Yang menarik, ajakan untuk demonstrasi pada 25 Agustus 2005 di DPR RI disebarkan lewat grup WA dan media sosial oleh kelompok yang identik dengan kosa kata “revolusi”, menamakan diri mereka “Revolusi Rakyat Indonesia”.
Ajakan ini sudah beredar sejak seminggu sebelum hari H, atau lima-enam hari setelah demo besar di Pati. Demo 25 Agustus itu dianggap ‘aneh’ oleh banyak pihak karena berlangsung di luar kebiasaan: tanpa koordinator, tanpa identitas, tanpa persiapan seperti demo-demo biasanya.
Mirip dengan yang terjadi di Pati, bedanya di Pati diinisiasi oleh figur nyata, sedangkan di Jakarta tidak jelas siapa penggagasnya. Beberapa wartawan bahkan menyebut awal demo lebih banyak diisi massa yang tampak seperti bayaran.
Di Pati, ketegangan dipicu oleh beredarnya video tantangan Bupati; di Jakarta dipantik oleh komentar yang menyebut ide pembubaran DPR sebagai ide paling tolol sedunia, ditambah potongan video yang menampilkan sikap tidak simpatik anggota DPR.
Kalau di Pati video tantangan dan insiden perampasan donasi menyebar organik, di Jakarta video-video itu terlihat seperti hasil framing yang dibuat-buat. Soal tuntutan, di Pati ada pergeseran dari pembatalan kebijakan menjadi desakan mundur Bupati.
Di Jakarta, awalnya menuntut pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, tapi entah kenapa tuntutan itu menguap dan berganti jadi pembubaran DPR.
Bedanya, di Pati tuntutan terasa nyambung, sementara di Jakarta justru ada keterputusan antara tuntutan awal dan tuntutan yang muncul di akhir.
Sementara itu, dalam kerusuhan yang terjadi sehari setelah meninggalnya Affan Kurniawan, terlihat orang-orang berciri khusus yang mengarahkan massa dan juga melakukan aksi pembakaran, yang selalu menghindari tangkapan kamera.
Atau, kalau ketahuan ada yang merekam, mereka akan menyita alat perekam atau setidaknya meminta untuk menghapusnya. Ini juga persis seperti di Pati. Sehari sebelum dan saat demonstrasi, bersliweran juga sosok-sosok semacam ini.
Di Pati, tindakan eksesif polisi, yang menembakkan gas air mata secara membabi-buta ke tengah massa yang masih relatif terkendali; memicu kemarahan massa dan menjadikan mereka sasaran utamanya.
Di Jakarta, tindakan eksesif serupa bahkan mengakibatkan wafatnya seorang pengemudi ojek online; sehingga eskalasi meningkat tajam dan segera memosisikan aparat kepolisian sebagai musuh bersama rakyat.
Apakah semua kemiripan ini kebetulan atau memang ada hubungannya? Apakah peristiwa di Jakarta adalah template dengan perbesaran skala dari demo di Pati? Kita tak tahu dan tak bisa berandai-andai. Yang jelas, ini semua membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Awalnya Ekonomi
Beberapa pihak mengatakan bahwa dalam perspektif tertentu, yang terjadi di Pati adalah bagian dari apa yang biasa disebut sebagai ‘cipta kondisi’ atau setidaknya untuk ‘cek ombak’.
Latarnya adalah kondisi mayoritas rakyat yang sudah sekian waktu tertekan, sangat tertekan bahkan, sehingga potensial untuk sewaktu-waktu meledak.
Setidaknya lima sampai sepuluh tahun terakhir, ketertekanan itu berhasil dislimurkan dengan gimmick-gimmick yang menyihir kesadaran, ditambah kepungan buzzer yang menyabot kewarasan berpikir rakyat.
Apalagi banyak talk show di televisi, yang sayangnya masih berlangsung sampai sekarang, hampir selalu menampilkan narasumber yang kapasitasnya hanya sebagai pendukung tokoh ini atau itu tanpa basis pengetahuan yang jelas.
Seringkali mereka ditampilkan, dan dihadapkan, sebagai lawan bicara narasumber yang otoritas keilmuannya jelas. Tentu ini pendidikan politik yang buruk bagi rakyat, dan mengajari mereka untuk tak menghormati kepakaran.
Ketika slimuran itu mulai menguap dan akrobat para buzzer meredup, mereka kaget menghadapi kehidupan ekonomi yang sulit dan semakin menurunnya daya beli.
Apalagi setidaknya satu bulan terakhir, harga beras yang merupakan salah satu kebutuhan pokok, tiba-tiba-tiba naik. Fakta ini masih ditambah dengan kenyataan bahwa sejak 2018-2019 kelas menengah mulai sempoyongan. Jumlahnya menurun sampai ke angka 9,48 juta.
Sementara yang masih bertahan mau tak mau harus memulai apa yang disebut para ekonom sebagai ‘makan tabungan’. Belum lagi angka pengangguran yang menurut BPS mencapai 7,28 jiwa, dan hampir bisa dipastikan sebagian besar adalah angkatan muda.
Dalam kondisi demikian, pemerintahan Prabowo yang belum genap setahun, justru bertubi-tubi menanmbah beban rakyat dengan kebijakan yang semakin memberatkan.
Hampir setiap bulan ada saja kebijakan yang membuat rakyat jantungan; sekaligus menciptakan musuh di beragam lapisan rakyat.
Mulai penundaan pengangkatan CPNS, kenaikan PPN 12%, pembatasan penjualan gas melon 5 kg, soal pagar laut, sengketa 4 pulau Aceh, penambangan di Raja Ampat, pemblokiran rekening, isu panggilan WA dengan paket premium, ancaman penyitaan tanah,
rencana penerapan ID Payment untuk menelisik rekening rakyat, sampai dengan pemotongan transfer APBN ke daerah yang menyebabkan melonjaknya PBB.
Semua ini ibarat bensin yang diguyurkan ke tengah rakyat yang kondisinya sudah mirip padang ilalang yang kering kerontang. Artinya, hanya menunggu momentum adanya peristiwa tertentu atau pihak yang sengaja menyulutnya, untuk mengubahnya menjadi kebakaran besar.
Dari Pati
Dalam kaitan inilah, apa yang terjadi di Pati bisa dianggap sebagai bagian dari cipta kondisi atau cek ombak, yakni, apakah kondisi riil sosial ekonomi rakyat sudah terakumulasi sedemikian rupa sehingga siap untuk diledakkan?
Menurut saya, amplifikasi ungkapan ‘revolusi berawal dari Pati’ adalah kata kunci yang bisa dipakai untuk menguaknya. Ungkapan ini jelas tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil perhitungan yang matang dan terukur.
Perlu diingat, sejak era Orde Baru hingga sekarang, istilah revolusi cenderung dihindari dan tak pernah dipakai untuk menandai gerakan rakyat mana pun. Bahkan peristiwa ’98 pun memilih kata reformasi.
Lalu, untuk apa istilah ini dipilih? Seperti disebutkan sebelumnya, tampaknya tujuannya adalah membangkitkan kesadaran rakyat yang tertekan bahwa mereka berhak dan mampu melawan ketidakadilan.
Kata ‘berawal’ digunakan untuk menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut, sekaligus memantik gelombang serupa di daerah lain. Dan ini terbukti. Pati muncul sebagai contoh bagaimana rakyat bisa bersatu melawan pemimpin yang dianggap menindas.
Di beberapa titik Jakarta, seperti di Pati, terlihat spanduk kain bertuliskan kata revolusi dengan pilox. Masalahnya, pada demo di Jakarta yang kemudian meluas ke banyak kota, tujuan gerakan ini tidak pernah jelas: untuk apa dan siapa kepentingannya?
Kekuatan rakyat adalah energi besar yang selama ini dibendung agar tidak meluluhlantakkan tatanan elite. Apakah energi ini dibangkitkan murni demi rakyat?
Patut diragukan. Tidak seperti demo besar sebelumnya, kali ini tidak ada tuntutan spesifik yang menjadi penggerak massa sejak awal. Sebagai catatan, tahun 1966 rakyat menuntut Tritura, Malari 1974 membawa Tritura Baru, dan Reformasi ’98 menuntut Soeharto mundur serta membersihkan KKN.
Kali ini berbeda, tuntutan simbol numerik 17+8 baru muncul pada Ahad malam, 31 Agustus 2025, setelah demonstrasi mereda. Tuntutan ini pun tidak dirumuskan oleh para aktivis dan mahasiswa yang bergerak di lapangan,
tapi oleh para pemengaruh, influencer, yang aktif di media sosial; sehingga beberapa isu krusial yang sempat merebak di lapangan, malah tak muncul dalam rumusan tuntutan tersebut.
Tentu saja ini segera tampak sebagai anomali untuk demo yang, melihat ragam pendukung dan luas sebarannya, bisa disebut sebagai salah satu dari tiga demonstrasi terbesar yang mengguncang Indonesia. Dua lainnya adalah: demo Tritura tahun 1966 dan demo reformasi 1998.
Siapa Pemainnya?
Siapa pemain di balik demo besar-besaran itu? Narasinya tumpang tindih dan membingungkan. Ada yang dibangun dari fakta, ada yang untuk membela kepentingan tertentu, dan ada juga yang sengaja dibuat untuk menutupi atau mengalihkan perhatian publik dari kejadian sebenarnya.
Ini memberi kesan bahwa di balik layar sedang terjadi tarik-menarik kepentingan. Melihat situasinya, kemungkinan besar peristiwa ini akan bernasib sama seperti kasus-kasus serupa dalam sejarah: tetap berkabut dan gelap.
Arahnya terlihat dari kenyataan bahwa meski Prabowo secara resmi menyebut adanya upaya makar dan teror, tak ada satu pun yang ditangkap karena alasan itu. Meski begitu, kita masih bisa mencoba meraba dan menyusun ulang kejadiannya berdasarkan fakta yang ada.
Sejak akhir Juli hingga awal Agustus, dimulai oleh para sopir truk, muncul aksi protes masif dengan bendera jolly roger—lambang bajak laut topi jerami dari anime One Piece—sebagai simbolnya.
Penggeraknya mayoritas Gen-Z dan Alpha. Menariknya, pada fase ini beredar meme dan video pendek yang tampak dibuat secara profesional untuk memperkuat pesan mereka.
Salah satunya adalah pesan bahwa bendera merah putih terlalu sakral untuk dikibarkan di negara yang kotor ini. Apakah ini bagian dari skenario yang dirancang? Meski tak pasti, ini bisa dianggap sebagai genderang awal.
Kedua adalah peristiwa demo di Pati. Meski potensinya sudah terlihat sejak Mei, gerakan ini mulai mengkristal pada Juli dan meledak di Agustus. Jika dilihat dari urutannya, gerakan ini terhubung dengan aksi protes yang mengibarkan bendera jolly roger.
Bedanya, pengibaran bendera bajak laut topi jerami bersifat protes pasif, sedangkan demo di Pati sudah menjadi protes aktif. Perbedaan ini menunjukkan meningkatnya tensi kemarahan rakyat dan terbukanya kanal untuk mengekspresikannya di lapangan.
Perlu diingat, selain bendera merah putih, bendera bajak laut topi jerami selalu hadir di semua demo Agustus ini. Ketiga, pada demo 25 Agustus di Jakarta, tensi kemarahan rakyat semakin dipacu.
Jika demo di Pati awalnya dipicu protes terhadap kebijakan yang membebani rakyat lalu menyasar pembuat kebijakannya, demo di Jakarta dipantik oleh kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah penderitaan rakyat, lalu menyasar sebagian anggota dewan yang dianggap arogan dan tidak peka.
Keempat, jangan lupakan peran penting media sosial dalam semua demonstrasi ini. Di Pati, dimulai dari viralnya tantangan Bupati dan memuncak dengan siaran langsung di TikTok tentang insiden antara penjaga donasi masyarakat dengan Satpol PP, lalu dengan Plt Sekda. Insiden terakhir inilah yang mengkristalkan semangat perlawanan rakyat.
Media Sosial
Demo di Jakarta diawali dengan viralnya berita kenaikan tunjangan anggota DPR yang dipadukan dengan video mereka menari di ruang sidang, lalu memuncak dengan potongan video Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan lainnya.
Jika peristiwa di Pati masih terkesan organik, awal demonstrasi di Jakarta justru terlihat berbeda. Penyebaran potongan video anggota DPR tampak terencana untuk memicu kemarahan publik, atau bahkan sengaja dibuat untuk membenarkan penjarahan yang kemudian terjadi.
Hampir bersamaan, beredar pula video hasil AI yang menyudutkan Sri Mulyani, seolah ia menyebut guru sebagai beban negara. Rumah-rumah nama-nama inilah yang kemudian menjadi sasaran penjarahan.
Dari rangkaian fakta ini, bisa diduga ada pihak—mungkin satu atau lebih—yang sengaja menggerakkan kemarahan rakyat untuk aksi besar-besaran.
Pergeseran tuntutan dari pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi tuntutan bubarkan DPR, bisa menjadi indikasi adanya banyak kepentingan yang bermain, bahkan mungkin saling menyabot.
Kesaksian wartawan juga menunjukkan adanya ‘massa bayaran’ di demo 25 dan 28 Agustus, yang mungkin dimaksudkan untuk memancing massa lebih besar, apalagi sebelumnya undangan demo sudah tersebar di media sosial dan grup WA.
Ditambah lagi, temuan wartawan menunjukkan hal-hal janggal, seperti pesan WA dari aparat kepolisian yang menantang pelajar STM dengan sebutan STM Kentang sejak 25 Agustus.
Ada pula temuan dari Tempo yang menyebut adanya oknum anggota TNI yang menjadi admin grup WA pelajar di Kendal, dan memprovokasi mereka untuk melakukan pembakaran ke gedung pemerintah.
Di lain pihak, ada pengakuan Bupati Kediri yang menyebut bahwa yang menerobos ruang kantornya adalah sekelompok puteri berseragam SMP. Sementara menurut temuan harian Republika, ada pihak yang memobilisasi demonstran dari Cimahi.
Mereka bukan hanya diminta untuk berdemo, tapi juga menjarah. Yang mengejutkan, menurut sumber yang namanya disamarkan menjadi Ahu ini, rumah Prabowo adalah target akhir penjarahan.
Dijelaskan juga bahwa pengajak tersebut adalah orang yang sebelumnya telah memobilisasi mereka untuk mendukung Jokowi dan juga Gibran. Fakta menarik lain adalah: 5-10 jam sebelumnya, sasaran penjarahan sudah diketahui banyak pihak termasuk yang akan dijarah, tapi tetap tak ada upaya pencegahan yang berarti.
Pola Lama
Mobilisasi massa oleh pihak tertentu untuk menunggangi demonstrasi dengan melakukan kerusuhan dan penjarahan sebenarnya bukanlah hal baru. Pola ini sudah berulang sejak peristiwa Malari 1974, demo reformasi, hingga aksi-aksi besar belakangan ini.
Umumnya ada dua tujuan: membunuh karakter demonstran jika tuntutan mereka dianggap menyudutkan pemerintah, atau mengeskalasi aksi menjadi lebih besar jika tujuannya menggulingkan pemerintah atau menekan pihak tertentu di dalamnya.
Yang berbeda kali ini, sasaran penjarahan bukan pusat ekonomi, melainkan tokoh-tokoh tertentu. Meski ada pertokoan besar dan mal di lokasi kerusuhan, massa tak menyentuhnya, walau sempat beredar ajakan menjarah lewat WA.
Rumah-rumah tokoh sasaran pun jauh dari titik konsentrasi massa. Ini jelas pola baru dalam sejarah demonstrasi dan kerusuhan di Indonesia, yaitu menargetkan tokoh tertentu, mungkin Sri Mulyani sebagai target utama sementara lainnya hanya pengalih perhatian.
Dari sini perlu dibedakan antara demonstrasi dan kerusuhan: demonstrasi jarang berakhir dengan penjarahan, sedangkan kerusuhan sering berujung demikian. Dalam banyak kasus, pelaku kerusuhan bukan orang biasa, melainkan “riot specialists” yang terlatih memprovokasi emosi massa, membakar fasilitas, mengarahkan penjarahan, dan tahu kapan harus menghilang dengan strategi hit and run.
Pola ini mirip sejumlah demo rusuh sebelumnya, seperti yang pernah dilaporkan Narasi Newsroom terkait demo UU Ciptaker 2020 lewat OSINT, yang menyimpulkan adanya sosok aktor terlatih di balik kerusuhan.
Orang-orang ber-hoodie hitam ini sering terlihat dalam demonstrasi yang berakhir ricuh, dan kerap secara sembarangan dijuluki ‘anarko’ oleh pihak kepolisian.
Ada pula unggahan video dari akun Penjelajah Malam di YouTube yang, selain menyebut kehadiran sosok-sosok seperti ini dalam kerusuhan dan penjarahan di sekitar Mako Brimob Kwitang, juga mengungkap adanya kelompok pembakar halte yang bekerja sistematis dan profesional.
Aksi pembakaran bahkan dilakukan di lokasi yang cukup jauh dari pusat kerumunan massa. Para riot specialists ini juga diduga terlibat dalam pembakaran gedung Grahadi di Surabaya.
Membakar gedung atau fasilitas umum seperti halte yang dibangun dengan bahan tahan api tentu tidak mudah, memerlukan keahlian khusus yang tak dimiliki para pendemo biasa.
Meski belum ada laporan spesifik dari daerah-daerah yang terdampak kerusuhan kemarin, jejak keberadaan riot specialists tetap terasa, termasuk dalam peristiwa pembakaran gedung DPRD Makassar.
Dari berbagai laporan, sosok-sosok ini digambarkan sangat menguasai medan, mengetahui titik-titik CCTV, menghindari tangkapan kamera, dan bergerak cepat serta efisien.
Asal-usul para ahli pembuat rusuh ini belum jelas, namun karena mereka terlatih dan jejaknya sudah ada sejak lama, seharusnya tidak sulit mengidentifikasi mereka. Hanya beberapa lembaga tertentu yang mungkin memilikinya.
Hingga titik ini, perlu dibedakan antara perusakan dan pembakaran pos serta kantor polisi dengan pembakaran fasilitas umum lainnya. Perusakan dan pembakaran tersebut bisa jadi dipicu oleh kemarahan massa akibat tewasnya Affan Kurniawan, baik diarahkan oleh riot specialists maupun tidak.
Jika di Jakarta demo dan kerusuhan lebih menyasar polisi dan beberapa fasilitas umum, di daerah sasarannya cenderung meluas, tidak hanya kepada polisi. tapi juga gedung DPRD dan kantor pemerintah daerah.
Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan kenapa perluasan sasaran ini terjadi. Apakah ini bisa dibaca sebagai indikasi adanya operator yang berbeda.
Tiga Pola
Beberapa pihak menilai ada tiga pola baru dalam demo kali ini yang sebelumnya belum pernah muncul. Pertama, serangan dan penjarahan secara spesifik ke rumah tokoh tertentu.
Kedua, penguasaan media sosial untuk mempercepat serta memperluas eskalasi. Ketiga, penggunaan AI untuk membuat deep fake yang memprovokasi massa.
Contohnya terlihat dari video kerusuhan dan pembakaran gedung DPRD yang muncul di TikTok tanpa keterangan lokasi, diunggah sebelum kejadian nyata di lapangan, murni hasil kerja AI, dengan tujuan memancing massa melakukan hal serupa.
Setelah pembakaran gedung DPRD benar terjadi di Makassar, video itu menghilang dan diganti dengan amplifikasi kejadian tersebut. Demo kemarin juga seolah terbagi dalam dua episode: sebelum dan sesudah Affan dilindas, yang menjadi titik lonjakan eskalasi.
Pertanyaannya, apakah dua episode ini bagian dari satu skenario atau dua peristiwa terpisah? Dari sini terlihat adanya benang merah sejak keributan bendera bajak laut topi jerami, demo Pati, hingga kerusuhan di Jakarta, yang mengisyaratkan perencanaan matang.
Penyebaran cepat ke banyak kota menunjukkan adanya kekuatan besar dengan sumber daya yang biasanya dimiliki elemen dalam pemerintahan.
Tak tertutup kemungkinan adanya intersepsi dan subordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah. mulai peristiwa 1965-1966, Malari 1974, sampai dengan Reformasi 1998. Bahkan ada yang mengindikasikan bahwa hal yang sama terjadi juga saat demo 4 November 2016.
Mencari Kesimpulan
Tentu saja kita tak bisa dan tak boleh berandai-andai untuk membuat kesimpulan atau menuding pihak mana pun sebagai pelaku maupun dalang utamanya. Jelas dibutuhkan tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengumpulkan bukti dan menarik kesimpulan.
Setidaknya ada beberapa hal yang bisa menjadi pijakan awal bagi tim semacam ini. Pertama, mencari pihak yang mengorkestrasi sejak pengibaran bendera bajak laut topi jerami, demo di Pati dengan tagline “revolusi berawal dari Pati”, hingga demo 25 Agustus di Jakarta.
Data dapat dilacak ke inisiator pengibaran bendera dari kalangan sopir, serta algoritma media sosial terkait istilah revolusi dan ajakan demo di Jakarta. Kedua, menelusuri algoritma penyebaran video sosok-sosok yang kemudian menjadi target penjarahan.
Ketiga, mencari bukti terkait insiden dilindasnya Affan—apakah terencana atau tidak, dan jika terencana, siapa pelakunya? Hal ini penting untuk mengetahui apakah demo dan kerusuhan merupakan satu rangkaian atau dua peristiwa terpisah.
Keempat, melacak para penggerak perusuh, baik di Jakarta maupun daerah. Karena demo kali ini menggabungkan penggerak lapangan dengan peran besar media sosial, algoritma di platform tersebut dan grup-grup WA tertentu juga perlu ditelusuri.
Kelima, mencari tahu siapa sebenarnya riot specialists yang berada di tengah peristiwa, baik di Jakarta maupun daerah, serta melacak asal-usulnya.
Melihat polanya, sekilas semua kericuhan ini bukan rancangan satu pihak saja, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak yang saling menunggangi, mengintersep, dan menyabot satu sama lain. Ini pun bukan kesimpulan, hanya kesan sekilas semata.
***
