Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Tujuannya menciptakan sistem keuangan yang stabil, aman, efisien, dan inklusif. Tugas pokok OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tiga sektor utama kegiatan jasa keuangan.
Masing – masing Sektor Perbankan,meliputi bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR); Sektor Pasar Modal, termasuk pengelolaan investasi dan emiten., dan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
Pasca implementasi UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), istilah IKNB telah direstrukturisasi menjadi beberapa bidang pengawasan yang lebih spesifik dan terintegrasi.
Masing masing Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP); Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML), serta Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Kripto (IAKD) Selain pengawasan teknis, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi masyarakat melalui Edukasi Keuangan Pelayanan Pengaduan serta Pemberantasan Aktivitas Ilegal.
Tugas dan Wewenang
Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan (regulasi); memberikan dan mencabut izin usaha lembaga keuangan; melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor keuangan; serta menjaga stabilitas sistem keuangan
dengan berkoordinasi bersama Bank Indonesia( BIl) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
OJK menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya digitalisasi dan dinamika ekonomi global.
Berikut adalah beberapa tantangan utamanya. Pertama, pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak.
Lainnya adalah penanganan judi online, OJK harus secara aktif memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang terlibat dalam aktivitas kejahatan.
Kedua, keamanan siber dan perlindungan data seiring meningkatnya transaksi digital yang membawa risiko serangan siber dan kebocoran data nasabah yang semakin tinggi.
Ketiga, rendahnya Literasi Keuangan, karena ada kesenjangan yang lebar antara akses keuangan (inklusi) dengan pemahaman masyarakat (literasi).
Hal ini membuat masyarakat rentan terjebak dalam penipuan digital atau produk keuangan yang tidak sesuai dengan profil risiko mereka.
Keempat, pengaturan Teknologi Baru (Fintech & Aset Kripto), karena OJK kini memiliki tanggung
jawab baru untuk mengatur dan mengawasi aset digital dan kripto.
Kelima, ketidakpastian ekonomi global dimana kondisi geopolitik dan geoekonomi yang dinamis dapat menekan stabilitas sistem keuangan domestik melalui volatilitas pasar dan tekanan inflasi global.
Keenam, implementasi ESG dan keuangan berkelanjutan dengan mendorong lembaga keuangan
untuk menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menghadapi tantangan
berupa keterbatasan SDM yang memahami regulasi keuangan hijau secara mendalam.
Pasar Modal
Khusus pada sektor Pasar Modal, OJK menghadapi tantangan yang sangat spesifik seiring dengan target reformasi integritas dan perluasan kewenangan.
Berikut adalah tantangan utama OJK di pasar modal. Pertama, reformasi integritas dan transparansi. Dalam penyelesaian reformasi integritas, OJK menargetkan penyelesaian 8 Rencana Aksi Reformasi Integritas pada Maret 2026 untuk memulihkan kepercayaan investor global.
Kedua, Standar Global (MSCI & FTSE). OJK memperjuangkan transparansi agar pasar modal Indonesia tetap kompetitif dan memenuhi kriteria indeks global seperti MSCI melalui 4 proposal strategis, diantaranya tantangan dalam mengawasi kepemilikan saham yang sangat terpusat yang
dapat memengaruhi pergerakan harga tidak wajar.
Ketiga, Likuiditas dan Ekosistem Pasar. Tantangan utama bursa saat ini bukan lagi sekadar nilai kapitalisasi pasar (market cap), melainkan rendahnya likuiditas transaksi harian.
Harus dipastikan bahwa emiten mematuhi aturan saham publik yang beredar (free float) agar pasar
lebih dinamis.
Tantangan lainnya terkait lonjakan jumlah investor muda yang memiliki literasi keuangan bervariasi agar tidak terjebak dalam FOMO (Fear of Missing Out) atau spekulasi berisiko.
Keempat, penegakan hukum dan kejahatan pasar. OJK harus mampu menindak tegas praktik insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan di pasar modal.
Sektor Perasuransian
Sektor erasuransian juga harus menjadi fokus utama reformasi OJK karena adanya krisis kepercayaan publik akibat beberapa kasus besar di masa lalu.
Berikut adalah tantangan utama dalam industri perasuransian di Indonesia. Pertama, pemulihan kepercayaan public.
Kasus – kasus besar seperti Jiwasraya dan Kresna Life menyisakan trauma bagi masyarakat. Tantangan terberat OJK adalah meyakinkan kembali publik bahwa uang mereka aman di perusahaan asuransi.
Tingginya jumlah aduan terkait penolakan klaim atau kesulitan pencairan dana yang berlarut-larut. Kedua, penguatan permodalan (Ekuitas).
OJK sedang memperketat aturan modal minimum bagi perusahaan asuransi melalui POJK No. 23 Tahun 2023.
Banyak perusahaan kecil yang kesulitan memenuhi target kenaikan ekuitas secara bertahap hingga 2028, yang berpotensi memicu konsolidasi atau merger paksa.
Ketiga, implementasi PSAK 117 (Standar Akuntansi Baru) . Mulai 2025-2026, industri asuransi wajib menerapkan aturan yang mengubah cara perusahaan mengakui pendapatan dan kewajiban.
Ini adalah perubahan teknis yang sangat kompleks dan membutuhkan investasi besar dalam sistem IT serta SDM aktuaria.
Keempat, digitalisasi dan insurtech. Serangan siber yang mengincar data medis dan data pribadi nasabah yang sangat sensitif.
Selain itu, Munculnya Insurtech menuntut OJK untuk tetap adaptif dalam mengatur perlindungan konsumen tanpa mematikan inovasi teknologi.
Kelima, rendahnya penetrasi asuransi. Tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih di bawah 3%,
jauh tertinggal dari negara tetangga.
Masyarakat masih menganggap asuransi sebagai “beban biaya” daripada “proteksi risiko” atau investasi jangka panjang.
Keuangan Syariah
Selain Tantangan sectoral diatas, pengembangan keuangan syariah di Indonesia pun menjadi pekerjaan rumah bagi OJK terkait pendalaman pasar.
Pasar Keuangan Indonesia cukup unik karena meskipun negara dengan populasi Muslim terbesar, pangsa pasar (market share) keuangan syariah masih tertahan di angka sekitar 10-11%.
Berikut adalah tantangan utama yang sedang dihadapi OJK terkait pengembangan keuangan syariah.
Pertama, rendahnya iiterasi dan inklusi keuangan syariah.
Indeks literasi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan konvensional. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem bunga dan bagi hasil.
Kedua, skala ekonomi dan daya saing. Karena skala usaha yang lebih kecil dibanding bank konvensional raksasa, biaya operasional lembaga keuangan syariah cenderung lebih tinggi.
Ketiga, keterbatasan variasi produk. Masih banyak produk syariah yang dianggap hanya meniru produk konvensional dengan label syariah, sehingga kurang inovatif.
Tantangan dalam menghubungkan keuangan syariah dengan sektor riil melalui skema Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang lebih produktif.
Keempat, pemisahan (spin-off) Unit Syariah. Kewajiban untuk memisahkan unit syariahnya menjadi entitas sendiri paling lambat akhir 2026 juga menjadi tantangan dan peluang besar bagi Lembaga Jasa Keuangan Syariah.
Kelima, standardisasi global. Adanya perbedaan interpretasi syariah antar negara (misalnya standar
Indonesia vs Standar Teluk/AAOIFI) terkadang menjadi hambatan bagi investor asing untuk masuk
ke pasar modal syariah Indonesia.
Tantangan Internal
Sebagai lembaga yang terus mendapatkan tambahan wewenang baru ,terutama setelah UU P2SK), OJK menghadapi tantangan internal yang cukup berat untuk menyeimbangkan antara beban kerja dan kapabilitas organisasi.
Berikut adalah tantangan internal dan pengelolaan SDM OJK saat ini. Pertama Kesenjangan Kompetensi (Skill Gap).
Dengan kewenangan baru mengawasi Aset Kripto, Bursa Karbon, dan Inovasi Teknologi (Fintech), OJK membutuhkan SDM yang ahli di bidang teknologi tinggi.
Tantangannya adalah merekrut atau melatih staf lama agar fasih dengan algoritma, blockchain, dan keamanan siber dalam waktu singkat.
Di sektor asuransi, OJK kekurangan tenaga spesialis aktuaria yang sangat krusial untuk mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi secara mendalam.
Kedua, beban kerja yang terlalu besar (overstretched). UU P2SK memberikan mandat yang sangat luas bagi OJK.
Tanpa penambahan jumlah personel yang signifikan, terdapat risiko pengawasan menjadi tidak optimal karena satu pengawas harus memegang terlalu banyak entitas (terutama di sektor LKM dan Fintech).
Tekanan untuk menyelesaikan reformasi industri, seperti kasus asuransi besar, sekaligus membangun
infrastruktur pasar baru (seperti kripto) meningkatkan beban kerja staf di level teknis.
Ketiga integritas dan budaya organisasi. Sebagai pengawas industri keuangan dengan nilai triliunan rupiah, staf OJK sangat rawan terhadap godaan suap atau konflik kepentingan.
Menjaga Indeks Integritas tetap tinggi di seluruh sektor serta seluruh kantor regional adalah tantangan berkelanjutan.
Mengubah budaya kerja dari yang bersifat birokratis menjadi lebih adaptif dan lincah (agile) untuk
mengimbangi kecepatan inovasi di industri jasa keuangan digital.
Kesempat, gigitalisasi internal (SupTech). OJK sedang bertransformasi menggunakan Supervisory Technology (SupTech).
Tantangannya adalah memastikan seluruh pegawai mampu mengoperasikan sistem pengawasan berbasis AI dan Big Data tersebut, bukan lagi mengandalkan pemeriksaan manual yang memakan waktu.
**
