Setelah lulus S1 ITB 1978 HDI memilih bekerja di PLN, dan sejak awal karirnya ia sempat menggeluti berbagai bidang profesi keteknikan dari pembangkitan, transmisi dan distribusi dan berbagai bidang manajemen dari konstruksi, operasi dan perencanaan sistem serta SDM, sampai akhirnya menjadi Direktur Niaga dan Pengembangan PT Indonesia Power pada tahun 1998.
Sejak duduk di posisi Manajemen tersebut selama lebih dari 25 tahun terakhir HDI berkecimpung dan aktif di berbagai organisasi keenergian.
Pada akhir 1990an, duduk sebagai Board of Director Asosiasi Panasbumi Indonesia [API], Board of Director Asosiasi Gas Indonesia (AGI), salah seorang Ketua Bidang Masyarakat Ketenagalistrikan Indoneia [MKI],Anggota Dewan Pakar METI dan Ketua Kompartemen Energi Konvensional KADIN Pusat.
Pada 2001 HDI terpilih menjadi Ketua API, menjadi mitra Pemerintah dan DPR dalam proses perumusan UU Panasbumi. Sebelum finalisasi, API memfasilitasi studi banding keNew Zealand. Tahun 2003 lahirlah UU Panasbumi yang pertama yaitu UU No 27 Tahun 2003.
API juga memperjuangkan Indonesia sebagai Tuan Rumah World Geothermal Congress (WGC). Pada Kongres Geotermal Dunia ke 3 di Antalya Turki, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Tuan Rumah WGC 2010 Bali.
“Dalam Kongres ini pemerintah menargetkan komitmen membangun 4000 MW pembangkit panasbumi dengan investasi USD 12 Miliar lebih,” katanya.
Advokat Energi Terbarukan
Sejak awal tahun 2000 HDI selalu dalam kepengurusan MKI, METI, dan API baik sebagai Dewan Pakar atau Dewan Penasehat.Setelah terbentuknya beberapa organisasi kenergian baru HDI juga selalu duduk sebagai pengurus. Antara lain Dewan Penasehat sekaligus sebagai pendiri Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI).
Sebagai pendiri dan Dewan Pengawas Asosiasi Tenaga Air Indonesia (ATAINDO), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), dan Wakil Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), Sedangkan di Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Sebagai Anggota DEN dan pengurus organisasi kenergian tersebut HDI aktif melakukan promosi dan advokasi pengembangan Energi Terbarukan.
Secara kolektif bersama seluruh pengurus HDI mendorong lahirnya kebijakan, regulasi dan implementasi Konservasi dan Efisiensi Energi di Indonesia. Juga aktif mendorong kebijakan, regulasi, dan implementasi pengembangan energi surya (PLTS) di Indonesia.
Sejak diratifikasinya Paris Agreement pada 2016 yang menyepakati untuk membatasikenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan kesepakatan untuk melakukan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada pertengahan abad 21, HDI banyak aktif sebagai pembicara atau narasumber berbagai seminar, workshop, FGD dan Webinar.
“Saya aktif mensosialisasikan perlunya transisi energi sebagai mitigasi perubahan iklim, dan pemikiran tentang bagaimana kebijakan langkah langkah dan program untuk mewujudkan transisi tersebut,” katanya.
Ketahanan dan Keandalan Sistem
Diantara peninggalan HDI yang penting selama menjabat sebagai Direktur Transmisi dan Distribusi PLN 2003-2008 adalah keberhasilan mengembangkan kemampuan dan membentuk satuan untuk PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) atau live maintenance transmisi 500 kV.
Dengan investasi sekitar 20 Miliar untuk perekrutan tim dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri, serta untuk peralatan khusus. PDKB diresmikan pada Hari Listrik 27 Oktober 2004 di Gandul oleh Menteri ESDM dan Direksi PLN.
Manfaat utama dari PDKB 500 Kilovolt ini adalah meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi penyediaan listrik di Jawa- Bali. Tanpa adanya PDKB 500 Kilovolt pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan seperti penggantian insulator yang retak atau rusak harus dilakukan dengan memadamkan saluran transmisi untuk mengamankan pekerja yang melakukan perbaikan.
Pemadaman ini dapat berlangsung 6 sampai 12 jam yang konsekwensinya adalah penurunan keandalan pasokan akibat terbatasnya aliran daya dari sebagian pembangkit.
Ketika diangkat menjadi Direktur Transmisi dan Distribusi PLN tahun 2003 salah satu proyek strategisnya adalah menyelesaikan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 Kilovolt jalur selatan Jawa dari Pedan Yogyakarta – Tasikmalaya sampai Depok.
“Demikian pula ketika gempa Nias pada 2005 saya mengikuti Rombongan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menteri ESDM, meninjau dan mengkoordinasikan pemulihan kerusakan paska gempa,” katanya.
Kebijakan Energi Nasional
Sebagai Anggota DEN HDI berperan langsung dalam perumusan kebijakan strategis: mendorong perencanaan energi jangka panjang berbasis data; memastikan kebijakan transisi energi seimbang antara energi terbarukan dan keandalan serta keekonomian penyediaannya; berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan politik, industri dan keteknikan.
Pada masa jabatan DEN periode pertama 2009-2014, disepakati perumusan kebijakan energi jangka panjang mutlak memerlukan perkiraan konsumsi dan penyediaan energi nasional.
Karena perkiraan tersebut tidak tersedia, HDI melibatkan diri secara langsung dalam pemodelan untuk menetapkan perkiraan konsumsi energi 2010-2050, proyeksi penyediaan energi primernya, dan bauran energi primer serta sasaran dan target-target dalam penyediaan energi.
Akhirnya yang digunakan sebagai acuan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2010-2050, adalah proyeksi perkiraan yang dibuat oleh HDI tersebut.
Angka-angka dari proyeksi energi tersebut kemudian mengisi bagian pasal pasal Kebijakan Energi Nasional (KEN)yang dituangkan dalam PP No. 79 Tahun 2014.
“Ini untuk mengubah mind set dan paradigma berfikir tentang energi, yang tentunya sangat bermanfaat dalam penggunaan energi secara bijak, dan pengelolaan energi yang semakin baik,” katanya.
Mentor Generasi Baru
Sebagai Alumni S1 dan S3 ITB, HDI adalah salah satu dari sedikit yang mengikuti Pendidikan lebih dari 1 Strata di ITB. Dari Pendidikan S1 HDI ada nilai-nilai atau semangat yang diperolehnya dari ITB sehingga banyak alumni bisa berkiprah di berbagai bidang tugas.
Pertama adalah memiliki rasa bangga yang berujung pada percaya diri, meski kadang menjadi over confidence karena nama besar ITB. Kedua, kemampuan luar biasa dalam berpikir dan menganalisis persoalan secara rasional dan sistematis.
Dalam Program S3 di ITB bidang keilmuannya harus vertikal sehingga HDI yang semula berharap untuk melakukan penelitian fokus dibidang energi harus beralih ke Teknik tenaga listrik sesuai dengan pendidikan S1 dan S2 nya dan hanya memasukkan kenergian sebagai sub fokus .
Selama mengikuti Program S3 ITB tetap menjadi Direktur PT Indonesia Power, karenanya tidak menyelesaikan studi tepat waktu. Setelah menjadi Direktur PLN pada 2003, semakin sulit membagi waktu, sehingga nyaris mau mengundurkan diri.
Akhirnya dapat menyelesaikan S3 dari ITB pada 2004. Dengan gelar Doktor yang diperolehnya, kemudian berkontribusi sebagai Dosen Program S2 Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan STEI ITB dari 2006 sampai 2011 untuk mata kuliah Standardisasi Ketenagalistrikan.
“Sejak 25 tahun terakhir memberikan bantuan belajar kepada mahasiswa keluarga tidak mampu yang lulus diterima di perguruan tinggi negeri dari kecamatan tempat kelahiran saya dan telah meluluskan lebih dari 100 Sarjana S1,” katanya.
