Pilpres 2024 yang dimenangkan Prabowo–Gibran dalam satu putaran dengan perolehan 58,59 persen suara, menjadi penanda awal menguatnya konsolidasi politik itu.
Partai-partai yang sebelumnya berseberangan perlahan merapat, membentuk Koalisi Merah Putih (KIM) yang kemudian berkembang menjadi KIM Plus.
Awalnya KIM beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Gelora, PBB, Garuda, PRIMA, dan PKP.
Seiring waktu, koalisi ini melebar dengan masuknya NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, dan Hanura, hingga nyaris mencakup seluruh spektrum politik parlemen.
Indonesia sebagai negara besar membutuhkan stabilitas politik untuk bergerak cepat. Kekhawatiran bahwa koalisi gemuk bisa memperlambat pemerintahan dan mematikan oposisi dijawab Prabowo dengan pandangannya bahwa oposisi ala demokrasi Barat sering terjebak dalam politik saling menjatuhkan.
Menurutnya, pemilu adalah ajang kontestasi, namun setelahnya semua pihak seharusnya bersatu membangun negeri. Di sinilah visi Prabowo tentang pemerintahan yang tenang, stabil, dan fokus pada kesejahteraan rakyat diuji.
Ia menyiapkan delapan misi utama atau Asta Cita untuk mengantar Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yang menurutnya membutuhkan kolaborasi nasional yang kuat.
Ajakan persatuan juga merambah ke ranah internasional. Pada tahun pertama pemerintahannya, Prabowo berupaya membangun soliditas di bidang ekonomi, sosial, keamanan, hingga politik luar negeri.
Lawatan internasionalnya yang intens menandai langkah mengembalikan Indonesia ke panggung global, termasuk membangun komunikasi dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, tiga tokoh kunci dalam persaingan geopolitik dunia.
PR Menggunung
Soliditas politik bukanlah solusi untuk semua persoalan. Sebagai pemimpin negara dengan penduduk sekitar 284,44 juta jiwa pada 2025, tersebar di ribuan pulau dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam, Prabowo dihadapkan pada tantangan yang berlapis dan kompleks.
Di era kebebasan berpendapat, suara publik semakin riuh; kepemimpinan dituntut untuk lebih sabar sekaligus tangguh. Dalam bukunya *Paradoks Indonesia*, Prabowo menyoroti ironi bangsa yang kaya sumber daya namun masih bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan.
Sekitar 66 persen kekayaan nasional dikuasai oleh 10 persen orang terkaya. Demokrasi pun dinilai belum sehat, terjerat biaya politik yang mahal dan dominasi pemodal besar dalam proses kekuasaan.
Memasuki tahun pertama pemerintahan, kritik mulai bermunculan. Kinerja kabinet dianggap belum optimal, terutama dalam komunikasi publik. Penegakan hukum yang berkeadilan masih dipandang sebagai harapan, bukan kenyataan.
Isyarat penguatan peran TNI–Polri memicu kekhawatiran sebagian masyarakat sipil akan bayang-bayang masa lalu. Program unggulan makan bergizi gratis pun menghadapi tantangan di lapangan.
Bencana alam datang silih berganti. Banjir besar dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menelan ratusan korban jiwa serta merusak permukiman.
Di balik curah hujan ekstrem, tudingan deforestasi dan ekspansi sawit kembali mencuat, mengingat hutan tropis Indonesia—terbesar ketiga di dunia—terus menyusut.
Dalam tiga dekade terakhir, hutan di tiga wilayah itu berkurang drastis, hampir 100 hektar hilang setiap hari.
Semua ini menegaskan bahwa beban pekerjaan Prabowo benar-benar besar. Sebagian masalah mungkin bisa diselesaikan cepat, namun banyak yang membutuhkan kerja kolektif dan kesabaran panjang.
Prabowo sendiri pernah berseloroh, ia tak memiliki “tongkat Nabi Musa” yang sekali diayunkan mampu menyelesaikan segalanya.
***
