Arif Budimanta adalah Direktur Eksekutif Megawati Institute sejak 2010. Keterlibatannya bahkan dimulai sejak lembaga ini masih bernama Mega Center, sebuah think tank yang diprakarsai oleh almarhum Pak Taufiq Kiemas.
Selama menjabat, Arif pernah menjadi anggota DPR RI (2009-2014), Anggota Lembaga Kajian Ketatanegaraan MPR-RI, mendapat tugas di LPEI, menjadi Wakil Ketua KEIN, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, dan terakhir menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri.
Berita kepergiannya membuat kami, teman-teman dekatnya, sangat terkejut. Bukan hanya karena usianya masih 57 tahun, tetapi juga karena di grup komunikasi kami masih merencanakan FGD tentang “Garis Kemiskinan dan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS” yang sedang ramai dibahas.
Bahkan, Arif masih sempat memberikan analisis tentang demonstrasi pekerja ojol, mahasiswa, dan berbagai ormas pasca meninggalnya Affan Kurniawan yang tergilas rantis brimob.
Dalam diskusi grup, Arif sering menyampaikan pandangan tentang rumitnya rivalitas politik di Indonesia yang terjalin dalam “interlocking politics”.
Ia juga sempat membagikan foto sampul buku “The Political Economy of Java’s Northeast Coast c.1740-1800” karya Kwee Hui Kian, yang menurutnya menarik untuk didiskusikan.
Mengamati kerusuhan yang meluas, dengan setengah bercanda Arif menyebut situasi ini sebagai “Teori Luka di Hati”.
Peminat Studi Oligarki
Megawati Institute pernah menjadi sorotan setelah merilis kajian tentang oligarki di Indonesia. Data ketimpangan ekonomi yang mereka keluarkan sering dijadikan rujukan dalam berbagai debat di media massa.
Ringkasan kajian ini ditulis oleh Arif dalam artikel “Mengikis Oligarki Ekonomi” (Kompas, 1 Maret 2018). Untuk memperkuat kajian tersebut, Megawati Institute bahkan mengundang Prof. Jeffrey A. Winters, pakar Indonesia dari Northwestern University, AS,
untuk berbagi analisis bersama banyak peneliti (13 Agustus 2018). Jeffrey A. Winters dikenal lewat bukunya, *Oligarchy* (2011), yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Oligarki* (2012).
Ia dikenal sangat kritis terhadap perkembangan ekonomi politik dan politik ekonomi di Indonesia, bahkan menghebohkan lewat beberapa tesisnya, seperti pandangan bahwa motif utama semua oligarki adalah mempertahankan kekayaan, termasuk melalui cara-cara koersif.
Menurut Winters, demokrasi tidak menghapus oligarki, melainkan justru berpadu dengannya. Pandangan ini kemudian relevan dengan gagasan Prabowo Subianto dalam bukunya *Paradoks Indonesia dan Solusinya* (2022),
yang menilai Indonesia miskin karena elit politik gagal menghentikan arus kekayaan yang keluar dari negeri ini. Selain itu, para pendiri bangsa yang merancang Pasal 33 UUD 1945, terutama tiga ayat pertamanya, dianggap “dijinakkan” melalui penambahan Ayat 4 dan Ayat 5 pada perubahan UUD 1945.
Perubahan tersebut, yang menambahkan prinsip “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi”, dinilai bertentangan dengan Ayat 1 hingga Ayat 3 karena mengarah pada ekonomi bermazhab pasar bebas (Subianto, 2022: 180-181).
Sewaktu dalam diskusi, banyak yang mengaitkan oligarki ekonomi dan oligarki politik, Arif menahan diri untuk tak banyak bicara.
Di Indonesia, yang terjadi adalah fenomena “Peng-Peng” (Penguasa Pengusaha atau Pengusaha Penguasa) seperti yang ditulis oleh Kwik Kian Gie (Alm) dalam buku Aku Bermimpi Menjadi Peng-Peng di Republik Banana (2019).
Rajin Belanja Informasi
Selepas meninggalkan keanggotaan DPR pada 2014, Arif rutin menghubungi teman-teman yang masih aktif di Senayan. Jumlah pertemuan yang kami adakan pun tak terhitung.
Peserta tetap diskusi kami termasuk saya sendiri, Darmadi Durianto, Sonny Keraf, Sri Adiningsih (almh), Helmi Fauzi, Witiasmoro, dan Indah Nataprawira.
Sesekali, hadir juga pemikir filsafat politik Hamid Basyaib, pengamat hukum Erwin Singajuru, ahli ekonomi makro Iman Sugema, dan pengamat ekonomi Nunung Nuryartono. Saya mendapatkan kesan bahwa Arif lebih rajin mencari informasi daripada berbagi informasi baru kepada kami.
Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa Arif sangat berhati-hati dan hemat dalam membagikan informasi. Keterlibatannya di KEIN dan dunia perbankan memperkuat kedisiplinannya untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif.
Dari teman-teman DPR yang masih aktif, Arif mempertajam wawasan antisipatifnya terhadap agenda ekonomi masa depan. Meski hubungan dekat tetap terjalin, dinamika relasi politik antara Presiden Jokowi dan PDI-Perjuangan turut memengaruhi pola pertukaran informasi.
Dalam kapasitasnya sebagai Stafsus Presiden Bidang Ekonomi, Arif beberapa kali menyampaikan bahwa Presiden Jokowi kini lebih fokus pada pendekatan mikro,
sering mengadakan rapat untuk membahas komoditas secara rinci, sementara urusan makro sepenuhnya dipercayakan kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Arif juga melihat perhatian besar Presiden Jokowi terhadap ekonomi kerakyatan.
Saya merasa, Arif adalah kader politik yang ikut bersedih menyaksikan metamorfosis hubungan Presiden Jokowi dengan PDI-Perjuangan. Sepertinya, ia cukup terkejut melihat bagaimana dukungan penuh PDI-P selama sembilan tahun kepada Presiden Jokowi tiba-tiba terguncang menjelang Pilpres 2024.
Posisinya menjadi sulit, namun menurut penilaian teman-temannya, Arif dinilai cukup berhasil melewati masa penuh ketegangan ini, tapi satu hal tak terbantah yaitu kegiatan Megawati isnstitute agak surut ditengah pancaroba politik yang penuh anomali.
Pancasilanomics
Jika ada satu tema yang mewarnai perjalanan intelektual Arif, maka obsesinya untuk mengoperasionalisasikan Ekonomi Pancasila bisa dibilang menjadi benang merahnya. Pada tahun 2019, Arif menerbitkan buku “Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran” dengan pengantar dari Presiden kelima Indonesia,
Megawati Soekarnoputri. Buku ini diluncurkan di Gedung Bursa Efek Indonesia, dengan menghadirkan pembicara seperti Yudi Latif, seorang pemikir Pancasila, pada 8 Oktober 2019. Buku ini sempat lama menghiasi rak-rak toko buku.
Untuk memperluas penyebaran gagasannya, Arif merangkum buku tersebut menjadi sebuah artikel berjudul “Pancasilanomics: Jalan Keadilan” yang diterbitkan di Jurnal Prisma (Vol.39, No.3, 2020).
Dalam artikelnya, Arif menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang tidak diatasi dengan transformasi dapat membawa dampak serius,
seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan meningkatnya risiko konflik sosial. Risiko ini terbukti nyata, seperti yang terlihat dalam demo rusuh pada akhir Agustus 2025.
Saya pernah bertanya serius kepada Arif, mengapa dalam “Pancasilanomics” ia tidak membahas hakikat manusia Indonesia, topik yang menjadi perdebatan antara kubu Mubyarto dan Arief Budiman pada 1980-an.
Arif menjelaskan bahwa fokusnya adalah pada upaya operasionalisasi, sehingga ia menghindari perdebatan ontologis tentang hakikat manusia dalam sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Namun, saya melihat hal ini sebagai kelemahan bukunya.
Menurut Arif, Ekonomi Pancasila bertujuan memperbaiki mekanisme pasar, termasuk memastikan kehadiran negara untuk mendukung dan melindungi pelaku pasar yang lemah.
Marhaen masa kini, menurut Arif, adalah mereka yang terus-menerus hidup dalam ancaman kerentanan ekonomi. Salah satu pencapaiannya adalah berhasil menggalang Kaukus Ekonomi Konstitusi bersama anggota DPR lintas fraksi, memperjuangkan agar APBN mencerminkan arah menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pada akhirnya sejak 2011, UU APBN telah memasukkan indikator-indikator tersebut dalam pasal dan ayat serta terus berkembang sampai sekarang. Arif ingat benar pesan Bung Karno : Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya simiskin.
Selamat jalan, kawan. Semoga Husnul khotimah.
****
