1980-an dan awal 1990-an, produksi dan konsumsi tidak selalu seimbang; pada tahun-tahun tertentu stok Bulog terpakai dan pasokan eksternal kembali diperlukan.
Sejak memimpin Oktober 2024, pemerintahan Prabowo–Gibran langsung menjadikan swassembada
beras menjadi prioritas utama. Data BPS menunjukkan produksi beras untuk konsumsi penduduk
mencapai 34,69 juta ton pada 2025, naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibanding 2024.
Produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, sementara luas panen meningkat 12,69 persen menjadi sekitar 11,32 juta hektare. Pemerintah kemudian memperkirakan produksi beras
2026 mencapai 34,77 juta ton dengan kebutuhan nasional 31,10 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 3,67 juta ton; stok cadangan beras pada Agustus 2026 dilaporkan mencapai 5,25 juta ton.
Keberhasilan lahir dari bertemunya mandat politik dengan akumulasi kompetensi. Dalam proses itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman layak memperoleh kredit profesional.
Pendidikan pertaniannya berjenjang dari sarjana hingga doktor, ia dikenal sebagai inventor teknologi pengendalian hama dan pemegang beberapa hak paten.
Ia menjadi Menteri Pertanian pada era Jokowi dan kembali dipercaya oleh Prabowo. Kompetensi itu
mendahului jabatan. Karena itu, keberhasilan swasembada bukan kebetulan statistik: mandat
politik Prabowo bertemu dengan akumulasi pengalaman dan kompetensi teknokratis.
Surplus memperoleh makna baru ketika beras kembali menyeberangi batas negara. Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi.
Agustus 2026, sebanyak 1.000 ton beras premium dikirim ke Malaysia, dengan peluang pengembangan pasar hingga 200.000 ton per tahun untuk Sarawak.
Swasembada untuk Rakyat
Swasembada, surplus dan ekspor bukan tujuan akhir. Ukuran akhirnya adalah petani. Produksi
yang meningkat harus disertai harga yang layak, pasar yang pasti, pupuk yang tersedia, dan
peningkatan kesejahteraan.
Pada Juli 2026, pemerintah melaporkan Nilai Tukar Petani mencapai 127,84, disebut sebagai level tertinggi dalam 34 tahun. Di sinilah makna terdalam capaian Prabowo berada.
Ia bukan sekadar menghidupkan kembali sebuah statistik swasembada. Ia berhadapan dengan sejarah panjang ketika beras pernah menjadi sumber kekuasaan, ketika lumbung menjadi logistik negara, ketika kolonialisme mengubah pangan menjadi komoditas ekstraktif, dan ketika petani menanggung sebagian bebannya.
Maka kejayaan beras baru benar-benar ditulis ulang bila negara mampu melakukan pembalikan sejarah: dari tanah petani lahir pangan bagi rakyat; dari surplus lahir kekuatan negara; dari ekspor lahir devisa; dan dari seluruh rangkaian itu lahir kesejahteraan petani.
Jika swasembada 1984 adalah moment opname, maka tantangan Prabowo adalah menjadikannya struktur sejarah yang berkelanjutan. Sejarah beras Indonesia ternyata bukan garis lurus.
Ia bergerak seperti musim: swasembada, kekurangan, impor, swasembada lagi. Kita pernah kehilangan kemampuan mengatur surplus pangan kita sendiri.
Kini kita sedang membangun kembali kemampuan itu. Tetapi ukuran terakhir keberhasilannya bukan
apakah beras Indonesia sampai ke Riyadh atau Kuala Lumpur.
Ukurannya adalah apakah petani yang menanamnya hidup lebih sejahtera; apakah keluarga
Indonesia memperoleh pangan dengan harga terjangkau; apakah desa-desa pertanian menjadi lebih hidup; dan apakah generasi muda melihat sawah bukan sebagai ruang kemiskinan yang harus ditinggalkan, melainkan sebagai ruang ekonomi yang layak diwariskan.
